5 Cara agar transportasi murah ala Jokowi kalahkan mobil murah

Merdeka.com - Kehadiran mobil murah diprediksi bakal menjadi kiamat bagi transportasi umum. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan beberapa kepala daerah yang tengah digalakkan untuk mengoptimalkan peran transportasi massal.

Salah satu yang cukup keras menentang kehadiran mobil murah adalah Gubernur DKI Joko Widodo . Alasannya, Jokowi tengah merevitalisasi angkutan umum di Jakarta. Alasan lain, mobil murah diyakini bisa menambah kemacetan.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya pemerintah pusat tidak mengeluarkan program mobil murah dan sebaliknya justru membantu Jokowi dalam menyediakan angkutan umum yang layak di Jakarta.

"Mobil murah atau apapun basisnya pakai BBM, yang pasti minum impor juga, itu yang berat. Jokowi sedang melakukan peremajaan transportasi umum, justru kenapa tidak itu uang disediakan. Itu efisiensi, industri, penyediaan transportasi murah tercapai," katanya di Jakarta.

Berbeda dengan Enny, pengamat transportasi Djoko Setijowarno melihat tidak masalah pemerintah mengembangkan mobil murah. Namun, transportasi umum juga harus tetap disediakan.

"Kemenhub harus segera berembuk dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk memberikan teknis asisten bagi kepala daerah yang kota-kotanya mengalami kemacetan atau akan alami kemacetan," kata Djoko ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/9).

Walaupun ada mobil murah, seyogyanya pemerintah tetap mengembangkan angkutan umum. Jangan sampai mobil murah menjadi bumerang dalam negeri sendiri yang justru mematikan angkutan umum.

Berbagai cara dan solusi pun lahir dari polemik program mobil murah. merdeka.com mencoba merangkum empat cara agar kehadiran mobil murah tidak mematikan angkutan umum. Khususnya program Jokowi dalam merevitalisasi angkutan umum.

Insentif angkutan umum

Nasib angkutan umum di ibu kota sedang di ujung tanduk. Angkutan massal terancam dengan kehadiran mobil murah. Namun, agar angkutan umum masih bisa bertahan jika pemerintah pusat mau memberikan insentif agar daerah mau mengembangkan transportasi umum.

"Berikan insentif buat kota-kota yang walikota atu gubernurnya berhasrat menata transportasi umum yang bermartabat," ucap Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, pemerintah masih punya dana untuk memberi insentif kepada kepala daerah yang ingin memajukan transportasi.

"Ketimbang kasih BBM subsidi kendaraan pribadi, lebih baik alihkan dana subsidi BBM tersebut untuk merevitalisasi transportasi umum," katanya.

Tiket elektronik

Untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, pemerintah bisa menerbitkan kartu tiket elektronik yang terintegrasi dengan semua moda transportasi. Tiket ini bisa digunakan untuk transportasi darat seperti kereta api, busway maupun monorail jika sudah ada.

Menurut Djoko, pemerintah bisa meniru kebijakan yang diterapkan di negara-negara Eropa, di mana masyarakat cukup membayar satu kali dalam sebulan dan sudah bisa menggunakan berbagai moda transportasi massal.

"Tiket elektronik di Eropa itu bayar 110 Euro bisa digunakan naik semua angkutan umum dalam sebulan, seperti bus, kereta dan trem. Murahkan," katanya.

Tarif parkir selangit

Agar masyarakat di kota besar mau beralih ke angkutan umum, pemerintah harus berani menerapkan tarif parkir yang tinggi. Kebijakan ini diyakini bisa menekan pembelian sekaligus penggunaan mobil murah.

Menurut Djoko, pemerintah di negara-negara Eropa juga menerapkan tarif parkir tinggi. Rata-rata 3 Euro per jam atau sekitar Rp 45.000. Ini membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membawa mobil pribadi untuk beraktifitas.

"Tarif parkir disana (Eropa) 3 Euro per jam, jadi mahal dan orang akan naik angkutan umum," katanya.

Naikkan harga BBM

Cara selanjutnya agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum dan enggan menggunakan mobil pribadi adalah menaikkan harga BBM subsidi. Jika harga BBM tinggi, masyarakat dipastikan mulai beralih ke angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadinya.

Sebagai contoh, Djoko menyebut harga BBM di Eropa 1,7 Euro per liter atau Rp 25.000 per liter. "Bensin di Eropa 1,7 Euro per liter itu sama dengan Rp 25.000 per liter," kata Djoko.

Pengguna angkutan dapat subsidi

Kalau angkutan umum bagus dan murah, masyarakat diyakini bakal tertarik menggunakan dan enggan membeli kendaraan pribadi. Selain itu, perlunya ada stimulus untuk pengguna angkutan umum.

Dia mencontohkan kebijakan di Prancis, di mana ada UU yang mewajibkan pengusaha memberi subsidi 50 persen bagi pegawainya yang menggunakan transportasi umum.

"Sehingga masyarakatnya terdorong menggunakan angkutan umum. Biaya transportasi hanya 1,5 persen dari pendapatan. Di Jabodetabek sampai 30 persen dari pendapatan," ucap Djoko.

Baca juga:Wali Kota Solo: Mobil murah, kebijakan asal-asalan dan sembronoMobil murah benamkan program Jokowi majukan transportasi umumAhok: Mobil murah sudah ketiup anginAmien: Tak bisa atasi macet, jangan kambing hitamkan mobil murahTak cuma mobil, harga kendaraan angkutan umum juga dibikin murah (mdk/noe)