5 Alasan harga BBM tak perlu naik

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) baru berjalan efektif kurang dari satu bulan. Meski baru seumur jagung, duet Jokowi-JK siap mengeluarkan kebijakan nonpopulis demi penyelamatan anggaran negara yang selalu terbebani alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo beberapa kali mengirimkan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Beberapa hari terakhir ini, Presiden Jokowi sering mengecam alokasi anggaran subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun selama lima tahun terakhir. Dipeliharanya kebijakan ini dinilai tidak produktif untuk mengakselerasi perekonomian nasional.

Jokowi memang belum secara tegas menyebutkan rencana kenaikan harga BBM, namun wakilnya Jusuf Kalla dan beberapa menteri kabinet kerja bidang ekonomi sudah menyatakan secara gamblang soal kepastian rencana ini. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM akan langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Yang mengumumkan presiden," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Rencana kenaikan harga BBM selalu menimbulkan polemik dan pertentangan. Kritikan datang silih berganti menekan pemerintah agar mengaburkan rencana tersebut. Kenaikan harga BBM bersubsidi diakui bakal memberatkan dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Terutama kaitannya dengan angka kemiskinan yang saat ini sudah mendekati 68 juta. Kalau harga BBM dinaikkan maka dampaknya sangat besar menggerus daya beli masyarakat.

Pengamat ekonomi dari CORE, Hendri Saparini meminta pemerintah Jokowi-JK menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. "Apapun kalau naikin harga BBM pasti akan memperlambat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Terselip beragam alasan di balik gencarnya kritik soal rencana kenaikan harga BBM. Merdeka.com mencatatnya. berikut paparannya.

Harga minyak dunia turun

Menanggapi rencana kenaikan harga BBM tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dengan tegas menolaknya. Menurut dia, tidak ada alasan kuat buat pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab saat ini harga minyak dunia justru mengalami penurunan.

"Sejauh ini kami tak dukung, karena seluruh dunia menikmati harga minyak dunia turun. Sekarang 77 per barel. Bagaimana harga minyak dunia turun malah menaikkan," jelas Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, saat ini posisi harga minyak dunia di angka 77 per barel. Padahal APBN mengalokasikan subsidi di angka 105 per barel.

Sehingga, tegas Fadli, adanya rencana menaikkan harga BBM patut disesalkan. Di negara-negara lain menikmati turunnya harga BBM tetapi justru Indonesia malah menaikkan harga BBM.

Sebaikanya batasi pembelian BBM bersubsidi

Pengamat Kebijakan Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria. Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK jika menaikkan harga BBM subsidi, otomatis akan dicap tidak pro rakyat.

Masalahnya bukan di situ saja, menaikkan harga jual BBM subsidi di saat harga minyak dunia turun dan kini di posisi USD 80 per barel akan dipermasalahkan oleh DPR. Sebab, harga minyak dunia jauh di bawah patokan harga minyak Indonesia atau ICP yang ditetapkan dalam APBN.

"Pihak yang kontra dengan kebijakan untuk menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi akan menggunakan patokan ICP yang disyaratkan dalam UU APBN. Ini sebagai senjata pamungkas menentang kebijakan Pemerintahan siapapun juga," ucap Sofyano di Jakarta, Minggu (9/11).

Melihat realita turunnya harga minyak dunia, pemerintah disarankan mempertimbangkan membuat peraturan yang mampu mengurangi besaran subsidi BBM dengan membuat Peraturan Menteri ESDM yang melarang penjualan BBM subsidi terhadap kendaraan milik pribadi, milik pemerintah dan BUMN serta BUMD juga milik TNI, Polri.

"Membuat PerMen ESDM nyaris zero resistensi ketimbang menaikkan harga, yang sudah pasti akan diboikot oleh pihak koalisi Merah Putih maupun kader Partai Pendukung Pemerintah termasuk juga dari para tokoh masyarakat dan mahasiswa," tambahnya.

Ubah pola distribusi subsidi BBM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha mengatakan pemerintah sebenarnya tidak harus menaikkan harga BBM subsidi untuk menghemat anggaran. Pemerintah bisa mengubah pola distribusi BBM yang selama ini dijalankan dengan pola terbuka menjadi tertutup. Pola distribusi tertutup membuat BBM subsidi hanya bisa dibeli oleh masyarakat miskin.

"Pemerintah sebenarnya bisa saja tidak menaikkan harga BBM subsidi. Caranya dengan mengubah pola dengan tidak boleh terbuka. Mau orang punya mobil 4 atau 5 harus dilakukan pembatasan," ucap Satya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/11).

Oktan BBM bersubsidi diturunkan

Pengamat ekonomi dari CORE, Hendri Saparini mengatakan, untuk mengurangi beban subsidi, Jokowi tidak harus menaikkan harga BBM. Hendri mempunyai ide lain agar subsidi berkurang tanpa menaikkan harga.

"Caranya bisa dengan memproduksi BBM subsidi oktannya diturunkan. Maka secara teknis akan kurangi biaya produksi, berarti subsidi berkurang dong. Setelah itu akan mendorong migrasi mobil mewah untuk tidak mau gunakan subsidi karena oktanya jadi sangat rendah itu akan berisiko bagi mobil dia. Maka mereka akan gunakan dengan oktan yang lebih tinggi," ucap Hendri ketika ditemui di Tebet, Jakarta, Selasa (14/10).

Cara lain yang bisa diambil Jokowi adalah memberikan sanksi berat kepada siapapun yang menyelundupkan BBM subsidi. Selama ini pemerintah disebut sudah mengetahui praktik penyelundupan BBM, namun tidak pernah ditindak apalagi disanksi.

"Betul-betul kita berikan sanksi yang berat tidak peduli siapapun. Kebocoran akan berkurang. Kita tahu lah siapa yang main. Banyak cara yg bisa dilakukan. Bukan saya menolak kenaikan harga BBM, tapi itu dampaknya riil," tegasnya.

Sikat penyelundupan BBM

Cara lain yang bisa diambil Jokowi adalah memberikan sanksi berat kepada siapapun yang menyelundupkan BBM subsidi. Selama ini pemerintah disebut sudah mengetahui praktik penyelundupan BBM, namun tidak pernah ditindak apalagi disanksi.

"Betul-betul kita berikan sanksi yang berat tidak peduli siapapun. Kebocoran akan berkurang. Kita tahu lah siapa yang main. Banyak cara yg bisa dilakukan. Bukan saya menolak kenaikan harga BBM, tapi itu dampaknya riil," tegas Pengamat ekonomi dari CORE, Hendri Saparini .