4 Kebijakan pemerintah Jokowi ini jadi perhatian dunia

Merdeka.com - BPJS Ketenagakerjaan mendapat perhatian dari badan pemerhati jaminan sosial dunia yang tergabung dalam International Social Security Association (ISSA), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), dan Kementerian Tenaga Kerja Jerman terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan dan pekerja jenis ekonomi baru berbasis teknologi digital.

BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian lantaran pelaksanaan program perlindungan bagi pekerja rentan melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran dan pekerja ojek online.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan GN Lingkaran yang digagas pihaknya menjadi salah satu terobosan pemberian perlindungan bagi pekerja rentan, yang jumlahnya cukup tinggi di Indonesia. Jumlah pekerja rentan yang telah dilindungi oleh GN Lingkaran, menurut Agus, saat ini telah mencapai 300.000 orang di seluruh Indonesia.

"Para pekerja rentan ini tidak mampu untuk ikut perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu kami mengembangkan sistem crowdfunding untuk donasi pembayaran iuran kepesertaan mereka dengan memanfaatkan dana CSR atau sumbangan individu," kata Agus dalam pertemuan OECD dan ISSA di Berlin, Jerman, Senin (12/6).

Agus juga menekankan urgensi perlindungan jaminan sosial bagi Ojek Online di hadapan forum ISSA dan menyebut bahwa jenis ekonomi baru yang satu ini memiliki risiko pekerjaan yang tinggi.

"Ojek Online sangat rawan terkena dampak sosial ekonomi apabila mengalami risiko kerja. Kami berusaha terus menjadikan mereka peserta melalui pendekatan komunitas. Saat ini sudah lebih dari 20.000 pekerja ojek online terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,di seluruh Indonesia,” ujar Agus.

Selain itu, banyak kebijakan pemerintah yang diapresiasi dunia. Berikut kebijakannya seperti dirangkum merdeka.com:

Tax Amnesty

Bank Indonesia (BI) kembali memuji capaian Tax Amnesty atau program pengampunan pajak Indonesia yang menjadi tersukses dunia. Langkah ini menjadi salah satu kebijakan dalam menjaga ekonomi nasional dari gejolak ekonomi dunia."Tax Amnesty tercatat yang terbesar dunia dari dana yang dikumpulkan," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo, saat acara Peluncuran Buku Laporan Keuangan Indonesia 2016 di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/4).Agus mengungkapkan, tahun lalu, seharusnya menjadi momentum Indonesia melejitkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakpastian ekonomi global menghambatnya."Masalah dunia ialah pertumbuhan rendah, ketidakpastian pasar keuangan, serta harga komoditas rendah hingga triwulan III 2016," tuturnya.Permasalahan bertambah dengan fenomena pemilu Amerika Serikat yang hasilnya di luar perkiraan. Terpilihnya Donald Trump semakin memberatkan perekonomian dunia karena putusan kebijakannya."Permasalahan tambah kompleks seiring geopolitik negara dunia seperti brexit, serta pemilihan presiden AS yang diluar perkiraan."Akan tetapi, Agus memuji sinergi pemerintah dan bank sentral yang tetap menjaga fundamental ekonomi Indonesia stabil.

Keluarga Berencana (KB)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dinilai berhasil oleh dunia. Keberhasilan program KB Indonesia, menurutnya, karena memegang teguh empat hal yakni agama, kultur, kesehatan dan ekonomi.Melalui program KB, JK mengatakan, Indonesia mendapatkan kondisi yang harmonis. Di mana meski berjumlah penduduk besar, namun, tidak terlalu padat sehingga tidak merugikan dari sisi ekonomi."Pada dewasa ini kita mengenalnya sebagai bonus demografi. Sehingga konsep KB di Indonesia tentu dianggap hal yang baik di dunia ini," tutur Wapres JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/9).Wapres JK mengatakan, kebijakan kependudukan di Indonesia selalu menjadi bagian yang dipelajari oleh berbagai negara. Dahulu, jumlah penduduk yang besar menjadi persoalan bagi sebuah negara.Dia mencontohkan China dan India yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Kedua negara tersebut mati-matian menekan angka pertumbuhan penduduk."Kebijakan kependudukan di Indonesia itu sangat berhasil dan dianggap baik di dunia ini karena kebijakan kependudukan kita tentu dengan adanya sustainability dari pembangunan," kata JK.

