4 Fakta di balik penunjukan Chappy Hakim jadi Presdir Freeport

Merdeka.com - Maroef Sjamsoedin telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport pada Januari lalu. Hal ini disampaikan melalui surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai Freeport.

Dalam suratnya, Maroef hanya dikontrak dalam satu tahun oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini.

"Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan kontrak dari pimpinan Freeport McMoran, saya telah mengirimkan surat pengajuan pengunduran diri," ujar Maroef dalam surat yang dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (18/1).

Beberapa bulan berlalu, sebuah surat internal kembali beredar. Surat ini menyebut bahwa Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim ditunjuk sebagai Presiden Direktur (Presdir) baru PT Freeport Indonesia.

Surat ini berasal dari President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C Adkerson dan ditujukan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Berikut 4 fakta di balik penunjukan Chappy Hakim menjadi Presdir menggantikan Maroef.

Isi surat Bos Freeport, Richard C Adkerson

Dalam surat internal yang beredar, President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C Adkerson mengatakan bahwa Chappy telah menjadi penasehat senior PTFI sejak Agustus 2016.

Chappy bergabung dengan PTFI setelah menyelesaikan karir di Angkatan Udara Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Penunjukan tersebut telah dilakukan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia dan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham.

"Dengan gembira saya mengumumkan bahwa Chappy Hakim akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia," tulis Richard dalam Interoffice Memorandum, Sabtu (19/11) malam.

Chappy dan Maroef berasal dari golongan militer

Menurut latar belakang, Chappy Hakim dan Maroef Sjamsoedin sama-sama berasal dari golongan militer. Keduanya pun sama-sama ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, menggantikan pejabat sebelumnya, Marsekal TNI Hanafie Asnan. Kemudian digantikan oleh Marsekal TNI Djoko Suyanto.

Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Penasehat di Asosiasi Aircraft Component Kementerian Perindustrian.

Pria kelahiran Yogyakarta, 17 Desember 1947 ini merupakan lulusan Akabri Udara tahun 1971, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau), Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab), dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara itu, Marsekal Muda TNI (Purn.) Maroef Sjamsoeddin merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara dari Korps Pasukan Khas yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1980. Setelah pensiun dari militer, pada 7 Januari 2015, ia menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia, menggantikan Rozik B. Soetjipto yang memasuki masa pensiun.

Selama karier militernya, dia pernah menjabat sebagai Komandan Skadron 465 Paskhas, Atase Pertahanan RI untuk Brasil, Direktur Kontra Separatis BIN, Sahli Hankam BIN dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode 2011-2014.

Dia memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies. Ia ditawari langsung menjadi Presdir Freeport Indonesia oleh Chairman of Board Freeport-McMoRan, James Robert Moffett (Jim Bob), setelah sebelumnya melihat kinerjanya yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Kepala BIN dalam menangani pemogokan di pertambangan Freeport pada tahun 2011.

Pemimpin Freeport tidak harus dari golongan militer

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sosok Presiden Direktur (Presdir) harus bisa mengamankan posisi strategis PT Freeport. Terlebih semenjak ditinggalkan beberapa waktu lalu oleh Maroef Sjamsoeddin secara otomatis Presdir Freeport Indonesia menjadi kosong, sehingga perusahaan tersebut harus segera menunjuk pemimpin baru.

"Setelah Presdir mundur dalam konteks korporasi harus ada penggantinya. Kemungkinan ke sana ada, penunjukan Presdir dari Freeport Indonesia bersama induk mereka ikut pasti, ada pengaruh," kata Komaidi saat di hubungi wartawan, Jakarta, Minggu (20/11).

Mengenai latar belakang Chappy Hakim sama dengan Maroef Sjamsoeddin yakni sama-sama di bidang militer, tidak menjadi penentu bahwa Presdir harus dari golongan militer. Namun dirinya hanya menegaskan pimpinan Freeport harus kuat dan tegas.

Lebih lanjut dirinya mengatakan Freeport ini sangat sensitif di Indonesia dan siapa pun yang memimpin ini posisi yang strategis.

"Tidak harus TNI tapi karena posisi sensitif, kalau militer akan lebih diamankan gitu. Sensitif di Indonesia karena Freeport banyak sorotan. Secara kinerja harga tambang turun, tidak terlalu baik tapi bagaimana pun posisinya strategis," tutupnya.

Ini kata Kementerian ESDM soal Chappy Hakim

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan belum ada permohonan perubahan direksi dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sesuai data di Ditjen Minerba, PT Freeport Indonesia secara resmi belum mengajukan permohonan perubahan direksi tersebut kepada Kementerian ESDM," kata Sujatmiko melalui pesan singkatnya, Minggu (20/11).

Dia menambahkan, jika ada perubahan direksi, maka PT Freeport Indonesia harus mengajukan permohonan perubahan susunan komisaris atau direksi ke Kementerian ESDM.

"Jika ada perubahan direksi/komisaris perusahaan KK, seperti di PT Freeport Indonesia, harus ada persetujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM," imbuhnya.