5 Bukti kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dibangun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia yang diketuai oleh PT Wijaya Karya (WIKA).

Kebutuhan dana pembangunan kereta cepat ini diperkirakan mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Seluruh proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan negara.

Proyek ini banyak dinilai menjadi proyek tergesa-gesa oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan atas diresmikannya kereta cepat.

Pembangunan proyek tersebut juga tak melibatkan uang negara. Alasannya, kereta cepat ini bukan kebutuhan utama.

Pemerintah lebih baik mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur lain dibanding membiayai kereta cepat. Namun, Presiden Jokowi sudah memutuskan kereta cepat Jakarta-Bandung harus dibangun asalkan tanpa APBN.

Izin pun belum dikeluarkan semua termasuk izin teknis. Akan tetapi, Presiden Jokowi sudah berani untuk meresmikan proyek tersebut. Berikut bukti kereta cepat tak layak dibangun seperti dilansir merdeka.com:

DPR: KA cepat Jakarta-Surabaya lebih penting

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum layak. Harusnya, pemerintah lebih memprioritaskan kereta cepat Jakarta- Surabaya.

"Jakarta ini masih ada tol melalui Cipularang, melalui kereta api biasa, dan jalan tol Jakarta - Sukabumi yang ke Bandung. Yang lebih penting Jakarta - Surabaya," ujar Refrizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Selain itu, pemerintah lebih baik fokus dalam mengatasi kemacetan yang ada di Kota Bandung. Sehingga, warga Jakarta yang ingin berlibur ke Bandung merasa nyaman.

"Saya kalau ke Bandung 1,5 jam saya sampai Bandung kalau berangkat pagi. Masalahnya itu bukan Jakarta-Bandung tapi macetnya, harusnya masalah di Bandung dulu diselesaikan," jelas dia.

Dia mengkhawatirkan pembangunan proyek kereta cepat ini akan mangkrak seperti proyek-proyek pemerintah lainnya. Alasannya, aspek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) masih belum tuntas dalam kesiapannya walaupun pemerintah sudah memberikan izin Amdal.

"Kita khawatir begitu batu pertama sudah diletakkan, batu keduanya tidak dilanjutkan. Sama kayak di Tol Sumatera, batu pertamanya sudah tapi batu keduanya tidak jalan-jalan," tegas Refrizal.

Politisi PKS ini juga menilai tak adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kendati demikian, dia tetap mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang terpenting, pembangunan di Indonesia jelas dan tidak merugikan rakyat.

"Bisnis yang panjang adalah bisnis yang saling menguntungkan. Apapun pembangunan di Indonesia ini, kita harus untung, rakyat kita harus untung," pungkas dia.

KA cepat jadi skandal pengadaan proyek

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadang Ramdhan menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung sebagai skandal baru setelah kasus 'Papa minta saham'. Dia menyebut banyak hal-hal yang dilanggar dan luput dari perhatian pemerintah.

"Jadi ini saya melihatnya skandal baru, skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur, kalau ada papa minta saham, kalau ini 'papa minta cepat'. Satu level skandal karena luar biasa, regulasi di langgar, daerah ditekan, lingkungan mau dirusak, kemudian rakyat dijual," ujar Dadang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dadang mengklaim pihaknya telah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Dari hasil survei tersebut, kata dia, mayoritas masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi begini, kereta cepat ini bukan kebutuhan, saya melakukan survei kecil-kecilan soal kereta cepat, warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, kemudian warga biasa di Jakarta juga tidak butuh, yang butuh ini sebenarnya siapa? Dengan moda transport yang ada dengan kereta api biasa dan juga dengan bisa atau travel saya kira bagi warga Bandung sudah cukup untuk ke Jakarta," jelas dia.

Dadang menambahkan Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung begitu dipaksakan.

"Ini jelas-jelas sangat dipaksakan, presiden senang bikin perpres, mau (waduk) Jatigede cepat (pakai) Perpres, mau kereta cepat dibangun perpres lagi dan banyak perpres lain," tegas Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pemerintah tidak bisa menyamakan daerah di Pulau Jawa seperti kota Beijing atau Tokyo. Alasannya, struktur tanah dan kondisi lingkungan masih tidak dimungkinkan untuk dilintasi kereta cepat.

"Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, itu beda. Kita memiliki struktur morfogeologi yang memang sangat rentan, bayangkan nanti akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, 30 menit sampai Bandung, bagaimana dampak yang akan terjadi?," pungkas dia.

Jakarta-Bandung bisa gunakan transportasi lain

Pemerintah dinilai terlalu boros dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal, pemerintah bisa mengoptimalkan kereta api sekarang dengan cara membenahi infrastruktur sekarang.

"Kereta sekarang bisa lari dengan kecepatan 160 km per jam. Jakarta - Surabaya 5 jam itu sampai, itu biayanya cuma Rp 10 triliun. Dua tahun selesai. Itu kemampuan APBN bisa," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut dia, pemerintah punya cara untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kereta api biasa. Salah satunya dengan membenahi perlintasan sebidang dengan membangun flyover atau underpass.

"Kemudian electronic digital. Kemudian bantalan diperbaiki. Seperti itu," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menegaskan jika pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya hanya akan menelan biaya yang jauh lebih besar. Selain itu, nantinya masih akan banyak pilihan mode transportasi yang juga menawarkan efisiensi waktu dan harga seperti pesawat.

"Meskipun tadi dibilang Jakarta-Surabaya itu perlu tapi saya bilang itu tidak perlu. Jakarta-Surabaya itu kan sekitar 700 km ngapain kita invest kalau cuma 150 km kita invest katakan Rp 80 triliun, Surabaya itu 700 km bisa kira-kira butuh Rp 300 triliun untuk membangun kereta cepat," pungkas dia.

KA cepat bisa ditunda hingga 5 tahun

Pemerintah dinilai terlalu buru-buru dalam Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, proyek ini bisa ditunda hingga beberapa tahun ke depan.

Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan, proyek kereta cepat belum matang dan tidak terlalu penting. Sehingga, tak masalah jika pembangunan ditunda 5 atau 10 tahun ke depan.

"Bukan kita menghentikan, dievaluasi mungkin ditunda 5 atau 10 tahun baru kita mulai, kita gunakan dulu buat prioritas yang lain," ujar dia dalam Polemik Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (23/1).

Menurut dia, pemerintah lebih baik fokus pada proyek jalan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ketimbang ribut dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk menempuh Bandung, masyarakat masih bisa menggunakan moda transportasi lain seperti kereta api biasa atau bus.

"Jadi belum prioritaslah. Mungkin di atas 5 tahun yang akan datang lah. Silahkan aja letakkan batu pertama tapi batu ke dua kita tunda 5 sampai 10 tahun yang akan datang," pungkas dia.

Ada pembangkang dalam kabinet Jokowi-JK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai ada pembantu presiden yang menjadi pembangkang dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alasannya, ada menteri yang ngotot proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk segera dibangun.

Awalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejatinya tidak disetujui oleh Jokowi. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta proyek tersebut untuk direalisasikan sehingga Presiden Jokowi setuju untuk dibangun.

"Kalau ada pembantu yang melawan majikan itu pembantu yang tidak tahu diri. Menteri itu pembantu karena dipilih oleh presiden. Seandainya pembantu tidak seide dengan dia, rapatkan di kabinet. Apabila ada menteri yang menentang keputusan di rapat kabinet itu tidak tahu diri," ujar Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Epyardi Asda di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Kendati demikian, Epyardi tidak mempermasalahkan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi. Hanya saja, dia meminta agar para menteri ini tidak membuat gaduh di kabinet dan fokus mengurusi kepentingan rakyat.

"Saat ini di dalam kebebasan boleh. Tetapi sesama menteri apalagi menteri dan presiden berantem, bagaimana mereka mengurusi rakyat? Saya yakin pak Jokowi ini tegas, tapi banyak yang berdebat dengan beliau bahkan menentang," pungkas dia.