5 Penyebab & solusi mahalnya BBM di Papua yang buat Jokowi murka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura.

Presiden Jokowi menegaskan, dari laporan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto jika pihaknya menjual BBM sekitar Rp 7.000 maka kerugian dipastikan bakal dialami. "Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan beberapa keluhan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang melambung jauh di atas harga yang berlaku di Pulau Jawa.

Lukas mengatakan, harga BBM subsidi di Papua mencapai angka Rp 70.000 per liter. "Rp 60.000-70.000 per liter, saya sudah sampaikan. Di pegunungan, 16 kabupaten, itu Rp 60.000-70.000 per liter," kata Lukas usai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Apa sebetulnya yang menjadi penyebab mahalnya harga BBM di Papua? Lalu bagaimana solusi yang sudah dihasilkan Pertamina? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

BBM Papua mahal karena biaya distribusi tinggi

PT Pertamina mengeluhkan tingginya biaya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Papua. Itu berujung pada harga BBM di Bumi Cendrawasih yang sedikitnya mencapai Rp 20 ribu per liter."Ongkos angkut yang ditanggung Pertamina di kabupaten Papua yang rata-rata pegunungan," Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, Jakarta.Menurut Wianda, Pertamina berupaya menurunkan harga BBM di Papua ke level yang sudah ditetapkan pemerintah. Yakni, premium Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter."Karena sesuai peraturan pemerintah, harga BBM harus normal di manapun lokasinya."

Wilayah Papua minim infrastruktur

Wilayah Papua memang saat ini masih kekurangan infrastruktur. Hal ini yang jadi penyebab distribusi logistik menjadi terhambat.Salah satunya, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak merata. Bahkan, pembeli harus rela mengeluarkan kocek hingga lima kali lipat dari harga biasanya.Harga bensin eceran yang dijual di daerah Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat saja mencapai Rp 30.000 per liter. "Tingginya harga bensin di Merdey Kabupaten Teluk Bintuni karena kesulitan transportasi menjangkau daerah itu," ujar salah seorang warga Merdey Omen Hamo Pimbai.

BBM tak lewat jalur distribusi Pertamina

Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro mengakui harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat mahal di Provinsi Papua. Menurut Wianda, hal ini disebabkan karena penyaluran BBM di Papua tidak melalui garis distribusi Pertamina."Di Papua BBM ada yang Rp 20.000, ada Rp 30.000 bahkan waktu kunjungan pak Presiden harganya Rp 80.000 di Wamena. Tapi setelah kita cek, ternyata harga tersebut tidak berasal dari line distribusinya Pertamina," ujar Wianda.

Pertamina distribusi pakai pesawat

PT Pertamina berencana menambah dua pesawat pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Indonesia Timur. Pesawat ini nantinya akan mengangkut BBM ke daerah pegunungan seperti Jaya Wijaya."Kita siapkan pesawat khusus angkut BBM ke Papua, ke Jaya Wijaya, Wamena dan lainnya," ucap VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro.Menurut Wianda, Pertamina sangat fokus memenuhi kebutuhan BBM maupun elpiji di Indonesia Timur. Untuk elpiji sendiri, Pertamina berencana akan membangun tangki elpiji di Indonesia Timur."Elpiji nanti kita bangun tangki karena kita selama ini kirim ke Makassar," katanya.

Pertamina diminta lakukan subsidi silang

Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluar agar harga BBM di Papua bisa sama seperti di daerah lain. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia."Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tutupnya.