Follow
39 Pejabat Kemenkeu Jadi Komisaris BUMN, Sri Mulyani: Bukan Bagi-Bagi Jabatan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, penempatan pejabat eselon I dan II memiliki sejumlah tugas khusus untuk memonitor jalannya perusahaan plat merah.
Mengingat, perusahaan BUMN yang dimaksud memiliki penugasan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ada undang-undang yang menyebut Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (pemegang saham pengendali). Kalau rugi kita beri PNM (penyertaan modal). Kalau BUMN menjalankan tugas negara buat subsidi, PSO. Kita ini memberi penugasan yang uangnya ratusan triliun," kata Sri Mulyani dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, dikutip di Jakarta, Senin (6/3).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Sri Mulyani membantah, penempatan para pejabat Kementerian Keuangan tersebut sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Bahkan dia telah memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memantau kinerja para pejabat yang menjadi komisaris di BUMN maupun komisioner di Badan Layanan Umum (BLU).
"Kita ini memberi penugasan ratusan triliun (ke BUMN), ini beda dengan bagi-bagi mengenai itu (jabatan). Semua pejabat Kemenkeu yang bertugas jadi komisaris atau BLU harus dimonitor. Dia kerja apa, bukan untuk menikmati jabatannya. Kami evaluasi dia, menjalankan tugas apa enggak, dia mengawasi BUMN atau BLU apa enggak," kata dia.
Bendahara negara ini menegaskan para pejabat Kemenkeu mengikuti tata kelola keuangan negara. Bila ada BUMN merugi, mereka akan dimintai penjelasan terkait penyebab kerugian yang dialami. Sumber masalahnya karena pengawasan yang lemah atau BUMN yang dimaksud rugi karena menjalankan penugasan dari pemerintah.
"Jadi kita dudukkan satu persatu," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui, masalah keuangan negara sangat rumit. Namun dia memastikan akan terus menghadirkan transparansi edukasi akuntabilitas walaupun tidak mudah. Apalagi beberapa waktu terakhir masyarakat dibuat kecewa dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani menyadari sumber kemarahan publik yang meluas ke berbagai aspek.
"Saya pahami perasaan masyarakat, kita kerjakan dan perbaiki. Kalau ada aturannya kita lakukan dengan baik. Asas kepantasan dan kepatutan ini sesuatu yang tidak berlebihan buat dipenuhi," kata dia.
Sebelumnya, Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA merilis ada 39 pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Padahal, hal tersebut melanggar ketentuan negara dan rentan akan konflik kepentingan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Kehadiran tiga wakil menteri keuangan dinilai akan sangat membantu Sri Mulyani, khususnya dari sisi politik.
Baca Selengkapnya
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?
Baca Selengkapnya
Jabatan Wamen BUMN I yang ditinggalkan Pahala Nugraha Mansury akan diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo.
Baca Selengkapnya
Profil enam wanita cantik yang siap mengisi posisi menteri dan membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kabinet lima tahun kedepan.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir ingin ada sinergi antara Wakil Menteri BUMN.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Usai dilantik Presiden Jokowi, Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani bertemu dengan Erick Thohir di Kementerian BUMN.
Baca Selengkapnya
Pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan kursi untuk menduduki jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Baca Selengkapnya
Pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani ditarik kembali ke Indonesia untuk menduduki lagi posisi Menteri Keuangan.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, Megawati dan Sri Mulyani bertemu rutin secara tertutup.
Baca Selengkapnya