4 Sindiran Menkeu Sri soal pajak, termasuk warga RI bermental gratis
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pada 2016, penerimaan pajak hanya mencapai angka Rp 1.105 triliun atau 81,54 persen dari target Rp 1.355 triliun.
Hal ini tercermin dalam rasio pajak di Indonesia masih sangat rendah. "Rasio pajak 10,3 persen dan ini tentu masih rendah sekali dan tidak dapat diterima," kata Menteri Sri Mulyani.
"Saya sebagai mantan pejabat Bank Dunia melihat ini rendah sekali dan heran bahwa Indonesia hanya menerima penerimaan 10,3 persen saja," tambahnya.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa Syahrini terseret kasus pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak patuh. Maka dari itu, saat ini pemerintah gencar mengejar pajak dari mereka. "Penghindaran pajak, membuat kami harus mendorong. UKM-pun harus comply terhadap perpajakan. Ini penting, untuk meningkatkan keadilan bagi kita semua," tegasnya.
Berikut merdeka.com akan merangkum sentilan-sentilan Menteri Sri Mulyani pada masyarakat Indonesia pada masalah perpajakan. Selamat membaca.
Masyarakat RI bermental gratis
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan perlu usaha dan kerja sama dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik dalam berbagai bidang. Dia pun menyindir masyarakat yang memiliki mental 'gratisan' dalam membangun Indonesia."Kita harus bangun dan kita harus mulai sekarang. Memang besar biayanya. Tapi tidak ada impian yang tercapai gratis," katanya."Mental gratisan itu mental yang sangat buruk. Di Republik ini ada cukup banyak yang punya mental itu. Semua maunya gratis," tambahnya.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta masyarakat harus sadar bahwa menjadikan Indonesia lebih baik adalah tanggung semua insan Indonesia, bukan hanya pemerintah saja. Sumbangsing masyarakat salah satunya bisa melalui pembayaran pajak."Mengubah pola institusi bahwa mereka itu pelayan, juga (mengubah) mental masyarakat yang semuanya maunya gratisan," tegasnya.
Boleh tuntut hak tapi laksanakan dulu kewajiban
Menkeu Sri Mulyani mengatakan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak penting dilakukan untuk kelancaran pelayanan. Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat harus seimbang. Saat menuntut hak harus juga sudah menunaikan kewajiban."Boleh menuntut hak, tapi kewajiban juga harus dilakukan," ujarnya.Menkeu menambahkan masyarakat harus juga peka dan terlibat dalam pengawasan program pemerintah. Sebab, tujuan kebijakan adalah untuk kepentingan bersama."Bagaimana cara negara menciptakan equal oportunity? Negara harus kumpulkan pajak. Ambil dari mereka yang mampu untuk invest kepada mereka yang tertinggal," tegasnya.
Jangan nyanyi Indonesia Raya kalau tak punya NPWP
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menekankan pentingnya pajak bagi perkembangan ekonomi bangsa. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar untuk membayar pajak. "Kalau kamu tidak peduli terhadap negaramu, jangan harap orang lain akan peduli. Nggak ada itu," kata Sri Mulyani.Menurutnya, pajak merupakan salah satu instrumen negara untuk untuk menciptakan keadilan sosial dan menciptakan kesempatan yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Jangan pernah bangga nyanyi Indonesia Raya kalau kamu enggak punya NPWP," tegasnya."Saya enggak mungkin bilang enggak boleh, kan hak asasi. Cuma enggak pantes aja," pungkasnya.
Pajak kurang utang datang
Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak masalah masyarakat khawatir dan peduli terhadap utang Indonesia. Namun, kekhawatiran tersebut bukan berarti Indonesia harus takut untuk berutang. Sebaliknya kekhawatiran tersebut mesti menjadi motivasi untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab. "Risiko kita harus dapat kita kelola. Kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa karena kita takut sama risiko. Itu bukan cara kita jalani hidup ini," tambahnya.Pemerintah, lanjutnya, harus berutang sebab penerimaan pajak Indonesia belum maksimal. "Tugas saya adalah mengumpulkan uang, kalau kurang saya kumpulkan lagi. Kalau masih kurang, kita butuh harus pinjam, tapi bukan untuk partying, untuk investasi dan buat ekonomi jalan," tuturnya.
Â
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaHingga September 2023, penerimaan pajak capai Rp1.387,78 Triliun.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya