4 Dukungan Menteri Susi hapus pungutan dan subsidi nelayan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan aturan anyar membebaskan kapal nelayan kecil di bawah 10 GT dari segala bentuk pungutan dan berbagai aturan lainnya di sektor yang selama ini dibiarkan.

Pembebasan pungutan untuk kapal nelayan kecil ini berawal dari kekesalan Susi pada kapal asing di Indonesia. Susi menyebut satu kapal asing yang beraktivitas di Indonesia minimal mengeruk USD 2,4 juta atau setara Rp 29 miliar per tahun. Ini adalah hitungan jika mereka menangkap hasil laut paling murah yaitu ikan tongkol.

"Ikan tongkol paling murah USD 1, mereka melaut semalam minimal dapat 10 ton. Dalam satu tahun mereka berlayar 200 hari, itu USD 2,4 juta," ucap Susi saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).

Langkah tersebut ternyata disambut para pemimpin di daerah dan kolegannya. Apa alasannya? Berikut paparannya.

Tidak pengaruhi PAD daerah

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli mendukung penuh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang menghilangkan pungutan nelayan kecil. Selama ini nelayan selalu diberatkan pungutan ke pemerintah daerah.Pihaknya tidak mempermasalahkan hilangkan pendapatan daerah dari pungutan nelayan. Pungutan nelayan disebut juga sangat kecil hanya Rp 20 juta per tahun. "Ngerepotin juga retribusi nelayan cuma Rp 20 juta," ucap Zulkifli di Kantornya, Sumbawa Barat, NTB, Kamis (20/11).Meski pemerintah daerah tidak dapat dana dari pungutan nelayan, Zulkifli tetap akan fokus membantu nelayan yang selama ini telah dilakukan. "Nelayan banyak sekali kita bantu, sampan, alat tangkap ikan, mesinnya, jaring dan peralatan laut luas."

Maksimalkan potensi laut

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan, potensi perekonomian di Jawa Timur mengalami pertumbuhan cukup bagus terutama di sektor kelautan. "Ibu Susi diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya pikir tepat, karena beliau cinta laut. Saya kenal beliau Tahun 2011 di Sumenep (Madura), saya tidak mengira kalau sekarang jadi menteri," ujarnya.Pemerintah telah berencana membangun pelabuhan di Indonesia timur. Menurut Soekarwo, itu berarti membantu Jawa Timur untuk terus mengembangkan ekonominya di sektor laut. Di Jawa Timur, minim bahan baku ikan. Di selatan (Pesisir Pantai Selatan) ikan tangkap dan ikan budidaya lebih banyak ikan budidaya."Kalau ibu (Susi) tangkapi itu semua kapal asing, ini akan membantu nelayan di Jawa Timur supaya besar tangkapannya. Contohnya, di Candi Penataran, Blitar banyak budidaya ikan koi, ikannya bagus-bagus dan sudah diekspor ke Jepang," ujarnya.

Merealokasi subsidi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti disebut beberapa kali dalam Rakerda PDIP, Minggu (16/11) siang di Yogyakarta. PLT Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memuji menteri yang pernah menghabiskan separuh masa remajanya di Yogyakarta ini."Bu Susi Pudjiastuti sangat bagus sekali langkahnya. Dia membongkar hal yang selama ini tertutup rapat, misalnya saja menemukan solar yang diselundupkan ke luar negeri, padahal nelayan kita sangat membutuhkan itu," puji Hasto.Hal itu juga menurutnya membuat naiknya BBM diperlukan. Namun ia lebih suka jika kenaikan ini tidak disebut kenaikan, tapi realokasi BBM. Sebab, kenaikan ini demi memindahkan alokasi dana ke sektor lain yang memerlukan. "Misalnya saja untuk nelayan dan lain sebagainya. Ini bukan kenaikan, tapi realokasi setelah melihat beratnya kondisi fiskal yang ditanggung pemerintahan Jokowi," tegasnya.

Gebrakan yang ditunggu

Pujian juga datang dari, Gubernur Maluku Said Assagaff yang mendukung penuh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang memberlakukan moratorium izin kapal asing di atas 30 gross ton (GT). Aturan ini sudah lama ditunggu masyarakat Maluku."Ini dinginkan masyarakat Maluku. Jadi kita bisa monitoring dan aktivitas masyarakat ini ditingkatkan," ucap Said di KKP, Jakarta, Kamis (13/11).Dengan adanya moratorium izin kapal asing di atas 30 GT ini membuat nelayan asal Indonesia mampu bergerak lebih bebas lagi. "Yang di bawah 30 GT milik masyarakat dan tidak terkena moratorium, tidak lebih dari 300-an, semua dikerjakan masyarakat," ungkapnya.