Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

35 Ribu Pegawai PLN Ancam Mogok Kerja, Ini Kata Menteri Jonan

35 Ribu Pegawai PLN Ancam Mogok Kerja, Ini Kata Menteri Jonan Menteri ESDM Ignasius Jonan di DPR. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menanggapi ancaman Serikat Pekerja PT PLN (Persero) akan melakukan aksi mogok. Dia meragukan, pihak yang melakukan tuntutan tersebut bagian dari serikat pekerja, sebab berdasarkan informasi yang dia dapat para Pekerja PLN tidak akan melakukan aksi mogok.

"Tanya saja, itu pegawai PLN bukan?" kata Jonan, saat meninjau kesiapan PLN dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, di Area Pengatur Beban (APB) PT PLN (Persero) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Ungaran, Semarang, Kamis (13/12).

Menurut Jonan, sebagai pelayan masyarakat tidak pantas melakukan aksi mogok,‎ sebab memiliki tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Jonan pun mempertanyakan loyalitas pihak yang akan mogok.

"Pelayan publik kok mau mogok, itu hatinya untuk bangsa negara atau bukan?"‎ tuturnya.

‎Mengamini dugaan Jonan, ‎Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menyatakan, pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja PLN sudah tidak lagi berkarir di PLN. Dia pun membantah ada 35 ribu karyawan PLN yang akan melakukan mogok.

"Yang ngomong itu ketua serikat pekerja yang sudah pensiun, dia nggak punya anggota banyak, dia ngomong 35 ribu nggak ada," tandasnya.

Rencana aksi serikat pekerja tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi. Di antaranya adalah,‎ kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 yang sedang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kasus ini membuat ‎citra PLN jatuh.

Kekhawatiran berikutnya adalah kondisi keuangan PLN yang mengalami kerugian yang mencapai Rp. 18,48 Triliun pada triwulan 3 2018. Atas kondisi keuangan PLN tersebut, harus ada peninjauan ulang dari sisi penggunaan energi primer, karena menjadi beban pembiayaan terbesar di PLN.

Dia pun mengkritisi pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu Mega Watt (MW). Sebab ‎pembangunan pembangkit tersebut kebanyakan diserahkan ke swasta, dengan semakin mendominasinya listrik swasta maka pembelian produksi listrik dari pembangkit tersebut akan meningkatkan penggunaan mata uang dollar Amerika, kemudian berujung terpuruknya rupiah terhadap dollar Amerika.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kecewa Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan, Kemnaker: Mogok Masal Bukan Solusi
Kecewa Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan, Kemnaker: Mogok Masal Bukan Solusi

Aksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Panas-Panasan Demo di Patung Kuda, Massa Buruh Tuntut Penghentian Ancaman PHK Besar-Besaran
FOTO: Panas-Panasan Demo di Patung Kuda, Massa Buruh Tuntut Penghentian Ancaman PHK Besar-Besaran

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.

Baca Selengkapnya
Viral Lurah Ancol Jakut Diduga Menghina Bawahan, Petugas: Dia Bilang 'PPSU Miskin Dilarang Merokok'
Viral Lurah Ancol Jakut Diduga Menghina Bawahan, Petugas: Dia Bilang 'PPSU Miskin Dilarang Merokok'

Petugas PPSU lainnya, Pipit Mulyaningsih menambahkan, Sekretaris Lurah kalau bicara selalu menyakitkan dan selalu berkata miskin ke PPSU.

Baca Selengkapnya
Sritex Pailit, Wamenaker Jelaskan Beda Pengertian Karyawan Dirumahkan dan Kena PHK
Sritex Pailit, Wamenaker Jelaskan Beda Pengertian Karyawan Dirumahkan dan Kena PHK

Sritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara

Baca Selengkapnya
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika MK Tak Cabut UU Cipta Kerja

Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Baca Selengkapnya
PPSU Ancol Mogok Kerja Buntut Ucapan Bernada Hinaan dari Lurah, Camat Pademangan Buka Suara
PPSU Ancol Mogok Kerja Buntut Ucapan Bernada Hinaan dari Lurah, Camat Pademangan Buka Suara

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Ancol mogok usai dihina Lurah Ancol.

Baca Selengkapnya
Tolak Perhitungan PP Nomor 51, Buruh Ngotot Minta Kenaikan UMP 2024 Sebesar 15 Persen
Tolak Perhitungan PP Nomor 51, Buruh Ngotot Minta Kenaikan UMP 2024 Sebesar 15 Persen

Dalam aturan tersebut, formulasi penghitungan upah minimum mengacu pada tiga komponen.

Baca Selengkapnya
Jenderal Polisi Tegas di Depan Buruh yang lagi Demo 'Ayo Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur, Saya Kawal'
Jenderal Polisi Tegas di Depan Buruh yang lagi Demo 'Ayo Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur, Saya Kawal'

Wakapolda Banten menggagalkan ancaman demo di jalan tol, ia bernegosiasi dan mengawal para pendemo sampai ke kantor gubernur.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Kenaikan UMP 15 Persen di 2024 Tak Dipenuhi
Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Kenaikan UMP 15 Persen di 2024 Tak Dipenuhi

Pengusaha yang diwakili Apindo DKI menginginkan kenaikan upah minimum berkisar 3-4 persen.

Baca Selengkapnya
Polisi Siagakan Ribuan Personel Jaga Demo Buruh di Kantor Kemendag
Polisi Siagakan Ribuan Personel Jaga Demo Buruh di Kantor Kemendag

Buruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen
5 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.

Baca Selengkapnya