5 Bukti pemerintah Jokowi tak peduli nasib petani

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berjanji dalam tiga tahun pemerintahannya, Indonesia sudah swasembada pangan. Bahkan, Indonesia tidak akan lagi mengimpor pangan, gula dan lain sebagainya. Di tahun ke-4, Jokowi menargetkan Indonesia akan ekspor pangan.

Dia menegaskan mengejar swasembada pangan tidak harus dilakukan dengan menambah lahan. Swasembada pangan akan dikejar dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di sektor pertanian.

Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK mendorong penguatan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, program-program pemerintah harus menyentuh langsung masyarakat desa.

"Petani kita di desa-desa sudah saatnya maju. Program harus menyentuh langsung masyarakat desa, petani desa, buruh tani, pedagang. Pokoknya masyarakat desa harus merasakan betul program itu," kata Marwan Jafar.

Marwan menjelaskan, pertanian desa adalah sektor penting yang mendapat perhatian penuh pemerintah Jokowi. Karena itu, program Dana Desa juga diarahkan untuk membangun infrastruktur yang memperkuat sektor pertanian desa, misalnya membangun sarana irigasi, jalan usaha tani dan sejenisnya.

Pemerintah pun bersinergi langsung untuk mencapai target tersebut. Mulai dari permintaan keamanan TNI dan Polri hingga berbagai gebrakan yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot produksi pertanian.

Kendati demikian, pemerintah Jokowi dinilai tak menyentuh masalah petani. Bahkan, petani mengakui kesulitan mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha taninya.

Bukti tersebut membuat pemerintah Jokowi-JK tak peduli nasib para petani. Berikut rangkuman merdeka.com:

Buruh tani langka

Para petani Bali mengeluh karena padi yang sudah siap panen kesulitan mencari sekaa manyi (kelompok pemanen). Petani terpaksa mengandalkan jasa panen padi dari Banyuwangi, Jawa Timur.

"Kami sekarang kesulitan mencari sekaa manyi. Karena kelompok jasa memanen padi itu di Bali sudah sedikit. Bahkan di Denpasar sudah tidak ada lagi. Kami hanya mengandalkan jasa panen padi asal Banyuwangi, Jawa Timur," kata Wayan Muncing, seorang petani asal Desa Penatih, Kota Denpasar, Selasa (26/4).

Muncing memaparkan dengan kondisi tidak ada jasa pemanen padi dari Bali, maka para petani sekarang ini, khususnya di Denpasar bergantung orang Jawa yang akan memanen padinya.

"Dampak dari ketergantungan menunggu jasa panen itu, maka kami akan rugi, semestinya ketika musim panen padi harus segera di panen, namun kenyataannya padi sudah cukup lama menguning juga belum di panen, dan harus menunggu sekaa panen dari Jawa," papar Muncing.

Muncing mengaku untuk menjadi petani saat ini tantangannya cukup berat, mulai dari mengolah lahan harus menyewa traktor, begitu juga untuk menanam bibit padi juga mengandalkan dari tenaga sewa dari Banyuwangi.

"Saya bertani tidak bergairah seperti pada 1980-an. Waktu itu bertani masih menggunakan alat tradisional pertanian, seperti membajak dengan tenaga sapi. Sistem gotong-royong masih kuat antar petani. Namun seiring perubahan zaman, apalagi lahan produktif di sekitar tanah olahannya, kini sudah banyak beralih fungsi menjadi perumahan," bebernya.

Muncing menuturkan menjadi petani saat ini hanya sebagai pekerjaan sampingan, artinya mereka bekerja lagi menjadi tukang bangunan.

Sedangkan pengolahan sawahnya dilakukan sepulang dari bekerja sebagai kuli bangunan.

"Menjadi petani tidak menjanjikan lagi. Apalagi saat panen padi harus menunggu tukang panen dari Jawa. Ini jelas saya merugi. Apalagi harga pupuk dan obat-obatan cukup mahal. Ketika harga gabah dijual harganya standar sekali," keluhnya seperti dilansir dari Antara.

Tak regenerasi petani

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi yang belum maksimal memajukan sektor pertanian. pemerintah masih menganggap regenerasi petani sebagai masalah parsial. Padahal, lambatnya laju regenerasi petani menjadi persoalan penting bagi sektor pertanian yang bisa mengancam cita-cita kedaulatan pangan.

Kebijakan pemerintah mendorong kedaulatan pangan, seperti pemberian traktor kepada petani, dinilai belum efektif untuk meningkatkan keinginan anak petani meneruskan langkah orangtuanya yang berprofesi menjadi petani.

"Regenerasi tidak bisa dilakukan hanya dengan kebijakan teknis harus lintas sektor. Regenerasi petani persoalan lebih dari alat teknis. Misalkan dibagikan traktor gratis belum tentu membuat anak petani mau jadi petani," kata Said dalam diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta, Selasa (17/5).

Dia menilai, regenerasi petani bisa didorong dengan perbaikan berbagai cara. Seperti faktor akses dan aset lahan, sehingga semakin besar lahan petani maka regenerasi akan semakin meningkat. Kemudian kepastian harga jual atau pendapatan dari hasil produksi, salah satunya dengan perbaikan subsidi.

Selain itu, penguatan sarana dan prasarana, termasuk dari sisi transportasi yang membantu petani mendistribusikan hasil produksi dan peningkatan pengetahuan atau pendidikan tentang pertanian, karena sebanyak 83 Persen anak muda tahu soal isu pertanian secara otodidak.

"Sayangnya tidak ada informasi yang bisa menyentuh anak-anak untuk belajar. Jadi harus ada pembenahan di dunia pendidikan pertanian. Faktor-faktor ini yang menjadi kunci yang harus disentuh oleh pemerintah supaya minat generasi muda meningkat," imbuhnya.

Jumlah petani turun

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan setiap tahun jumlah pekerja pertanian semakin menurun. Ini berpotensi mengancam produksi pangan di Indonesia.

"Ini yang harus diperhatikan. Karena pemerintah lebih fokus kepada hasil produksi, bukan kepada kesejahteraan petaninya," kata Said, Jakarta, Selasa (17/5).

Berdasarkan sensus pertanian 2013, Said mencatat, sebanyak 1.369 keluarga keluar dari pertanian dalam sepuluh tahun. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pangan sebanyak 29,4 miliar kilogram beras dan 646 juta kilogram bawang per tahun.

Untuk menjaga produksi pertanian, Said meminta pemerintah membenahi empat faktor yang memengaruhi kesejahteraan. Yakni fragmentasi dan konversi lahan, degradasi ekosistem, peningkatan produksi, dan degradasi petani.

"Kalau empat masalah tersebut tidak diperbaiki, maka kemungkinan 10-15 tahun lagi baru berasa adanya pengurangan potensi produksi sebanyak 10-15 persen. Karena setiap tahunnya akan berkurang 1-1,5 persen."

Tak punya lembaga pendidikan petani

Peneliti Utama Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian sekaligus Kepala Departemen Proteksi Tanaman IPB, Suryo Wiyono mengatakan peran pendidikan menjadi hal penting dalam mendorong regenerasi petani, salah satunya di perguruan tinggi. Mengingat, kualitas pendidikan dari tenaga kerja petani sebanyak 72 persen kurang dari Sekolah Dasar.

"Ketersediaan lembaga pendidikan yang khusus pertanian dengan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan pertanian kekinian perlu diperkuat dan diperbanyak," ujar Suryo dalam diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta, Selasa (17/5).

Dia mencatat, minat mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di bidang pertanian cukup besar, yakni sebesar 70 persen dari berbagai fakultas. Sebab, sebanyak 54 persen mahasiswa meminati bidang karir sebagai wirausaha.

Namun, keinginan yang besar untuk berwirausaha di bidang pertanian tidak berkorelasi dengan pekerjaan pertamanya. Suryo mencatat, para mahasiswa tidak menjadikan profesi petani sebagai pekerjaan pertamanya.

Hal inilah yang menyebabkan profesi petani lebih dominan diisi oleh masyarakat dengan pendidikan di bawah perguruan tinggi.

"Alumni pertanian cari modal dan pengalaman dulu baru jadi petani. Sehingga petani bukan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh alumni pertanian. Karena pendidikan tinggi pertanian lebih ke akademik, sehingga kemampuan teknisnya kurang," pungkas dia.

Masih bergantung impor

Pemerintah mengincar pasokan beras ke negara di Asia Selatan. Ini untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan beras dari pemasok tradisional, seperti Thailand dan Vietnam.

"Dalam upaya diversifikasi sumber impor, kami akan kejar ke India dan Pakistan," kata Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (4/1).

Menurut Thomas, India menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Nilai ekspornya mencapai USD 3 miliar-5 miliar per tahun.

Di sisi lain, kata Thomas, Presiden Joko Widodo jugs mendorong kerja sama perdagangan Indonesia dan India.

"Jadi memang kami mau memberikan perhatian khusus ke perdagangan dengan India. Di bidang farmasi mereka unggul, utamanya di obat-obatan generik," ujarnya.

Seperti diberitakan, tahun ini, pemerintah diperkirakan mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton. Sebesar 460 ribu ton diantaranya dipastikan masuk akhir Januari ini.

Asumsi impor jutaan ton tersebut didasarkan pada terjadinya pergesaran musim tanam akibat El Nino pada akhir 2015.

Baca juga:Jumlah petani menurun ancam produksi pangan IndonesiaPemerintah Jokowi belum sentuh masalah regenerasi petani di RIPopulasi naik, SBY yakin pemerintah bisa penuhi kebutuhan panganChelsea Islan: Berton-ton makanan terbuang setiap hariMari Elka dorong kearifan lokal jadi solusi ketahanan panganKetahanan pangan, SBY dorong kerja sama globalAsosiasi pangan klaim pasokan aman jelang puasa dan lebaran (mdk/sau)