5 Fakta baru dan unik rencana Jokowi pindahkan pusat pemerintahan
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menceritakan dirinya telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan pusat pemerintahan. Menurutnya, presiden meminta kajian rencana ini lebih mendalam.
Selain itu, lokasi pusat pemerintahan baru haruslah mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia. "Arahan presiden itu lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Bagaimana Jokowi ingin ITDH menjadi pusat inovasi? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Dimana DKJ akan menjadi pusat ekonomi? RUU DKJ, yang akan menggantikan peraturan lama, memiliki visi untuk menjadikan Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
Rencana pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah wacana baru. Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Terakhir, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali merencanakan akan memindahkan ibu kota. Presiden SBY kala itu mengaku mengaku kagum dengan pemerintah Kazakhstan yang sukses memindahkan ibu kota ke Astana. Penempatan dan tata kota yang dibangun membuat seluruh bangunan tertata rapi serta sesuai dengan rencana pemerintah.
Kali ini merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta terbaru dan unik dari rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
Istana negara bisa tidak mewah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengakui saat pusat pemerintahan pindah akan dibangun sebuah istana negara baru. Nantinya, istana negara baru tidak harus mewah."Istana kan tidak harus mewah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.Menteri Bambang menegaskan, yang dibutuhkan dalam istana negara, ialah rumah tinggal dan kantor presiden. Menteri Bambang menekankan bahwa pemerintah tidak ingin rencana pusat pemerintahan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden," tuturnya.
Pindah butuh waktu hingga 5 tahun
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan."Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.
Cari alternatif selain Palangka Raya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, membenarkan bahwa Palangka Raya merupakan kawasan yang diusulkan menjadi pengganti Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, pemerintah saat ini masih mencari alternatif lokasi lain. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.
Pindah demi ekonomi daerah
Pemindahan pusat pemerintahan, menurut Menteri Bambang Brodjonegoro, untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di mana, saat ini, Pulau Jawa penyumbang 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia."Pokoknya itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Salah satunya kita belajar dari kasus Brazil di mana pemindahan kota ke Brazilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil dan pedalaman di Amazon," tuturnya.
DPR mulai seriusi rencana pindah
Komisi XI DPR memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ihwal pemindahan ibu kota negara."Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta.
Â
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .
Baca SelengkapnyaMasih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPresiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta RK agar membangun hunian bagi rakyat di tengah kota.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaJokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya