4 Pendorong investasi sebelum Jokowi jadi presiden

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat gabungan realisasi investasi asing maupun domestik mencapai Rp 116,2 triliun. Ini meningkat 16,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 99,8 triliun.

Padahal, investasi sempat anjlok pada triwulan I 2014. Realisasi PMA selama triwulan II sebesar Rp 78 triliun, alias meningkat 67,1 persen. Sementara realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 38,2 triliun atau naik 32,9 persen.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) selalu mengalami fluktuatif, pada bulan-bulan tertentu. Tetapi, secara umum selalu naik. Seperti halnya,  pada 2010, 2011, dan 2012, pada triwulan tertentu bisa saja turun, tapi tren triwulan sesudahnya naik terus. "PMA meningkat ini lebih banyak karena seasonal dibandingkan perubahan yang fundamental," kata di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (24/7).

Sepanjang Januari-Juni 2014, total realisasi investasi mencapai Rp 222,8 triliun. Itu terdiri atas PMDN sebesar Rp 72,8 triliun (naik 32,7 persen YoY) serta PMA sebesar Rp 150 triliun (naik 67 persen YoY). Lantas apa saja yang menjadi faktor pendukung realisasi investasi yang meningkat signifikan? Berikut paparannya.

Pemilu aman

Proses politik di dalam negeri yang jauh dari gejolak masa atau mengarah pada kerusuhan, membuat investor adem. Padahal, Indonesia harus melewati pemilihan umum legislatif pada triwulan II, serta proses menuju pemilihan presiden pada Juli.

Kondisi ini, membuat investor tak ragu menggelontorkan modal ke Indonesia. "Yang mempengaruhi sentimen kalau proses politik sudah berjalan baik. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia," kata Mahendra.

Mahendra mengatakan kondisi politik tersebut, didukung fundamental ekonomi Indonesia yang masih bagus. Hal ini memberikan sentimen positif pada investor walaupun hampir sejak awal tahun, politik mulai memanas "Sekalipun kita menggelar pilpres, fundamental kita tetap sama," katanya.

Aturan hilirisasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, aturan hilirisasi membuat investasi di Indonesia meningkat secara signifikan. Paling tidak, ada 50 proposal perusahaan smelter sudah disetujui selama periode 2013-2014 untuk membangun industri pengolahan atau smelter, dengan nilai investasi USD 31,3 miliar, atau setara Rp 357 triliun yang mayoritas datang dari investor asing.

Tingginya arus dana yang masuk, dinilai BKPM, adanya minat yang tinggi menjalankan rencana pemerintah terkait hilirisasi tambang yang bisa mendongkrak bisnis tambang. "Bisa dikatakan kebutuhan investasi di tambangnya akan berimbang dengan smelter di masa mendatang," ujarnya di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Kamis (24/7).

Dari 50 perusahaan itu, 21 sudah masuk tahap realisasi investasi. Smelter yang akan dibangun mulai tahun ini mencakup bauksit, biji besi, tembaga, serta mangan, dengan total investasi mencapai USD 19,6 miliar.

Di luar itu, BKPM mencatat sembilan smelter siap beroperasi di semester II 2014 atau paling lambat awal 2015. Ini termasuk dalam 21 perusahaan yang sudah melaporkan segera masuk tahap realisasi.

Mahendra berjanji akan mempermudah izin bagi investasi smelter. Sebab, dengan berbondong-bondongnya pemodal membangun instalasi pemurnian atau pengolahan, maka bisnis tambang di Tanah Air akan membaik. "Selama keseluruhan iklim investasinya mendorong di pemrosesan, maka investasi di pertambangan akan terjaga," katanya.?

Sistem upah

Adanya rencana perubahan sistem pengubahan berbasiskan kinerja, diyakini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan lebih menarik minat investor. Saat ini, banyak investor merelokasi usahanya dari daerah dengan upah minimum yang tinggi, seperti Jawa Barat, menuju Jawa Timur. Padahal, kinerja buruh dinilai masih tak sepadan dengan besaran upah.

BKPM mencatat, investasi asing hanya mampu menyerap 268.553 tenaga kerja sepanjang triwulan II-2014. Menurun ketimbang periode sama tahun lalu yang sebesar 386.566 pekerja. "Jadi hanya beberapa minggu sejak pelantikan presiden baru harus ada keputusan dari sistem upah itu," kata Kepala BKPM Mahendra Siregar di kantornya, Jakarta, Kamis (24/7).

BKPM bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Perindustrian sedang menyusun sistem upah berbasis kinerja. Sistem pengupahan ini tidak bertujuan mengganti Upah Minimum Provinsi (UMP). "Kalau kita tidak mampu menjaga iklim ketenagakerjaan, akhirnya bukan hanya pindah provinsi. Kami selalu sampaikan upah terkait produktivitas itu terkait upah yang sudah di atas minimum," ungkapnya.

Pemerintahan anyar

Pemilu dan akan bergantinya pemerintahan dalam waktu dekat, terdapat harapan baru terhadap iklim investasi di Tanah Air. Sehingga, momentum dan peluang investasi yang lebih besar dapat tercipta.

Kepala BKPM Mahendra Siregar menilai selain optimisme pada pemerintahan anyar, sasaran utama masuknya berbagai investasi ke Indonesia belakangan ini adalah besar dan tingginya pertumbuhan pasar dalam negeri. "Ini utamanya didorong konsumsi yang tinggi pada golongan masyarakat kelas menengah," katanya.?