4 Fakta kemarahan Jokowi, prestasi LKPP terbaik tercoreng disclaimer

Merdeka.com - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemberian opini WTP menjadi yang pertama kali sejak Undang-Undang (UU) No.17/2013 tentang Keuangan Negara mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan di 2004.

BPK selalu memberikan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPP 2004 hingga 2009. Sebab, lembaga audit itu tak yakin dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan pemerintah pada periode itu.

Namun, pemerintah terus membenahi laporan keuangannya. Terbukti, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPP 2010-2015.

Barulah di laporan keuangan tahun kedua Presiden Jokowi berkuasa, BPK memberikan opini WTP. Namun demikian, dari hasil ini masih ditemukan 8 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan 6 LKKL tidak memberikan pendapat atau disclaimer.

Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Berikut fakta di balik kemarahan Presiden Jokowi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum juga diberi opini WTP oleh BPK.

Presiden Jokowi perintahkan bentuk tim khusus

Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.

"Yang disclaimer saya ingin dibentuk Task Force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Kemudian yang Wajar Dengan Pengecualian juga, ini semua bentuk Task Force, kemudian berkomunikasi dengan BPK," kata Jokowi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kementerian Susi Pudjiastuti termasuk dalam disclaimer

Delapan kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Adapun 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Ini bolak balik disclaimer bertahun-tahun tidak rampung-rampung," sambung Jokowi kesal.

2018, seluruh K/L harus raih WTP

Kepada 14 kementerian dan lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut, Kepala Negara memberi kesempatan untuk memperbaiki penggunaan anggaran APBN. Di 2018, semua kementerian dan lembaga harus bisa meraih predikat WTP.

"Target, tahun depan harus WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP saja tidak boleh. Ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian dan Lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Jokowi.

Presiden Jokowi ingatkan tak main-main dengan uang rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, predikat WTP ini merupakan pertanggungjawaban moral dari pemerintah sekaligus pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. "Jadi penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi saat memberikan sambutan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Jokowi memerintahkan kepada bawahannya untuk serius menggunakan APBN hanya untuk kepentingan rakyat. Sebab, APBN merupakan uang rakyat yang sepatutnya diperuntukkan pula untuk kepentingan rakyat.

"Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat," tegas Jokowi.