4 Jawaban menohok Sri Mulyani saat disentil soal utang Indonesia

Merdeka.com - Utang Indonesia selalu menjadi isu menarik para politisi untuk menyerang pemerintah. Terbaru, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyindir utang Pemerintah Rp 400 triliun yang jatuh tempo tahun 2018 sangat tidak wajar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak tinggal diam atas pernyataan ketua umum PAN tersebut. Menkeu lantas menjelaskan dengan rinci soal utang dan keuangan negara. Berikut penjelasan Sri Mulyani:

Utang Indonesia tak capai Rp 400 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

"Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

Soal utang dengan anggaran kesehatan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR RI mengatakan jika utang pemerintah enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab perbandingan yang disebut oleh Zulkifli itu.

Menkeu menjelaskan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.

"Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana," kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

Kenaikan dana desa lebih tinggi dari pembayaran utang

Selain dengan anggaran kesehatan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mengatakan utang pemerintah tujuh kali lebih besar dari Dana Desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang.

"Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR. Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar," kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).

Pemerintah hati-hati jaga risiko keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.

"Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia," kata Menkeu dikutip dari akun Facebook resminya diunggah Senin (20/8).