4 Kritik investasi dana haji, dari haram hingga iri pada Malaysia

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK masih terus berusaha agar dana haji bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengelolaan dana haji untuk investasi di sektor infrastruktur sangat tepat. Menurutnya, langkah ini minim risiko dan mempunyai keuntungan yang tinggi.

"Dari segi risiko, bisa dikatakan investasi di infrastruktur tersebut minim risiko dan keuntungannya tinggi. Ini uniknya investasi di bidang infrastruktur karena bentuknya konsesi," ujar Bambang dikutip Antara, Minggu (6/8).

Bambang memberi contoh investasi di bidang infrastruktur seperti bandara. "Tak mungkin ada lima bandara di suatu kota. Paling banyak hanya dua bandara saja di suatu kota," katanya.

Begitu juga dengan pembangkit listrik yang juga menguntungkan, asalkan sudah ada perjanjian dengan PLN untuk membeli listrik yang diproduksi atau kontrak jual-beli listrik. "Investasi di bidang infrastruktur itu tidak langsung terjun ke proyeknya tersebut, tetapi bisa melalui Sukuk (surat utang syariah) yang dikeluarkan oleh korporasi seperti PLN," katanya.

Bambang menyebutkan, dana haji merupakan dana jangka panjang, sedangkan infrastruktur juga proyek jangka panjang. "Jadi sangat cocok, proyek jangka panjang menggunakan dana jangka jangka panjang," katanya.

Selama ini, pengelolaan dana haji hanya dilakukan dengan menginvestasikannya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk dan surat berharga lainnya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan dengan jelas.

Hal itu berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Malaysia yang membentuk Lembaga Tabungan Haji Malaysia (LTHM) sejak 1963, yang berinvestasi di proyek-proyek yang menguntungkan. "LTHM ini sekarang berinvestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia," kata dia.

Hingga saat ini, aset bersih dari LTHM tersebut mencapai 59,5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp 180 triliun. Dari hasil pengelolaan dana haji tersebut, jemaah haji asal Malaysia hanya membayar separuh dari biaya haji yang dibebankan.

"Malaysia hanya bayar separuh dari biaya haji. Jadi dengan pengelolaan yang baik, maka beban haji akan berkurang. Itu yang kami harapkan terjadi di Indonesia," kata dia.

Namun demikian, rencana ini masih menuai kritikan. Berikut rinciannya:

Rentan buat bayar utang

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai, pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur rentan disalahgunakan. Pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Namun terlepas dari situasi politik, penggunaan dana haji tetap perlu dikritisi karena rentan disalahgunakan untuk tujuan jangka pendek pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah dapat membuat aturan turunan pengelolaan dana haji dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk meningkatkan porsi dana haji pada instrumen Sukuk," katanya, Minggu (6/7).

Kebijakan ini memicu kecemasan yang sangat logis, mengingat 2018-2019 merupakan jatuh tempo utang pemerintah sebesar Rp 810 triliun. Di sisi lain, tren defisit anggaran pemerintah terus melebar bahkan dalam APBN-P 2017 diproyeksi tembus 2,92 persen atau mendekati batas aman 3 persen.

"Pemerintah dikhawatirkan akan menggunakan Sukuk dana haji untuk menutup sebagian utang jatuh tempo tersebut," katanya.

Untuk itu, menurutnya pemerintah bisa meniru Malaysia dalam pemanfaatan dana haji. Tabung Haji Malaysia membangun aneka properti yang memiliki keuntungan jangka panjang, misalkan Hotel Tabung Haji di Keddah dan Bay Pavilions di Sydney. Sekali lagi bukan membangun infrastruktur, melainkan properti.

"Total jumlah dana haji Malaysia yang tercatat sebesar Rp 198,5 triliun, sebesar 9 persen masuk ke konstruksi atau real estate berupa investasi langsung. Sedangkan 17 persen penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti dan konstruksi," jelasnya.

Oleh karena itu, solusinya bukan untuk membangun infrastruktur melainkan properti yang dampaknya bisa dirasakan langsung bagi kemaslahatan jemaah haji Indonesia.

"Dana haji dapat digunakan untuk membangun hotel atau apartemen di Mekkah yang bisa digunakan untuk kepentingan jemaah haji sehingga biaya naik haji bisa lebih murah. Adapun saat masa umrah, properti tersebut bisa digunakan untuk kepentingan profit atau komersil sekedar untuk menutup operasional hotel/apartemen," katanya.

