5 Aksi perlawanan pemerintah pada rentenir pembuat susah hidup rakyat

Merdeka.com - Direktur Pembiayaan dan Kerjasama, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Nur Hidayat mengatakan salah satu tantangan utama bagi pengembangan usaha mikro adalah akses permodalan. Menurut dia, meskipun koperasi sudah sangat menjamur, tapi keberadaan koperasi belum dapat menjadi solusi permodalan.

Inilah yang menjadi penyebab masih banyaknya pelaku usaha mikro di Indonesia yang lebih memilih menarik pinjaman untuk modal usaha dari rentenir. "Kita turun, tanyakan, 75 persen responden katakan, mereka katakan (meminjam) ke Rentenir. Koperasi masih sangat sedikit," jelasnya.

Selain itu, kehidupan petani dan nelayan di Indonesia yang tak kunjung sejahtera lantaran kerap terbelit masalah dengan lintah darat, tengkulak atau dikenal dengan istilah rentenir. Minimnya bantuan pendanaan berupa pinjaman dari bank, membuat petani terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik.

"Kredit-kredit pertanian khususnya untuk holtikultura ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun persyaratannya terlalu rigid (kaku), persyaratan perbankan masih terlalu ketat. Makanya petani holtikultura lebih memilih meminjam di luar kredit perbankan," ujar Direktur Perbenihan Holtikultura Kementan Sri Wijayanti Yusuf.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan para pelaku usaha banyak yang lari ke rentenir atau tengkulak ketimbang perbankan. Lantaran, pemberian kredit harus menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.

Syarat tersebut dinilai tidak bisa dipenuhi para pelaku usaha. Padahal, pelaku usaha tersebut mampu mengembalikan pinjaman meskipun tidak memiliki agunan.

"Masalah UMKM itu adalah perbankan tidak percaya untuk memberikan kredit. Para pelaku usaha itu sebetulnya visible, hanya tidak bankable. Kalau tidak visible itu mana mungkin dia bisa ngambil dari rentenir," ujar dia.

Pemerintah pun tidak tinggal diam untuk memberangus praktik rentenir ini. Berikut rangkuman 5 upaya dari pemerintah.

OJK dorong bank salurkan kredit tanpa agunan ke UKM

Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan gencar menyalurkan kredit tanpa agunan (KTA) ke pelaku usaha kecil. Dengan begitu, ruang gerak lintah darat atau rentenir semakin sempit.

"Itu sebenarnya Kredit Tanpa Agunan itu mirip kredit usaha rakyat (KUR) tapi kalau di bank kan enggak disebutkan. Kami sedang mendorong supaya banyak yang melakukan hal ini untuk menekan rentenir," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy.

Diakuinya, penyaluran KTA masih seret meskipun perbankan menetapkan plafon pinjaman cukup tinggi, sebesar Rp 25 juta. Sebab, bank masih mengenakan bunga 10 persen. Namun, itu masih lebih kecil ketimbang bunga ditetapkan rentenir.

"Kami ini kan ingin lawan rentenir, tapi jeleknya kan tinggi sekali bunganya. Jauh di bawah rentenir, tapi masih tinggi di atas 10 persen," pungkas dia.

Presiden Jokowi dorong pinjam KUR dibanding rentenir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam meningkatkan usahanya di Indonesia adalah masalah permodalan."Kita punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya tidak lagi 22 persen, tapi sembilan persen per tahun. Bahkan, Gubernur Jateng sudah memiliki kredit sejenis dengan bunga tujuh persen. Gunakan itu untuk meningkatkan usaha, jangan lagi pinjam modal ke rentenir," kata Presiden Jokowi.Menurut Presiden Jokowi, program tersebut merupakan program gotong-royong dari semua kementerian yang memiliki program sejenis. "Selama ini kementerian kerja sendiri-sendiri. Saya akui, program mereka bagus. Tapi, akan lebih bagus lagi bila bersinergi dan disatukan dalam satu program besar. Dengan program Sinergi ini, saya optimis kemiskinan di Indonesia bisa segera dientaskan," jelasnya.

BI genjot inklusi keuangan ke pelosok daerah

Bank Indonesia (BI) terus mendorong perbankan untuk menggiatkan program financial inclusion atau akses keuangan di semua lapisan masyarakat. Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Agusman mengatakan, program financial inclusion juga merupakan salah satu cara perbankan untuk mengurangi dominasi rentenir di pelosok daerah."Untuk menghindari rentenir jawabannya adalah kehadiran lembaga keuangan formal," kata Agusman.Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran rentenir juga akibat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap akses keuangan. Kebutuhan yang besar terhadap akses keuangan, menyebabkan masyarakat rela membayar bunga hingga 100 persen per hari.

Bank wakaf mikro jadi solusi melawan rentenir

Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengakui akses keuangan di pedesaan masih angat minim. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh rentenir di daerah-daerah pedesaan."Untuk memenuhi kebutuhan saja masyarakat di desa itu memprihatinkan sekali. Yang paling dekat ini adalah rentenir. Mereka datang door to door. Minjam Rp 100 ribu, dan mengembalikannya Rp 150 ribu," kata Ahmad.Dia menyebut, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, pihaknya telah mengembangkan akses keuangan yang cocok diterapkan di pedesaan, yakni melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM)."Kemudian OJK membangun lembaga keuangan mikro syariah karena kalau didekatkan oleh bank ini nggak bisa," imbuhnya.Dengan begitu, dia berharap melalui BWM akan menjadi solusi akses pembiayaan buat masyarakat kecil untuk terhindar dari rentenir. BWM ini juga sekaligus berperan sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah mengakses sektor lembaga keuangan formal.

OJK genjot implementasi branchless banking

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menuturkan pihaknya kini tengah mendorong program branchless banking sebagai bentuk perlawanan kepada rentenir daerah."Branchless banking membuka akses keuangan yang mudah diakses masyarakat. Bisa toko, koperasi, maupun individual. Saya yakin ini bisa melawan rentenir, ini yakin akan lebih murah harganya daripada rentenir," ujar Muliaman.