3 Tahun Jokowi-JK: Mengukur tuah guyuran infrastruktur

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo, pekan lalu, meresmikan beroperasinya Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I Palembang-Pemulutan sepanjang 7,75 kilometer (Km). Tol yang nantinya memiliki panjang total 22 Km tersebut diyakini menjadi solusi kemacetan di Jalan Lintas Timur (Jalintim).

Saat mencoba melewati Tol Palindra, merdeka.com mencatat hanya membutuhkan waktu delapan menit dari gerbang tol di Palembang menuju gerbang Pemulutan.

Waktu tempuh ini lebih singkat dibanding menggunakan ruas Jalintim yang bisa mencapai 20 menit dengan jarak tempuh sekitar 15 Km.

Waktu itu bisa menjadi berjam-jam atau bahkan lumpuh total jika sedang jam sibuk atau sedang ada kendaraan mogok atau ban bocor. Sebab, Jalintim di jalur Palembang-Indralaya dikenal sejak lama sebagai jalur langganan macet. Jika satu saja ada kendaraan mogok, bisa dipastikan lalu lintas kacau dan menumpuk karena ruas jalan tak sebanding dengan kendaraan yang melintas.

Keberadaan Tol Palindra disambut baik pengendara. Menurut Zulkifli (47), Tol Palindra sangat membantu mobilitasnya. Dirinya mengaku sudah lelah dengan kemacetan di Jalintim yang dialaminya setiap hari.

"Tiap hari saya bawa karet dari Muara Enim ke Gandus pakai truk. Biasanya lebih dari lima jam, sejak lewat tol lebih cepat, paling terhambat di pembangunan flyover Simpang Musi II. Tapi membantulah, apalagi kalau sudah dibangun betul," kata Zulkifli.

Hal senada diungkapkan Sadillah (36), sopir travel Palembang-Pagaralam. Dia meyakini Tol Palindra menjadi solusi memecah kemacetan dan memotong jarak tempuh. Hanya saja, diperlukan juga keseimbangan dengan jalan lain (di luar tol) untuk memudahkan akses jalur penghubung.

"Percuma saja lancar di tol tapi begitu masuk kota atau keluar tol macet lagi. Kami minta dipikirkan lagi bagaimana solusinya," harap dia.

Manajer Proyek Tol Palindra, Hasan Turcahyo mengungkapkan, Tol Palindra mulai dibangun sejak penandatanganan kontrak pada 15 Januari 2016 dengan masa proyek dua tahun. Tol Palindra memiliki nilai investasi Rp 3,3 triliun dan nilai konstruksi Rp 2,4 triliun.

"Dalam kontrak kami ditugaskan negara sebagai perencana, pencari uang, pembangun, pengelola, dan pemelihara. Untuk pembangunan dimulai awal tahun lalu," ungkap Hasan kepada merdeka.com.

Hanya saja, kata dia, dalam pengerjaan proyek mengalami banyak kendala, umumnya persoalan pembebasan lahan. Alhasil, dari target Juli 2017 rampung, pengerjan total ruas tol harus molor hingga akhir Januari 2018 dan kontrak diperpanjang hingga waktu penyelesaian.

"Mestinya pembebasan lahan sudah rampung begitu teken kontrak, tapi baru selesai Mei 2017. Persoalannya mayoritas lahan tumpang tindih, satu bidang tanah misalnya, dimiliki dua orang atau lebih, jadi menunggu pengadilan," ujarnya.

Jika tarif diberlakukan awal tahun, pihaknya mematok Rp 750 per km untuk kendaraan golongan satu dan diperkirakan maksimum Rp 2.500 untuk kendaraan golongan lima. "Tapi itu (tarif) masih rencana. Yang pastinya ada hitungannya," tuturnya.

Pembangunan tol era Jokowi terpanjang sejak Indonesia merdeka

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pembangunan infrastruktur paling banyak dilakukan pada zaman Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Pembangunan tol sekarang ini kalau kita lihat selama jaman Pak Joko Widodo 3 tahun sudah dibangun 568 kilometer. Kalau dibandingkan yang lain masih lebih paten ini," ujar Menko Luhut.

Pembangunan jalan tol yang dilakukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo menempati urutan pertama dengan panjang tol sebesar 568 kilometer. Lalu yang kedua dibangun pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto yaitu sebesar 490 kilometer.

Pembangunan jalan tol yang dilakukan pada zaman Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempati urutan ketiga yaitu sepanjang 212 kilometer. Jalan tol yang dibangun pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menempati urutan keempat dengan panjang jalan tol sepanjang 34 kilometer.

Kemudian pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie menempati urutan kelima dengan panjang jalan tol sebesar 7,2 kilometer. Sementara itu, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membangun jalan tol sepanjang 5,5 kilometer.

Presiden Joko Widodo merasa mulai melihat sejumlah proyek infrastruktur mendekati rampung. Bahkan, keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya, diyakini sudah akan mencapai 60 persen atau dua per tiga dari target.

"Kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali," kata presiden.

Menurut presiden, paradigma pembangunan juga telah berhasil diubahnya. Dari semula cenderung Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Dia mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.

Presiden Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya pada tahun depan. Artinya pemerataan pembangunan mulai terjadi. "Kelihatan sekali akan tahun depan artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80 persen," ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyadari realisasi pembangunan infrastruktur bukan tanpa hambatan. Hambatan yang paling dirasakan, menurut Presiden Jokowi, masih seputar persoalan di lapangan termasuk masalah pembebasan lahan meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.