Investasi dana haji haram

Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu menyebut, rencana pemerintah yang ingin menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur menyalahi Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Sebab, dalam UU tersebut dana haji tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan.

"Kalau dana haji secara langsung di investasikan untuk infrastruktur itu jelas hukumnya tidak boleh oleh UU kalau bahasa syariah itu haram," katanya di Jakarta, Minggu (6/8).

Dalam pandangannya, di saat jemaah menyetor uang ke bank untuk dana haji, terlebih dahulu harus ditanyakan niat atau akad dari menabung tersebut maukah uang tersebut digunakan untuk investasi atau tidak.

"Jika kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) boleh menyimpan atau menginvestasikan pada hal-hal yang menurut syariat boleh maka harus dipertimbangkan akadnya jemaah haji. Jadi ini soal niat ini penting karena menjadi sah tidak seorang mau beribadah," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membuat virtual account, hal ini bertujuan untuk menanyakan kepada jemaah ingin atau tidak dananya diinvestasikan.

"BPHK wajib mengeluarkan virtual account, apa itu? Account yang istilahnya itu menanyakan kembali kepada jemaah boleh enggak uang jemaah-jemaah di investasikan," terangnya. "Ketika mau diinvestasi nah itu berubah makanya perlu ditanya ulang," katanya.

Lebih baik untuk kepentingan jemaah

Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu angkat bicara terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK yang ingin menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Menurutnya, dana haji sebaiknya digunakan untuk kepentingan jemaah sendiri.

Salah satu yang menjadi sorotan Khatibul adalah pemondokan jemaah haji yang masih menuai masalah. Pemondokan memang sudah lebih baik, namun akan lebih baik lagi jika dana haji digunakan untuk membangun atau memperbaiki asrama-asrama haji.

"Jemaah belum dilayani secara VVIP kita enggak punya tempat penginapan sendiri dibanding dengan Malaysia kita selalu sewa kan ongkosnya jauh lebih mahal dan selalu setiap tahun naik maka investasi yang paling real hari ini adalah satu untuk tempat penginapan jemaah baik di Madinah ataupun Mekkah," katanya di Puang Oca, Lapangan Tembak Senayan, Minggu (6/8).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, perbaikan pemondokan atau asrama-asrama haji nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk jemaah umroh Indonesia yang dari tahun ketahun meningkatkan tajam. "Di luar musim haji bisa dipakai untuk jemaah umrah," katanya.

Selanjutnya, dana gaji juga bisa digunakan untuk memperbaiki transportasi untuk jemaah, terlebih transportasi darat untuk memudahkan jemaah beribadah.

"Transportasi darat sangat penting, Mekkah-Madinnah, Madinah-Mekkah, Mekkah-Jeddah, Jeddah-Mekkah. Itu membutuhkan mobil yang baik yang dijamin satu ac-nya jalan dan mobil-mobil baru kalau di luar musim bisa dipakai jamaah umroh," katanya.

"Dan investasi di situ enggak mungkin berhenti nilai manfaatnya jauh lebih menguntungkan," tegasnya.

Indonesia harusnya iri dengan Malaysia

Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Dadi Darmadi mengatakan, Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, Malaysia yang terlebih dahulu mengelola dan memanfaatkan dana haji. Namun, pemanfaatan di Malaysia untuk kepentingan jemaah.

"Kita terlambat 54 tahun mau tidak mau kita belajar dari Malaysia bagaimana Malaysia sekarang (mengelola) tabungan hajinya," katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (6/8).

Dadi menjelaskan, saat ini dana haji Malaysia mencapai kurang lebih Rp 180 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk jemaah. Dengan pengelolaan yang tepat, dana haji tersebut dapat mengurangi ongkos atau biaya naik haji.

"Dapat mengurangi biaya haji, standard ONH Plus dengan biaya yang lebih murah itu karena mereka punya pengelolaan haji yang sangat luar biasa, secara otomatis punya dampak terhadap pelayanan jemaah haji."

Menurutnya, Indonesia perlu iri dengan Malaysia yang mengelola dana haji dengan baik dan professional. Ditambah tabungan dana haji Malaysia bisa membayar beberapa perusahaan yang bangkrut.

"Kita sangat iri sekali. Ketika orang malaysia dana tabungan haji itu betul-betul memberikan pelayanan yang sangat VVIP," katanya.