5 Cerita menyedihkan kondisi ekonomi RI usai krisis 1998
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden era SBY, Boediono bercerita soal kondisi ekonomi Indonesia yang porak poranda usai dihantam krisis ekonomi pada 1998. Sri Mulyani membeberkan fakta-fakta baru dan kondisi menyedihkan perekonomian Indonesia atas kejadian tersebut.
Usai dihantam krisis 1998, Boediono ditunjuk menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Boediono bercerita sulitnya kelola APBN Indonesia.
Dia mengakui krisis tersebut memberikan pengaruh yang luas di sisi politik, ekonomi dan sosial. Boediono diminta membenahi pengelolaan anggaran agar tetap stabil.
-
Bagaimana BNI menghadapi krisis? BNI terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi di tahun 1998, 2005, 2008, dan 2020. BNI melakukan berbagai transformasi bisnis digital untuk tetap bisa mengerek kinerja keuangan, salah satunya dengan membangun ekosistem digital nelayan.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Apa tips keuangan untuk menghadapi krisis? Penting bagi individu dan keluarga untuk mempertimbangkan beberapa tips mengelola keuangan sebagai langkah pro-aktif agar keuangan tetap terjaga.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Mengapa pergantian presiden dianggap penting untuk ekonomi? Pergantian kepemimpinan ini seharusnya bisa dijadikan momen untuk memperbaiki ketahanan ekonomi.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan 2005-2009 meneruskan jejak Boediono. Ani, sapaannya, bercerita kondisi menyedihkan ekonomi Indonesia, termasuk anggaran. Nilai tukar yang tak menentu juga menjadi pekerjaan rumahnya saat itu.
Langkah Sri Mulyani saat itu langsung merombak habis neraca keuangan Indonesia. Berikut 5 kondisi menyedihkan ekonomi RI usai dihantam krisis 98 seperti dirangkum merdeka.com:
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kala itu, permasalahan ekonomi muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perpolitikan saat itu.
Baca SelengkapnyaMenurut pemerintah, deflasi saat ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar global akibat konflik internasional.
Baca SelengkapnyaRupiah kembali melemah hingga ke level Rp16.000 terhadap mata uang dolar AS seperti yang pernah dialami Indonesia saat krisis moneter 1998.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta publik memeriksa betul apa penyebab dari deflasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPerekonomian sebuah negara yang terus berkembang terlihat dari transaksi yang makin berkembang dan semakin canggih.
Baca SelengkapnyaPada perdagangan kemarin, Rupiah sempat melemah 60 point di level Rp 15.934,5 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.881.
Baca SelengkapnyaSebelum Venezuela dan Zimbabwe mengalami hiperinflasi saat ini, Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami hiperinflasi sebesar 635 persen di tahun 1963-1965.
Baca SelengkapnyaPermasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca Selengkapnya