4 Pembelaan PLN dan BUMN pada kasus 34 proyek pembangkit mangkrak

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang diduga mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengaudit kerugian negara atas mangkraknya proyek tersebut.

"(Presiden) memerintahkan BPKP kemudian menteri terkait, Menteri PU, Menteri BUMN untuk melakukan analisis, audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak itu," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Johan, terungkapnya puluhan proyek mangkrak bermula ketika Jokowi memimpin rapat terbatas tentang proyek 35.000 MW di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak di Tanah Air yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008.

"Dalam rapat terbatas muncullah data informasi bahwa ada sebagian proyek yang mangkrak. Bahkan ada yang instalasinya itu, sudah ditumbuhi rumput, tumbuh ilalang tinggi dan itu dibiarkan. Nah, presiden fokus. Ini kan pakai anggaran negara, ini gimana nasibnya. Kira-kira begitu," jelas dia.

Mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ini sudah masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Jokowi sendiri belum melapor kepada KPK.

"Belum (melapor ke KPK). Sekarang masih dalam tahap di BPKP," ucap Johan.

Atas kasus ini, PLN dan Kementerian BUMN memiliki sejumlah pembelaan, apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Bukan bagian 35.000 MW

Kepala Unit Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), I Made Suprateka menyebut, 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak bukan bagian dari mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW)."Itu proyek di luar 35.000 MW. Itu sudah sejak lama sebelum 2010. Jadi jauh sebelum program 35.000 MW ini," ujarnya.

Proyek ada di era Presiden SBY

Kepala Unit Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), I Made Suprateka menegaskan, 34 proyek tersebut tidak ada kaitannya karena terjadi di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Itu sudah sejak lama sebelum 2010. Jadi jauh sebelum program 35.000 MW ini," jelasnya.Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), Sofyan Basir menegaskan 34 proyek tersebut merupakan garapan pemerintah terdahulu."Proyek itu sekitar 6-7-8 tahun lalu," singkat Sofyan.

Proyek mangkrak berskala kecil

Kepala Unit Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), I Made Suprateka mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan proyek kecil. "Itu proyek kecil-kecil. Hampir sebagian besar adalah PLTU. Karena pemanfaatan batu bara, rata-rata kapasitas di bawah 20 MW," ujarnya."Selain itu yang di atas 50 MW ada tapi hanya ada 2 buah, di bawah 100 MW ada 1 buah. Dari 34 itu total 633,5 MW," tambahnya.

Pemerintah saat ini fokus proyek 35.000 MW

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menambahkan pemerintah hanya fokus pada penyelesaian megaproyek 35.000 MW. Di mana merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo."Mungkin di sini saya ingin menekankan yang selalu diramaikan urusan proyek 34 proyek mangkrak. Itu proyek yang dulu lho ya, bukan 35.000 MW," ungkapnya.