5 Cara pemerintah Jokowi turunkan biaya logistik RI

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah berupaya menurunkan biaya logistik Indonesia yang dinilai sangat tinggi. hal ini disebabkan peringkat Indeks Kinerja Logistik atau Logistic Performance Index (LPI) Indonesia untuk 2016 mengalami penurunan.

Merosotnya peringkat ini bersamaan dengan program Presiden Jokowi membenahi dwelling time di pelabuhan. Penurunan peringkat ini menjadi sorotan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

"Itu adalah berita buruk dalam periode pemerintah berbicara memperbaiki dwelling time," kata Darmin seperti dikutip Antara, Jumat (5/8).

LPI 2016 baru-baru ini diterbitkan dan hasilnya menunjukkan Indonesia berada di peringkat 63 dari 160 negara atau turun 10 peringkat dibandingkan pada LPI 2014.

Skor LPI dilihat dari rata-rata enam komponen penilaian, yaitu bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan pencatatan, dan aktualitas waktu.

Turunnya peringkat LPI Indonesia karena penilaian yang menurun dibanding 2014 dalam empat komponen, yaitu bea cukai, infrastruktur, kompetensi logistik, dan aktualitas.

Meski demikian, Darmin menyebut bukan hanya Indonesia saja yang peringkat LPI-nya merosot. Peringkat LPI 2016 negara-negara ASEAN sebagian besar menurun dibandingkan 2014, hanya Kamboja (83) dan Myanmar (48) yang meningkat dan Singapura (5) tetap. Indonesia juga masih berada di bawah Thailand dan Malaysia.

"Sebetulnya bukan berarti logistiknya memburuk. Penurunan peringkat Indonesia dikarenakan membaiknya kinerja negara lain, seperti Italia, China, India, bahkan Tanzania dan Rwanda," kata Darmin.

Untuk tujuan peningkatan peringkat LPI berikutnya, Darmin mengatakan setidaknya ada enam aspek utama dalam membangun sistem logistik nasional, yaitu perbaikan rantai pasok komoditi utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi.

Darmin juga menganggap persoalan utama logistik nasional bukan di rantai distribusi, tapi di komoditas yang tidak ada standardisasi. "Kita juga belum ada pasar pengumpul di daerah penghasil komoditas, tidak cukup hanya pasar induk di perkotaan."