5 Desakan Bank Dunia pada Indonesia

Merdeka.com - Bank Dunia meramalkan ekonomi Indonesia tahun depan hanya akan tumbuh 5,3 persen. Itu lebih lambat ketimbang perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,6 persen.

Alih-alih peduli akan kondisi ekonomi Indonesia, Bank Dunia mengingatkan pemerintah untuk peduli pada masa depan ekonomi nasional. Caranya halus, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan ekonomi kuartalan yang baru dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia dinilai membutuhkan reformasi struktural untuk meningkatkan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Itu untuk menyempurnakan langkah stabilisasi makroekonomi jangka pendek yang sudah ditempuh Indonesia, lewat kebijakan moneter dan penyesuaian suku bunga.

Bank Dunia memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada tahun depan akan mencapai USD 23 miliar setara 2,6 persen GDP. Jumlah itu mengecil ketimbang defisit transaksi berjalan tahun ini yang diperkirakan sebesar USD 31 miliar atau 3,5 persen GDP.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, Indonesia tidak cukup menekan defisit transaksi berjalan dengan mengurangi impor. Perlu juga diperkuat dengan meningkatkan ekspor dan genjot foreign direct investment (FDI).

Berangkat dari kebutuhan akan investasi asing, Bank Dunia pun mendesak beberapa hal yang harus dilakukan Indonesia. Berikut lima desakan Bank Dunia untuk Indonesia dengan alih-alih penyelamatan ekonomi.

Ramah pada investor asing

Bank Dunia mengingatkan Indonesia agar tetap ramah pada investor asing, supaya pertumbuhan ekonomi stabil. Bila calon presiden dalam pemilihan umum tahun depan tidak mendukung hal itu, dikhawatirkan bisa terjadi koreksi. Khususnya realisasi penanaman modal asing (PMA).

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menyatakan, pertumbuhan ekonomi nasional sudah diperkirakan bakal melambat tahun depan, jadi hanya 5,3 persen saja. Jangan sampai, di tahun berikutnya, momentum semakin negatif, hanya karena ada calon presiden tidak mendukung upaya reformasi struktural, yakni memperkuat sektor riil dengan bantuan dana asing.

"Dinamika politik tahun pemilu harus mencegah kesalahan pengambilan kebijakan. Supaya mendukung kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan Indonesia, dam aliran masuk pembiayaan luar negeri," ujarnya di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (16/12).

Jangan anti investor asing

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop berharap, politikus di Indonesia tetap menyerahkan pengambilan keputusan untuk mengatasi defisit neraca akun berjalan dan perdagangan ke tangan teknokrat. Bank Dunia mewanti-wanti, kebijakan yang populis atau protektif terhadap asing, bisa mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

"Dalam era demokrasi ini, Indonesia perlu menjaga ekonominya dari perspektif teknokrat. Sangat penting menstabilisasi ekonomi untuk jangka panjang," tegasnya.

Selesaikan daftar negatif investasi

Isu belum selesainya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi sorotan Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kebijakan itu dibutuhkan Indonesia untuk menumbuhkan investasi tahun depan, ketika pertumbuhan sektor riil stagnan, sedang pasar keuangan terancam melambat.

Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menuturkan, salah satu tantangan pemerintah memastikan dukungan, supaya aliran modal asing tetap lancar, bahkan kalau perlu meningkat. Sebab, nyatanya selama ini, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) walaupun mencetak rekor sebetulnya masih kalah dibanding negara lain.

DNI, menurut Bank Dunia, tetap merupakan instrumen yang memadai untuk menggenjot partisipasi modal asing di Tanah Air. Sebab, tambahan investasi akan mengamankan ketersediaan dana eksternal, artinya, bisa semakin menurunkan defisit neraca akun berjalan yang selama ini menghantui Indonesia.

"Revisi DNI ini penting untuk direalisasikan segera. Meski tantangannya, selain itu, pemerintah Indonesia perlu sekaligus melancarkan hambatan berusaha, sehingga menciptakan pesan positif bagi dunia usaha," ungkap Diop.

Naikkan BI Rate

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez mendesak pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan buat menarik investasi. Sebab, sejauh ini stimulus utama yang menonjol berasal dari bidang moneter, misalnya kenaikan Suku Bunga Acuan (BI Rate).

"Indonesia memerlukan lebih banyak investasi. Kebijakan moneter sebaiknya tidak menjadi respons dominan," ujarnya dalam paparan laporan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (16/12).

Permudah investor asing

Bank Dunia mengakui, berkat sebagian upaya pemerintah Indonesia, defisit neraca akun berjalan pada 2014 kemungkinan mengecil, dari USD 31 miliar tahun ini, menjadi USD 23 miliar.

Cuma, hal itu harus dikompensasi dengan melambatnya pertumbuhan, karena impor menurun. Sedangkan ekspor belum bisa meningkat cepat, karena pemulihan negara maju, seperti Jepang, AS, dan Eropa, berjalan moderat.

"Maka yang diperlukan Indonesia, adalah menambah realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Bahkan rasanya sekarang hal ini genting dilakukan," kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop.

Bahkan Bank Dunia menyatakan kebijakan pengetatan impor akan merugikan pertumbuhan Indonesia. Diop percaya, persoalan itu bisa diatasi, bila pemerintah menaikkan ekspor, yakni melalui penambahan PMA.

"Supaya hal itu terwujud, perlu langkah perbaikan terhadap iklim usaha, untuk menarik investasi," kata Diop.

Baca juga:Bank Dunia ramal ekonomi Indonesia 2014 tumbuh lambatEkonomi melambat, Indonesia harus fokus tarik investasi5 Lembaga internasional yang terima uang setoran dari IndonesiaRp 1 Triliun uang negara untuk lembaga keuangan internasionalMulai dari pulau sampai wisata alam ‘dijual’ ke asing (mdk/noe)