4 Strategi Pemerintah Cegah Warga Desa Terdampak Inflasi

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, empat mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa. Diharapkan warga desa tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok.

"Jadi, antisipasi kalau terjadi inflasi maka tugas kita pada level desa adalah memitigasi dampak inflasi," kata Menteri Abdul Halim dalam Konperensi Pers: Dana Desa Tangani Inflasi dan Krisis Pangan, Jumat (2/9).

Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, di antaranya pertama, melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun, dan kelompok marjinal lainnya.

Kedua, penyaluran BLT Dana Desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.

Ketiga, penyaluran Dana Bergulir Masyarakat oleh BUM Desa Bersama LKD kepada warga miskin dan miskin ektrem. Keempat, program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola.

"Saya ingatkan kepada seluruh kepala desa, pemanfaatan dana desa dilaksanakan dengan cara swakelola jangan dipihak ketigakan, karena dengan swakelola akan berdampak pada mitigasi dampak inflasi," ujarnya.

Prosedur Pemanfaatan Dana Desa

Adapun prosedur pemanfaatan dana desa, kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa diputuskan dalam musyawarah desa khusus dan dimasukkan ke dalam APB Desa.

Kemudian, dilakukan melalui musyawarah desa khusus dihadiri pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perempuan, golongan miskin, dan kelompok marjinal lainnya.

Prosedur selanjutnya, dalam hal APB Desa belum dapat digunakan, musyawarah desa khusus dapat memutuskan dana talangan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.

Lebih lanjut, Menteri Desa menyampaikan rincian pemanfaatan dana desa untuk pengendalian dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa per 1 September 2022.

Pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa

- Ketahanan pangan Rp 8.06 triliun

- Energi baru dan terbarukan Rp 42,8 miliar

- Transportasi: Rp 62 miliar

Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa

- BLT Dana Desa: Rp 13,3 triliun kepada 7.198.006 keluarga penerima manfaat (KPM).

- Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Rp 1,91 triliun menyerap tenaga kerja 683.974 warga desa.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6