4 Tudingan kesalahan SBY wariskan Jokowi perlambatan ekonomi

Merdeka.com - "Tidak baik juga presiden lama jelekkan presiden yang baru, sebaliknya juga tak baik presiden baru menjelekkan presiden lama. Hormat menghormati itu indah."

"Saya imbangi apa yang tidak dikerjakan oleh beliau, terutama dalam bidang forum global agar kesemuanya memberi nama baik untuk Indonesia. Jadi ada kata kata satu guru satu ilmu tidak boleh ganggu, dilarang saling mendahului. Hormat menghormati."

Pernyataan tersebut keluar dari bibir Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bentuk pembelaan ketika dia kerap dikait-kaitkan bahkan disalahkan atas kondisi perekonomian nasional saat ini.

Padahal SBY sempat memberikan nasehat sekaligus mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar tidak lengah menghadapi situasi perekonomian dewasa ini. Di depan mata nyata terlihat makin lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dan ambruknya nilai tukar Rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

"Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 2008 dan 1998 dari sisi fundamental ekonomi, pertumbuhan, dan kondisi sosial-politik. Namun, pemerintah jangan lengah karena bisa berbahaya," katanya.

Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dan melakukan kerja keras untuk merumuskan kebijakan terbaik.

Imbauan tersebut justru berbalas sindiran dan kritikan lantaran SBY ikut berperan dalam perlambatan ekonomi saat ini. Bahkan SBY dituding mewarisi perlambatan ekonomi pada pemerintahan baru di bawah komando Jokowi-JK.

Dari pengusaha, pengamat ekonomi hingga menteri kabinet kerja Jokowi-JK ikut menyalahkan pemerintahan era SBY. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Program tak dijalankan SBY

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai karut marut kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak lepas dari tidak tanggapnya pemerintahan lalu. Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak disebut tidak memanfaatkan momentum quantitative easing (QE) yang sedang dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Derasnya dana asing dari investor masuk Indonesia saat The Fed melakukan QE tidak dimanfaatkan pemerintahan SBY untuk menggenjot perekonomian. Kini saat The Fed mulai menaikkan suku bunganya, tak ayal dana asing tersebut perlahan mulai pergi meninggalkan Indonesia.

"Dana yang masuk itu sayangnya dalam bentuk 'hot money' bukan dalam bentuk investasi langsung. Oke dalam bentuk 'hot money', itu seharusnya segera digunakan untuk pembiayaan produktif. Karena ekonomi itu ada siklusnya, ketika siklus bisnis kita baru naik mestinya kita sudah menyiapkan bagaimana mengantisipasinya ketika nanti turun," papar Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).

Enny memaparkan, seharusnya Presiden SBY bisa menyiapkan langkah-langkah antisipasi saat kondisi perekonomian turun. Pertama percepat industri-industri subtitusi impor, percepat hilirisasi industri dan juga percepat energi alternatif.

"Tiga hal itu kan sebenarnya sudah menjadi program ketika era Pak SBY, tetapi kan itu tidak dijalankan," ungkap Enny.

Ekonomi melemah tak diobati SBY

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia memang sudah terjadi sejak 2012. Namun, saat itu pemerintah dan pelaku usaha tak segera berbenah.

Menteri Bambang mengungkapkan, pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu terlena dengan kesuksesan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga enam persen pada 2011. Maka saat terjadi pelemahan harga komoditas pada akhir 2012, mereka menganggap hal itu hanya sementara.

"Kalau di sini (Indonesia) usaha komoditas dinikmati di 2009-2010 dan masalah muncul di akhir 2011 ketika itu turun. Cuma orang lupa dan menganggap turunnya sebentar. Ternyata tidak, dan (berlanjut) sampai hari ini. Kerena gelembung stimulasi moneter di negara maju yang berimbas ke ekonomi global masuk ke Indonesia jadi harga naik luar biasa," ujar Menteri Bambang di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (27/8).

SBY tidak peka

Makin lemahnya kondisi Rupiah karena pemerintah tidak dapat menjaga stabilitas mata uang sejak 2008. Saat ini Rupiah berada di level Rp 8.000 per USD.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati ikut menyalahkan pemerintahan SBY-Boediono atas anjloknya nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh Rp 14.000 per USD. Pemerintah SBY dinilai terlalu pasif saat Rupiah perlahan mulai anjlok.

"Fluktuasi soal nilai tukar, ketika tidak ada policy respons, maka rupiah kian anjlok. Kalau pemerintah aware sejak 2009, sejak krisis 2008 di atas Rp 8.000 per USD, ketika itu pemerintah tidak peka atas batas psikologis yang terjadi," ujar Enny kepada wartawan di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Menurut Enny, telah terjadi pembiaran sejak 2008. Pemerintah SBY seharusnya mencari kebijakan strategis ketika kondisi Rupiah telah melampaui batas psikologis pasar.

"Kalau misalnya Rp 10.000 per USD, seharusnya semakin mendorong fokus industri impor dan hilirisasi, maka bisa seperti posisi China, ketika masih ketergantungan sama impor dan komoditas, ketika itu mengalami depresiasi nilai tukar, itu yg membuat jadi momok menakutkan," tuturnya.

Tidak diantisipasi SBY

Pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan pada persoalan besar, anjloknya nilai tukar Rupiah. Saat ini Rupiah sudah menyentuh 14.000 per dolar Amerika Serikat (USD) atau tercatat sebagai yang terburuk sejak krisis 1998.

Di saat kalangan akademisi dan pengamat ekonomi mencibir pemerintah Jokowi-JK karena gagal menjaga stabilitas nilai tukar, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani punya pandangan berbeda. Menurutnya, semakin terpuruknya nilai tukar Rupiah sudah diperkirakan sejak lama. Sebelum Jokowi-JK memimpin negeri ini.

"Kita sudah bisa memperkirakan terjadi seperti ini. Ini terjadi sudah jauh-jauh hari. Bahkan pada pemerintahan Pak SBY sudah terlihat. Tetapi kita tidak punya langkah untuk antisipasi," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (24/8).