"Kedua terlalu banyaknya regulasi terlalu banyak peraturan entah UU, entah PP, entah Perpres, entah Permen, entah Perda, entah Pergub, entah Perwali, entah Perbupati itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat," ungkap Presiden Jokowi.

Peraturan itu dinilai presiden ada yang tumpah tindih dan lain-lain, padahal pada intinya presiden ingin agar regulasi justru bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak. "Karena perubahan global kan cepat sekali kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri kan lucu sekali," jelas presiden.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan untuk sektor infrastruktur secara keseluruhan, pemerintah telah menetapkan 245 proyek dan 2 program yang dikerjakan sejak 2015. Estimasi total nilai investasi pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan sebesar Rp 4.197 triliun.

"Progres pembangunan tersebut per Juli 2017 yang telah selesai sebanyak 5 proyek. Untuk tahap kontruksi ada 130 proyek, proses pengadaan sebanyak 12 proyek dan sedang dalam persiapan 100 proyek," jelasnya.

Menko Darmin tak menampik guyuran proyek infrastruktur membuat jumlah utang pemerintah bertambah. Di mana, per September 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.886,45 triliun atau naik Rp 40,66 triliun dari Agustus. Namun, penggunaan utang untuk infrastruktur dinilai lebih tepat jika dibandingkan 'membakarnya' dengan diberikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan laporan kantor staf kepresidenan, sebaran proyek infrastruktur Jokowi-JK masih didominasi untuk Pulau Jawa sebanyak 93 proyek dengan nilai Rp 1.065 triliun. Kedua, Sumatera sebanyak 61 proyek senilai Rp 638 triliun. Ketiga, Sulawesi sebanyak 27 proyek senilai Rp 155 triliun.

Keempat, Kalimantan sebanyak 24 proyek senilai Rp 564 triliun. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 15 proyek senilai Rp 11 triliun. Terakhir, Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek senilai Rp 444 triliun.

Sementara, berdasarkan nilai investasi tertinggi, sektor energi menempati peringkat teratas dengan nilai Rp 1.242 triliun untuk 12 proyek. Kedua, sektor ketenagalistrikan senilai Rp 1.035 triliun untuk 1 program.

Ketiga, sektor jalan dengan nilai Rp 684 triliun untuk 74 proyek. Keempat, sektor kereta dengan nilai Rp 613 triliun untuk 23 proyek. Terakhir ialah sektor kawasan dengan nilai Rp 290 triliun untuk 30 proyek.

Pro kontra pembangunan Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi perhatian pemerintahan Jokowi-JK untuk kawasan timur Indonesia (KTI) selama tiga tahun memerintah. Kadin menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sudah di jalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Hanya saja, Kadin meminta agar Jokowi-JK menjaga ritme pembangunan tersebut tidak mengendor diterpa oleh berbagai isu ketersediaan anggaran melalui utang.

"Kita berharap jangan mengendor. Silakan Pak Jokowi tancap gas lagi di dua tahun terakhir! Pembangunan infrastruktur KTI sudah jauh ketinggalan. China dan negara-negara Indo China lainnya sedang melaju kencang membangun infrastruktur. Bahkan China, dalam banyak hal sudah melampaui Amerika Serikat, kita di sini masih ribut soal politik yang tak ada ujung pangkalnya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa.

CEO Mustika Ratu, Putri K Wardhani, mengapresiasi pembangunan yang dilakukan pemerintah di mana khususnya mulai bergerak keluar Jawa. Pembangunan infrastruktur akan semakin memudahkan perputaran roda perekonomian terutama bidang logistik.

"Jadi itu adalah sebuah perubahan dan pembangunan yang buahnya nanti akan kita kita nikmati mungkin 2 tahun dari sekarang," tuturnya.

Sementara, Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai agresivitas pembangunan infrastruktur membahayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, keuangan perusahaan pelat merah akan terganggu akibat besarnya nilai kebutuhan proyek.

"Yang masalah adalah BUMN, yang banyak ditugaskan untuk membangun macam-macam yang melebihi kemampuannya. Mau tidak mau pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan kondisi ini terus menerus," katanya.

Selain itu, dia juga berharap Presiden Jokowi dapat menunda belanja untuk pembangunan infrastruktur. Alasannya, sudah tercium indikasi terjadi defisit anggaran yang melebihi batas yang telah digariskan Undang-Undang, yakni sebesar tiga persen jika pembangunan infrastruktur tetap jalan.

"Krisis kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak mau potong belanja infrastrukturnya. Karena kalau tidak dipotong kemungkinan besar defisitnya akan menjadi tiga persen dan itu tidak boleh," tegas Faisal Basri.

Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza mengatakan besaran anggaran infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya alokasi anggaran infrastruktur ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, baik dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah maupun dari investasi.

Handi mengatakan, melihat usia pemerintahan, efektif hanya tinggal kurang lebih satu tahun ke depan, cukup riskan memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar, tetapi belum tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Besarnya alokasi anggaran infrastruktur belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi," jelas Handi.

Oleh sebab itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT Jakarta, perlu dihitung ulang, apakah sudah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan masyarakat.