Follow
4 Langkah pemerintah kurangi ketimpangan di Papua
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Termasuk di dalamnya mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi di Indonesia Timur.
Bahkan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa wilayah perbatasan kurang diperhatikan. Akibatnya, tak adanya sumber pertumbuhan di wilayah tersebut.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga kurang merata. Di mana pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah Barat cukup tinggi ketimbang di Indonesia wilayah Timur.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
"Hal itu menyebabkan tingginya biaya logistik ke Indonesia Timur, sehingga harga-harga barang kebutuhan di sana juga jadi lebih tinggi," kata Arie di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurutnya, salah satu alasan pertumbuhan infrastruktur yang tidak merata dikarenakan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia, yang mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi.
"Di Indonesia, 57,5 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan ini tidak menguntungkan," imbuhnya.
Berikut 4 langkah pemerintahan Jokowi dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia Timur, khususnya di Papua.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Indonesia berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dan menaikan Indeks Pembangunan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut juga diiringi dengan penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.
Baca Selengkapnya
Selain itu juga telah membangun 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Baca Selengkapnya
Dia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar sehingga pemerataan pembangunan tak boleh fokus di Pulau Jawa saja.
Baca Selengkapnya
Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca Selengkapnya
Dia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca Selengkapnya
Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca Selengkapnya