Perangi penangkapan ilegal

Organisasi pelestarian lingkungan World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional menganugerahkan 'Leaders for a Living Planet Awards' kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Penghargaan tersebut diberikan WWF Internasional berkat komitmen dan konsistensi Susi dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui kebijakan pemberantasan praktik perikanan yang tidak sah, tidak diatur dan tidak dilaporkan (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing/IUUF).Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden WWF Internasional, Yolanda Kakabadse kepada Menteri Susi di WWF Building, Washington DC pada Jum'at siang (16/9) waktu setempat, bersamaan dengan berlangsungnya 'Our Ocean Conference' yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat."Ibu Susi Pudjiastuti telah mendedikasikan waktunya selama ini untuk memberantas praktik perikanan yang tidak sah, mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis ilmiah, dan memperkuat kesehatan laut dengan memperluas jejaring kawasan konservasi perairan. Beliau adalah tokoh yang berjuang untuk melindungi kesehatan laut Indonesia," ungkap Yolanda.Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia Kemal Stamboel, pada kesempatan lain di Jakarta mengungkapkan kebanggaannya atas ketegasan Menteri Susi dalam memerangi praktik perikanan yang tidak sah dan mendukung secara penuh atas upaya-upaya yang dilakukan."Kami berbangga bahwa langkah tegas Ibu Susi Pudjiastuti memerangi praktik perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur mendapat pengakuan global sebagai bagian dari upaya konservasi dalam menjaga dan menjamin keberlanjutan kekayaan laut Indonesia. Dukungan penuh akan selalu kami berikan agar Ibu Susi Pudjiastuti beserta seluruh jajarannya semakin memantapkan usaha ini termasuk untuk menambah luasan kawasan konservasi perairan dan pengelolaannya yang efektif", tutur Kemal.Hal itu memang tidak terlepas dari perhatian WWF terhadap kondisi perikanan Indonesia yang sangat memprihatinkan, akibat maraknya kegiatan IUUF sebelum Menteri Susi menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan. Seperti diketahui, sebagian besar kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini dilakukan oleh kapal-kapal asing yang sebagian besar bekerjasama dengan orang-orang Indonesia yang tidak bertanggung jawab.Leaders for a living planet merupakan penghargaan yang diberikan WWF Internasional kepada perseorangan yang menunjukkan kontribusinya melalui komitmen dan upayanya yang luar biasa dalam penyelamatan planet bumi dan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan.Penerima penghargaan ini dapat berasal dari pemimpin di pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Dengan komitmen dan upayanya, di samping secara langsung dan tidak langsung dapat menunjukan hasil yang signifikan dalam upaya pelestarian sumberdaya alam, juga dapat menginspirasi orang/pihak lain untuk berbuat yang sama dengannya.Sejak tahun 2000 hingga saat ini, setidaknya 100 orang pemimpin di dunia dari berbagai organisasi telah memperoleh anugerah ini. Diantaranya, mantan UN Secretary-General Kofi Annan, Minister of Fisheries of Norway, Vice-Premier of China dan the Ministers of Water Affairs of France. Adapun tokoh dari Indonesia yang telah memperoleh penghargaan ini adalah Dr. Emil Salim.

Perlindungan tenaga kerja

BPJS Ketenagakerjaan mendapat perhatian dari badan pemerhati jaminan sosial dunia yang tergabung dalam International Social Security Association (ISSA), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), dan Kementerian Tenaga Kerja Jerman terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan dan pekerja jenis ekonomi baru berbasis teknologi digital.BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian lantaran pelaksanaan program perlindungan bagi pekerja rentan melalui Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran dan pekerja ojek online.Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan GN Lingkaran yang digagas pihaknya menjadi salah satu terobosan pemberian perlindungan bagi pekerja rentan, yang jumlahnya cukup tinggi di Indonesia. Jumlah pekerja rentan yang telah dilindungi oleh GN Lingkaran, menurut Agus, saat ini telah mencapai 300.000 orang di seluruh Indonesia."Para pekerja rentan ini tidak mampu untuk ikut perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu kami mengembangkan sistem crowdfunding untuk donasi pembayaran iuran kepesertaan mereka dengan memanfaatkan dana CSR atau sumbangan individu," kata Agus dalam pertemuan OECD dan ISSA di Berlin, Jerman, Senin (12/6).Agus juga menekankan urgensi perlindungan jaminan sosial bagi Ojek Online di hadapan forum ISSA dan menyebut bahwa jenis ekonomi baru yang satu ini memiliki risiko pekerjaan yang tinggi."Ojek Online sangat rawan terkena dampak sosial ekonomi apabila mengalami risiko kerja. Kami berusaha terus menjadikan mereka peserta melalui pendekatan komunitas. Saat ini sudah lebih dari 20.000 pekerja ojek online terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,di seluruh Indonesia” ujar Agus.Munculnya jenis ekonomi baru di Indonesia ini, dikatakan Agus, sudah diantisipasi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).Agus juga menekankan, pekerja dalam sektor ini bisa mendapatkan perlindungan dengan iuran yang sangat terjangkau untuk 2 program perlindungan, JKK dan Jaminan Kematian.Langkah-langkah BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan apresiasi dalam forum ini dan akan dibahas lebih lanjut untuk dapat dipelajari dan diterapkan pada negara anggota ISSA dan OECD."Kami akan terus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dari luar negeri untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia dan pemberian manfaat sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja Indonesia," pungkas Agus. (mdk/sau)