4 Alibi pengusaha PHK puluhan ribu buruh

Merdeka.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak hanya sekadar isapan jempol. Ternyata, puluhan ribu buruh di-PHK massal selama sembilan bulan terakhir. Situasi sulit ini terjadi di tengah perjalanan kepemimpinan Jokowi-JK.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari-September 2015 ada 43.085 buruh dipecat. Itu belum termasuk ribuan pekerja lainnya kini dirumahkan dan terancam di-PHK.

"Ada sekitar 6.496 pekerja terancam PHK, posisi saat ini dirumahkan," kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Sahat Sinurat seperti dilansir Antara di Jakarta.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dijadikan alibi penyebab terjadinya PHK. Kemenaker memperkirakan, jumlah buruh yang di-PHK sebenarnya jauh lebih besar dari angka tersebut. "Angka ini (adalah) angka yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja," tambah Sahat.

PHK terjadi di beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mulai dari industri garmen, sepatu, elektronik hingga sektor pertambangan batu bara. Dilihat dari daerahnya, PHK terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Riau.

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, mengaku tingginya suku bunga di tengah anjloknya nilai tukar, mengganggu kinerja sektor industri. Bukan tidak mungkin, imbasnya mengarah pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran pelaku industri tak mampu bertahan.

"Karena kalau ditahan, dunia usaha akan tercekik, akibatnya melakukan PHK sebagai pilihan sulit akhirnya diambil pengusaha karena dunia usaha juga tidak menguntungkan," kata Misbakhun di Jakarta.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menganggap wajar banyaknya PHK ini. Sebab, PHK merupakan salah satu dampak dari melambatnya ekonomi Indonesia.

"Memang ekonomi melambat, itu pasti dampaknya ke PHK itu," ungkapnya di Kantornya, Jakarta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tidak bisa dihindari. Pasalnya, kondisi ekonomi saat ini sangat menyulitkan perusahaan dan memberatkan biaya operasional.

"Tidak ada pengusaha yang ingin mem-PHK karyawan, tetapi kalau kondisi ekonomi seperti ini pasti menyulitkan operasional perusahaan," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi.

Berikut sejumlah alasan para pengusaha merumahkan karyawannya.

Penjualan tengah sulit

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menuturkan, dengan menurunnya penjualan otomatis pengusaha enggan menggenjot produksi. Karena itu tidak heran jika pengusaha memilih menghentikan bisnisnya, menutup pabriknya."Sekarang penjualan menurun, harga komoditas melemah, ya ngapain produksi mending ditutup sementara," ungkapnya.Dia menyebut, kondisi ini banyak terjadi pada industri padat karya. Tidak menutup kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran."Properti, otomotif, retail dan konsumen produk. Itu semua lagi menurun," tuturnya.

Rupiah melemah

Sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruhnya. Hal ini dilakukan untuk menekan kerugian akibat melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat."Bagi buruh yang statusnya kontrak, dan kontraknya habis tak diperpanjang," kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi, Agus Setiawan, Minggu (30/8).Menurut dia, langkah itu dilakukan perusahaan menekan pengeluaran. Soalnya, biaya produksi cukup tinggi, lantaran menggunakan bahan impor. Sedangkan, hasil produksinya sulit terjual."Rata-rata perusahaan yang memasarkan produknya di dalam negeri. Sedangkan, bahannya diimpor," katanya.Dia menjelaskan, mayoritas perusahaan yang melakukan PHK bergerak di bidang industri otomotif dan elektronik. Bahkan, dari seluruh anggota Apindo di Kabupaten Bekasi di dua sektor itu masing-masing sekitar 30 persen perusahaan mengurangi karyawannya."Kalau yang pasarnya ekspor masih aman," ujarnya.

Kinerja ekspor tak bergairah

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di berbagai daerah dan berbagai sektor penggerak ekonomi. Tidak hanya PHK karyawan, banyak pengusaha juga mulai mengurangi jam kerja karyawan.Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengakui banyak anggotanya mulai merumahkan ribuan karyawan. Kondisi ekonomi dijadikan alasan utama. Kinerja sektor ini melambat ditandai turunnya kinerja ekspor dan melemahnya rupiah."Di industri logistik ini, 2-3 persen dari sekitar 175.000 - 225.000 karyawan (atau sekitar 6.750 karyawan) dari berbagai macam jenis pekerjaan itu sudah mulai dirumahkan," kata Ketua Umum ALFI Yukki N. Hanafi seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin (28/9).Menurutnya, pelemahan nilai rupiah yang terus terjadi belakang ini berdampak pada penurunan omzet di sektor logistik. Pihaknya mencatat arus logistik turun hingga 32 persen sejak Mei-Juni lalu."Angkutan darat bahkan turun hingga 50 persen. Memang penurunan itu sudah terjadi sejak awal 2015, hanya terus menurun sampai 2015. Tadinya kami harap Lebaran kemarin akan membaik, tapi ternyata tidak," tambahnya.

Harga minyak dunia anjlok

Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro mengatakan, saat ini gelombang PHK pekerja tambang sudah mulai terasa di Indonesia. Perusahaan migas beralasan kesulitan keuangan karena harga minyak dunia sempat menyentuh titik terendah yakni hanya USD 38 per barel."Perusahaan dunia sudah duluan mengurangi karyawan dan gelombang PHK ini akan masuk ke negara kita karena rendahnya harga minyak bumi," ucap Elan dalam acara diskusi di Bogor, Jawa Barat.Elan mengakui, sudah ada beberapa pemecatan yang dilakukan perusahaan migas di dalam negeri. Namun Elan enggan menyebut nama perusahaan dan jumlah pekerja yang sudah dipecat."Sekarang sudah ada tapi sebatas ketenagakerjaan perencana (karyawan kontrak) dan kita coba pertahankan karyawan permanen. Kita akan coba tahan," jelasnya. (mdk/bim)