4 Tahun 24 pelabuhan, Jokowi akui mimpi jangan setengah setengah

Merdeka.com - Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK berjanji mengedepankan sektor maritim sebagai kekuatan pembangunan nasional. Salah satu proyek yang selalu didengungkan adalah tol laut yakni membangun serta merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan sebagai sarana penghubung antar pulau.

Untuk mewujudkan mimpi itu, Presiden Joko Widodo berambisi membangun 24 pelabuhan dalam empat tahun pemerintahannya. Meski sempat diragukan kalangan dunia usaha, namun dia yakin yakin dapat memenuhinya.

"Kalau mimpi itu tinggi sekalian, mimpi kok setengah-setengah," ujarnya saat acara CEO Forum di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11).

Jokowi menegaskan sumber pendanaan proyek ini akan diambil dari dana APBN dan juga investasi pihak swasta maupun BUMN. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pembangunan pelabuhan dapat menurunkan tingginya biaya logistik yang saat ini selalu dikeluhkan pelaku usaha. Tujuannya menurunkan disparitas harga produk di wilayah Timur Indonesia.

Jokowi mengatakan banyak investor yang antre ikut gabung membangun pelabuhan. Namun, kata Jokowi, lagi-lagi hal tersebut terkendala perizinan. "Banyak yang antri untuk bangun pelabuhan, tapi problemnya di perizinan," ujarnya.

Jokowi ingin 24 pelabuhan yang dibangun terintegrasi antara deep sea port, industral zone dan power plant dalam satu tempat. Sehingga, orang-orang dapat berbondong-bondong ke lokasi karena jarak dekat.

"Semakin kita punya daya saing, maka semakin ekonomi kita bisa terkerek ke arah yang lebih baik. Kalau ini baik, maka investor ke perizinan. Problemnya tidak keluar dari situ. Ini yang akan kita lakukan," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU & Pera) Basuki Hadimuljono menambahkan, tahun ini pemerintah telah melakukan tender pembangunan 5 pelabuhan di awal tahun depan agar pengerjaan bisa dikebut. Untuk tahun depan ada 6 pelabuhan direncanakan dibangun.

"Total dana pembangunan 11 pelabuhan itu Rp 8,2 triliun," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pembangunan di sektor maritim seperti proyek tol laut atau pendulum nusantara. "Saya kira saya belum lihat ada atau tidak pengaruhnya," jelas dia.

Jonan menuturkan, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan laut. Infrastruktur ini menjadi salah satu penunjang kegiatan ekonomi yang utama, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

"Pelabuhan itu salah satu penunjang kegiatan ekonomi. Kalau pelabuhannya tidak berkembang, dalam jangka panjang ekonominya juga terganggu," ungkapnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sejumlah badan usaha pelabuhan swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar USD 6 miliar pada pemerintah mendatang. Dana ini untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru guna menurunkan biaya logistik nasional.

Syaratnya, swasta meminta ikut mengelola pelabuhan di mana selama ini dimonopoli oleh Pelindo. Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita, mengatakan implementasi visi maritim Jokowi dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi.

"Caranya tentu dengan mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh BUMN," katanya. (mdk/noe)