4 Prediksi menteri hingga Jokowi usai RI raih investment grade S&P

Merdeka.com - Lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi laik investasi atau investment grade. Kenaikan ini diberikan karena pemerintah dinilai mampu menekan risiko fiskal.

Kenaikan peringkat ini akan berdampak pada semakin murah biaya Indonesia dalam menarik utang. S&P telah menaikan rating Indonesia ke BBB- dari BB+.

S&P mengatakan upaya Indonesia untuk mendorong penetapan anggaran yang realistis menjadi alasan pemberian kenaikan peringkat ini.

"Imbasnya, potensi membengkaknya defisit anggaran akibat penerimaan yang turun bisa ditekan," tulisnya.

Selain S&P, peringkat investment grade sudah diberikan sebelumnya oleh lembaga pemeringkat internasional lain, yaitu Japan Credit Rating Agency (JCRA) pada Juli 2010. Kemudian Fitch pada Desember 2011, Moody's pada Januari 2012, dan Rating and Invesment pada Oktober 2012.

Atas pemberian peringkat laik investasi ini sejumlah pejabat hingga kepala negara pun mengungkapkan pendapatnya akan kondisi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Menteri Bambang Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan investment grade menguntungkan Indonesia karena biaya bunga utang turun."Jadi harapannya dengan S&P sudah memberikan investment grade, cost of fundnya akan lebih turun lagi," ujarnya di sela-sela acara 'Launching Result of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia', di Hotel Pullman, Jakarta Pusat.Selain itu, pemberian investment grade membuat surat utang Indonesia lebih kompetitif. "Dulu itu banyak lembaga-lembaga yang punya uang, hanya mau membeli surat berharga kalau dari tiga rating itu semuanya sudah investment grade," tuturnya.

Menteri Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan pengelolaan utang yang efisien, inovatif dan produktif. Pemanfaatan utang akan diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar produktif sehingga menghindarkan warisan masalah bagi generasi yang akan datang."Hal ini juga diharapkan dapat mewujudkan APBN yang lebih sehat khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan," tutur Sri Mulyani.S&P menyatakan bahwa peningkatan peringkat utang Indonesia didukung antara lain oleh efektivitas kebijakan fiskal dalam menciptakan stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian global."Fokus pemerintah terkait penciptaan anggaran yang lebih realistis juga menjadi poin penting dalam laporan S&P, khususnya dalam mengurangi risiko penurunan penerimaan dan pelebaran defisit anggaran di masa depan," ujar Sri Mulyani.Namun demikian, S&P menyatakan bahwa masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk memperbaiki tingkat PDB per kapita dan tax ratio.Sri Mulyani menjelaskan, pencapaian kondisi invesment grade ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global."Hal ini diharapkan dapat menurunkan biaya utang pemerintah sehingga lebih efisien dan memberikan ruang fiscal yang lebih besar. Selain itu, apresiasi dari lembaga pemeringkat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi investasi di Indonesia," jelasnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo

Bank Indonesia (BI) optimistis investasi asing bakal lebih banyak mengalir ke Indonesia. Ini menyusul langkah Standard & Poor's (S&P) menaikkan status Indonesia sebagai negara laik investasi.Status yang terlebih dulu diberikan oleh dua lembaga pemeringkat terkemuka lainnya. Fitch Rating dan Moody's."Banyak investor ingin masuk ke Indonesia, tapi menunggu tiga rating agency dunia memberikan investment grade," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantornya, Jakarta.Namun, Agus berharap, investasi yang masuk nantinya mengalir ke sektor riil. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih terdorong.

Presiden Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) ikut menyosialisasikan kegiatan investasi. Presiden Jokowi ingin masyarakat tidak merasa terancam masuknya investor asing ke Tanah Air. "Jelaskan secara sederhana (kepada masyarakat) mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi, dan apa yang dilakukan oleh para investor itu adalah untuk membangun Indonesia bukan untuk mengancam Indonesia," kata Menteri Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.Menteri Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga ingin masyarakat tahu bahwa investasi penting dalam rangka membangun Indonesia yang masih sangat tertinggal di bidang infrastruktur dibanding negara-negara lain. Selain itu, investasi penting untuk menumbuhkan ekonomi secara regional maupun nasional. "Jadi kita akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dengan sosial, dan juga dari sisi penanganan politik dan hukumnya. Dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi itu dirasa bukan ancaman, tapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga akuntabel," jelasnya.