Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Fakta baru dan unik rencana Jokowi pindahkan pusat pemerintahan

5 Fakta baru dan unik rencana Jokowi pindahkan pusat pemerintahan Pengunjung padati Monas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menceritakan dirinya telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait pemindahan pusat pemerintahan. Menurutnya, presiden meminta kajian rencana ini lebih mendalam.

Selain itu, lokasi pusat pemerintahan baru haruslah mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia. "Arahan presiden itu lakukan kajian lebih mendalam dan keinginannya kota yang dipilih mencerminkan model kota yang ideal untuk Indonesia," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Rencana pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah wacana baru. Sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, telah diwacanakan pada 1957 bahwa Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai tempat perpindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Terakhir, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali merencanakan akan memindahkan ibu kota. Presiden SBY kala itu mengaku mengaku kagum dengan pemerintah Kazakhstan yang sukses memindahkan ibu kota ke Astana. Penempatan dan tata kota yang dibangun membuat seluruh bangunan tertata rapi serta sesuai dengan rencana pemerintah.

Kali ini merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta terbaru dan unik dari rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Istana negara bisa tidak mewah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengakui saat pusat pemerintahan pindah akan dibangun sebuah istana negara baru. Nantinya, istana negara baru tidak harus mewah."Istana kan tidak harus mewah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.Menteri Bambang menegaskan, yang dibutuhkan dalam istana negara, ialah rumah tinggal dan kantor presiden. Menteri Bambang menekankan bahwa pemerintah tidak ingin rencana pusat pemerintahan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Yang penting ada rumah tinggal dan kantor presiden," tuturnya.

Pindah butuh waktu hingga 5 tahun

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan."Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Cari alternatif selain Palangka Raya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, membenarkan bahwa Palangka Raya merupakan kawasan yang diusulkan menjadi pengganti Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, pemerintah saat ini masih mencari alternatif lokasi lain. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Pindah demi ekonomi daerah

Pemindahan pusat pemerintahan, menurut Menteri Bambang Brodjonegoro, untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Di mana, saat ini, Pulau Jawa penyumbang 58 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia."Pokoknya itu tergantung niat kita. Kita ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Salah satunya kita belajar dari kasus Brazil di mana pemindahan kota ke Brazilia paling tidak lebih menyeimbangkan antara pantai timur Brazil dan pedalaman di Amazon," tuturnya.

DPR mulai seriusi rencana pindah

Komisi XI DPR memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pertemuan ini untuk membahas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan, pertemuan itu untuk mengetahui sejauh mana kajian dari Bappenas ihwal pemindahan ibu kota negara."Komisi XI dalam waktu dekat akan mengundang Pak Bambang Brodjonegoro untuk menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi opsi-opsi itu," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta.

 

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi
Nama DKI Berubah Jadi DKJ Setelah Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Ekonomi

Sri Mulyani sudah merapatkan hal ini di Istana Merdeka pada Selasa (12/9) .

Baca Selengkapnya
Masih Banyak Pihak Tanya Alasan Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Kasih Paham
Masih Banyak Pihak Tanya Alasan Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Kasih Paham

Masih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Diam-Diam Bentuk Tim untuk Wujudkan Gagasan Soeharto Pindahkan Ibu Kota
Cerita Jokowi Diam-Diam Bentuk Tim untuk Wujudkan Gagasan Soeharto Pindahkan Ibu Kota

Presiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia

Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Rutin Sambangi IKN Meski Sudah Pensiun jadi Presiden
Jokowi Bakal Rutin Sambangi IKN Meski Sudah Pensiun jadi Presiden

Jokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil akan Gagas Pembangunan Perumahan Rakyat di Atas Pasar dan Jalanan Jakarta
Ridwan Kamil akan Gagas Pembangunan Perumahan Rakyat di Atas Pasar dan Jalanan Jakarta

Prabowo meminta RK agar membangun hunian bagi rakyat di tengah kota.

Baca Selengkapnya
DKI Jakarta Ganti Nama DKJ, Ini Kepanjangannya
DKI Jakarta Ganti Nama DKJ, Ini Kepanjangannya

DKI Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Reaksi Investor Usai Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN
Reaksi Investor Usai Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN

Presiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Semestinya Diteken Prabowo
Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Semestinya Diteken Prabowo

Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.

Baca Selengkapnya
Sebelum Pensiun, Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN
Sebelum Pensiun, Jokowi Resmikan Istana Negara di IKN

Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya