5 Cara Menteri Susi benahi birokrasi kementeriannya

Merdeka.com - Pada Minggu (26/10), Presiden Joko Widodo mengumumkan nama menteri-menteri kabinet kerja periode 2014-2019. Salah satu nama yang menyita perhatian sejak saat itu hingga kini adalah Susi Pudjiastuti. Dia diminta mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Jokowi meminta menterinya langsung tancap gas bekerja. Saat itu Susi mengaku belum memiliki gambaran apapun soal pekerjaan barunya sebagai menteri dan harus mengurusi birokrasi pemerintahan.

Susi punya tugas membenahi sektor kelautan dan perikanan nasional. Ini penting karena sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang mengedepankan sektor maritim. Tugas itu dimulai dari membenahi internal kementeriannya.

Tidak hanya galak dan kerap mengeluarkan pernyataan keras terhadap praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, Susi juga cukup tegas dalam menerapkan aturan pembenahan di internal kementeriannya. Di hari pertamanya bekerja di KKP, Susi langsung menggelar inspeksi mendadak. Dia menyambangi satu per satu bagian di kantor KKP.

Susi punya cara membenahi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan, dan bakal menyusul kebijakan-kebijakan lain untuk menjaga laut Indonesia. Pun demikian dengan tugasnya di birokrasi. Dia juga punya cara dan strategi untuk membenahinya. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

Minta KPK awasi kementeriannya

Tidak hanya menertibkan kapal asing ilegal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga melakukan pembenahan dan reformasi birokrasi di kementeriannya. Dia menggandeng instansi penegak hukum, untuk mengawasi kementerian yang dipimpinnya. Ini dikaitkan dengan aksi penertiban kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama penghentian sementara atau moratorium izin kapal asing baru selama 6 bulan, Susi merapikan semua perizinan kapal di Indonesia. Susi mempersilakan KPK terlibat dalam penyelidikan izin kapal asing yang dilakukan kementeriannya.

"Nanti kita kerja sama dengan kepolisian dan KPK. KPK silakan masuk ke KKP melihat proses bisnisnya. Kita bukan hanya action penerbitan juga dalam policy kemungkinan dimainkan jadi tidak bisa," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11).

Naikkan gaji pegawainya

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjanji akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) KKP. Janji ini disampaikan Susi dalam acara dialog bersama PNS Badan Karantina Perikanan. Susi mengakui saat ini gaji PNS tergolong kecil.

Namun demikian, Susi memberi beberapa syarat agar remunerasi gaji di KKP bisa dilakukan. Syarat utama adalah PNS harus bekerja dengan giat dan meningkatkan pendapatan negara sektor perikanan mencapai Rp 20 triliun.

"Bapak bekerja baik saja, saya akan berjuang apakah ada remunerasi khusus. Tetapi itu ada kalau equity kita per tahun Rp 20 triliun, sekarang hanya dapat Rp 300 miliar. Ya bangkrut," kata Susi di Kantornya, Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Susi, jika target pendapatan negara tersebut bisa tercapai, dia berjanji akan bicara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan gaji pegawai KKP.

"Kalau equity-nya dapat besar, saya akan ngomong Pak Presiden kita jadi Perum saja kita. Kenapa tidak. Perum KKP, di sana Kementerian Maritim," kata Susi sambil tertawa.

Ubah jam kerja

Setelah resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti langsung membuat gebrakan di internal. Setelah melakukan inspeksi mendadak dan menggelar rapat pimpinan, Susi memutuskan untuk membuat perubahan mendasar.

Dia mengubah jadwal kerja di kementerian yang dipimpinnya. Jika biasanya pegawai kementerian KKP masuk kerja pukul 08.00 WIB, pegawainya diinstruksikan masuk satu jam lebih awal.

"Saya mau jam kerja diubah dari jam 08.00 WIB jadi jam 07.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB," ujar Susi beberapa waktu lalu.

Dia punya alasan mengubah jadwal kerja pegawai kementerian. "Supaya nggak kena macet," singkatnya.

Kebijakan ini sudah berjalan lebih kurang tiga pekan. Susi memaklumi jika pegawainya masih membutuhkan waktu penyesuaian terhadap perubahan jam kerja. Dia mengklaim pegawai KKP mengapresiasi kebijakan jam kerja 07.00 wib-15.00 wib dari sebelumnya 08.00 wib-16.00 wib.

Menurutnya, perubahan jam kerja membuat pegawai lebih segar. Mengingat, mereka terhindari dari kemacetan saat berangkat dan pulang kantor.

"Saya dapat banyak sms dan waktu serah terima jabatan mereka kasih salam. Pegawai ibu-ibu bilang 'terimakasih karena datang awal dan pulang awal tidak kena macet'," ucap Susi.

"Mereka jadi energic, fresh in office, fresh in home. Mostly mereka happy."

Sejauh ini, belum ada sanksi bagi pegawai yang datang telat. "Sanksi belum ada, tapi tetap begini," kata Susi.

Adapun penetapan sanksi masih berpatokan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi itu mewajibkan PNS memenuhi syarat jam kerja 37,5 jam per minggu.

Sanksi PNS berupa teguran lisan, tertulis, mendapat penyataan tidak puas, penundaan penaikan pangkat atau penurunan pangkat. Selain itu, ada juga sanksi pemotongan tunjangan kinerja hingga pemberhentian.

Ruang kerja eselon I tak boleh terpisah

Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat kebijakan lain untuk kelancaran koordinasi dengan anak buahnya di kementerian KKP. Dia meminta ruang kerja pejabat eselon I dan II tidak jauh dari jangkauannya.

"Saya juga minta antara saya dan pejabat eselon I gedungnya tak terpisah-pisah, dalam seminggu bisa punya joint office," tegasnya.

Semua program dan sistem dibuat dengan online

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan memberantas semua bentuk penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Indonesia. Dia mulai langkahnya dengan pembenahan sistem di internal kementerian.

Semua program dan sistem akan dibuat dengan sistem online. Tujuannya agar lebih mudah dan transparan. Mulai dari data kapal, produksi dan data pendukung lainnya. Pembenahan sistem pendataan diyakini bisa menekan angka penangkapan ikan ilegal.

"Saya akan semua buat data dengan sistem online. Semua program KKP kita buat online. Bantuan kapal masyarakat berapa, buat siap, hasilnya bagaimana bisa diakses masyarakat," ucap Susi di KKP, Jakarta, Rabu (29/10).