Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

3 Tantangan Program Kerja Ditjen Hubungan Udara Kemenhub di Tahun Anggaran 2022

3 Tantangan Program Kerja Ditjen Hubungan Udara Kemenhub di Tahun Anggaran 2022 Bandara. www.indonesia.is

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyebut terdapat 3 tantangan dalam mewujudkan program kerja anggaran tahun 2022 di Ditjen Perhubungan Udara.

Pertama, terdapat perubahan rencana sebagai dampak dari refocusing anggaran tahun 2020 dan 2021 dan akan berpengaruh terhadap komposisi anggaran tahun 2022. Kebijakan ini juga berpengaruh pada pemenuhan kegiatan yang merupakan Kontrak Tahun Jamak (MYC).

"Tindak lanjutnya, perlu tambahan atas anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagai dampak dari kegiatan refocusing di tahun 2021," kata Novie Riyanto dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa (8/6).

Orang lain juga bertanya?

Tantangan kedua yaitu adanya penurunan ruang fiskal pagu indikatif 2022, sehingga terjadi GAP sangat besar dengan pagu kebutuhan sebesar Rp13,9 triliun.

Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk menangani tantangan kedua yaitu perlu tambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sebagai dampak dan kegiatan refocusing di tahun 2021.

"Kemudian perlu dilakukan efisiensi belanja barang yang bersifat operasional yang akan berdampak kepada kebutuhan operasional dan pelayanan di Bandara," ujarnya.

Tindak lanjut lainnya yaitu penganggaran berbasis kinerja dengan meningkatkan efisiensi belanja di satker ditjen perhubungan udara dengan memanfaatkan teknologi IT.

Tantangan Selanjutnya

Selanjutnya, tantangan ketiga yaitu terkait penugasan pada pelaksanaan prioritas Nasional yang cukup besar (sesuai daftar pada SBPI tahun 2022), sehingga kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terbatasnya ruang fiskal yang tersedia.

Mengenai masalah ini, tindak lanjut yang akan dilakukan Ditjen Perhubungan Udara adalah penundaan prioritas nasional sesuai dengan SBPI. Namun kata Novie, pihaknya akan tetap mengutamakan target di dalam Perpres 18 tahun 2020 terkait RPJMN 2020-2024 serta program yang bersifat kerakyatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan program perintis, jembatan udara dan kegiatan padat karya.

Lalu, tindak lanjut lainnya, Ditjen perhubungan Udara akan melaksanakan pemanfaatan program pembangunan dengan skema non APBN seperti skema KPBU.

Reporter: Tira Sintia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273 Miliar
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273 Miliar

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Baca Selengkapnya
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024

Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.

Baca Selengkapnya
Rapat Bersama DPR RI, Kejagung Sebut Kekurangan Anggaran untuk Tahun 2025 Capai Rp15 Triliun
Rapat Bersama DPR RI, Kejagung Sebut Kekurangan Anggaran untuk Tahun 2025 Capai Rp15 Triliun

Kejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun

Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital
Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital

Anwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.

Baca Selengkapnya