4 Teguran Jokowi ke anak buah, dari investasi hingga lambat bangun infrastruktur

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). Dalam arahannya, kepada Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Presiden kembali mengingatkan agar para bawahannya tak menerbitkan peraturan atau kebijakan yang dapat menghambat investasi.

"Saya mengingatkan kepada para menteri sekali lagi, ini yang kedua, tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8).

Jokowi mengatakan apabila menteri mengeluarkan peraturan dapat menghilangkan momentum saat Indonesia tengah mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional.

"Kita memiliki momentum kepercayaan internasional terhadap negara kita, Indonesia. Ini yang harus kita manfaatkan betul-betul secepat-cepatnya. Momentum tidak akan datang dua atau tiga kali. Ini momentumnya sudah ada di tangan," tegas Jokowi.

Sejumlah momentum kepercayaan internasional terhadap Indonesia telah diraih dan perlu dijaga, khususnya di bidang investasi.

"Pertama, kelayakan investasi, investment grade dari dari Fitch rating, dari Moody's dan dari S&P. Itu kepercayaan. Kedua, Indonesia sebagai tujuan investasi, rangkingnya dulu delapan loncat keempat. Ini juga merupakan kepercayaan internasional terhadap kita," katanya.

Kepercayaan terhadap pemerintah di dalam negeri, lanjutnya, terlihat pula dengan hasil survei Gallup World Poll yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahnya dipercaya oleh masyarakat, yaitu sebesar 80 persen.

"Ini bukan survei biasa. Ini survei berkelas. Ini momentum lagi di dalam negeri kita sendiri. Rendahnya inflasi ini juga momentum. Inflasi kita 2015, 2016 di bawah 4 persen ini momentum. Jangan sampai momentum-momentum yang seperti ini tidak kita manfaatkan, kita biarkan lewat dan tidak mendapatkan apa-apa," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menilai penurunan Bank Indonesia (BI) 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4,5 persen sebagai momentum dalam meningkatkan investasi. "Momentumnya bertumpuk-tumpuk, tetapi kalau kita tidak memanfaatkan betul ini, jangan sampai ada yang enggak ngerti. Ada momentum ini," katanya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengharapkan agar secepatnya setiap kementerian dan lembaga mampu memperbaiki internalnya masing-masing.

"Peringkat ease of doing bussiness juga sudah masuk dari 120 ke 106 ke 91, ini juga sebuah loncatan yang memberikan kepercayaan internasional kepada kita. Hal seperti ini sekali lagi, kalau capaian-capaian tersebut masih belum bisa menggerakkan terutama menurut saya yang pertama ini memang investasi," pungkas Jokowi.

Ini 4 teguran Jokowi ke anak buahnya seperti dirangkum merdeka.com:

Hambat investasi

Presiden Joko Widodo meminta menteri kabinet kerja agar berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Setiap Permen yang dikeluarkan harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi."Tolong betul-betul sebelum mengeluarkan sesuatu dihitung, dikalkulasi," tegasnya saat memberi pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik RAPBN Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7).Adapun langkah yang harus diambil menteri kabinet kerja saat ini adalah mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, mengembangkan usaha, hingga berinvestasi. Namun sebelum melangkah, menteri harus berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan."Jangan sampai Permen-Permen justru memberikan ketakukan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena ini sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus mengerti tujuannya ke mana," kata mantan Wali Kota Solo ini.Dalam kesempatan ini, Jokowi menyinggung kondisi yang terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia menyebut, dua bulan belakangan kebijakan Kementerian ESDM tidak direspon baik oleh investor karena dianggap menghambat investasi."Ini tolong diberikan catatan ini, dan juga Permen-Permen yang lain. Hati-hati," ucapnya.Di samping itu, Jokowi juga mengingatkan agar lembaga dan kementerian menekan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017.Kepada seluruh Menko, Jokowi meminta untuk saling berkoordinasi. Sehingga implementasi pembagian beras sejahtera (rastra) sesuai dengan jadwal yang ditentukan."Kalau kemarin (koordinasinya) sinkron enggak akan (ada kenaikan angka kemiskinan), saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," pungkasnya.

Bangun infrastruktur Papua

Presiden Joko Widodo menegur Menteri BUMN Rini Soemarno soal pembangunan Pasar Mama-Mama Papua terlalu lama. Saat ini, progres pembangunan baru mencapai 25 persen."Pasar Mama-Mama Papua, saya ikuti sampai saat ini baru selesai 25 persen. saya selalu mintak gambar, progres perkembangan," ucap Jokowi saat peresmian 6 infrastruktur Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).Jokowi mengingatkan langsung Rini Soemarno yang hadir dalam acara tersebut. Jokowi menegaskan, pedagang sudah sangat menunggu kehadiran pasar ini."Saya sampaikan ke Kementerian BUMN, akhir tahun ini harus selesai, karena sudah ditunggu oleh pedagang," kata Jokowi."Kuping saya diberi ini terus, pedagang ingin selesai," tegas Jokowi.

Lambat buat sertifikat tanah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tak mempersulit pengurusan sertifikat tanah. Presiden meminta proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, muda, murah, cepat dan tak neko-neko."Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli. Hati-hati. Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya," ujar Jokowi seperti dilansir Antara, Senin (10/10).Jokowi juga meminta para pejabat BPN ini malah mempermudah orang-orang kaya ketimbang rakyat kecil. Menurutnya, semua rakyat harus mendapatkan pelayanan dengan kualitas sama.Presiden Jokowi mengatakan program proyek operasi nasional (Prona) sudah 35 tahun tetapi hingga saat ini belum selesai. Dia pun meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 7 juta sertifikat di 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019.Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia. Saat ini, lanjutnya, Indonesia membutuhkan juru ukur hingga 10.000 orang."Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi.Sementara itu, Menteri Agraria Sofyan Fjalil mengatakan hingga saat ini sudah 43 juta sertifikat tanah di Indonesia. Sedangkan, terdapat 120 juta bidang tanah yang belum disertifikasi."Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," kata Sofyan.

Serapan anggaran kecil

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri terkait kemajuan serapan anggaran yang hingga Agustus baru mencapai 20 persen."Masalah serapan anggaran terutama belanja modal masih kecil sekali, masih 20 persen," kata Jokowi.Jokowi meminta para menteri untuk berkonsentrasi penuh memastikan serapan anggaran karena memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi."Hati-hati jangan kemana-mana dulu urus namanya serapan anggaran. Ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, duitnya (juga sudah) ada," paparnya seperti dilansir Antara.Pada bagian lain saat membuka sidang kabinet, Presiden Joko Widodo menegaskan pola kinerja kabinet agar optimal dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan."Yang berkaitan dengan presiden yang berkaitan dengan arah kebijakan dan arah kementerian akan terus saya sampaikan dalam sidang kabinet kita," terang dia.Jokowi juga menegaskan tugas Wakil Presiden mengawasi implementasi program sekaligus melaksanakan fungsi kontrol. Sementara Menteri Koordinator berfungsi sebagai koordinasi."Menko kemudian, (tugasnya) koordinasi tugas kementerian di bawahnya sesuai instruksi yang saya sampaikan juga implementasinya. Dalam pelaksanaan program dilakukan oleh menteri tentu saja juga Kapolri dan Panglima TNI dan badan yang kita punyai. Saya hanya ingin menegaskan bahwa eksekusi itu ada di menteri, jadi di Menko, titik beratnya supervisi dan koordinasi," pungkas dia.