5 Fakta baru proses divestasi Freeport usai Jokowi ingatkan pemerintah jangan kalah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak boleh kalah dalam proses negosiasi divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia. Dia tidak mempermasalahkan jika proses negosiasi berlangsung lama.

"Sudah tiga tahun kita negosiasi, alot banget. Tidak apa-apa alot yang penting jangan kalah," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Presiden Jokowi, sudah berpuluh tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen saham perusahaan tambang di Kabupaten Timika, Papua itu. "Saya sudah perintahkan minimal 51 persen, minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh," ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport.

Usai perintah Presiden Jokowi tersebut, terdapat beberapa fakta tentang perkembangan proses negosiasi divestasi. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Pemerintah tunjuk Morgan Stanley sebagai konsultan

Pemerintah terus menegosiasikan akuisisi 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan segera mengakuisisi hak partisipasi (Participating Interest) Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40 persen.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah telah menunjuk Morgan Stanley sebagai konsultan independen, untuk melakukan valuasi nilai saham Rio Tinto tersebut.

"Saya kira tim Kementerian Keuangan, Inalum dan sebagainya, menunjuk pihak independen yang bisa diterima bersama untuk melakukan due diligence, kalau tidak salah Morgan Stanley," ungkapnya.

"Supaya kita bisa tahu 40 persen kira-kira ini nilainya berapa. Di samping itu ini akan digunakan untuk negosiasi mengambil sisanya dari Freeport Mc Moran. Kalau kita mau tabrak langsung beli, pasti harganya mahal," imbuh dia.

Valuasi 40 persen PI Rio Tinto diperkirakan sebesar Rp 43,2 T

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan Morgan Stanley telah diikutkan dalam negosiasi valuasi hak partisipasi Rio Tinto. Apabila negosiasi Rio Tinto berhasil, maka 40 persen saham tersebut akan segera dikonversi menjadi saham."Di dalam diskusi kesepakatan kami tertulis dengan Freeport Mc Moran bahwa kita akan ambil ini dan akan langsung dikonversi jadi saham di tahun yang sama. Kalau dapatnya tahun ini misalnya bulan depan kita langsung konversi jadi saham 40 persen," ujar dia.Menurut Menteri Jonan, dalam hitungan kasar, nilai valuasi 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia adalah sebesar USD 3,2 miliar atau setara dengan Rp 43,2 triliun.Hitungan tersebut mengacu kepada nilai kapitalisasi pasar Freeport Mc Moran yang tercatat di New York Stock Exchange (NYSE) sebesar USD 20 miliar. Sementara, Freeport Indonesia memiliki kontribusi sekitar 40 persen dari total tersebut."Jadinya valuenya PTFI kalau dihitung straight mungkin USD 8 miliar. Jadi kalau 40 persen sebesar kira-kira USD 3,2 miliar. Kalau kami itu maunya bisa lebih kompetitif dari itu," tandas dia.

Pemerintah beli saham divestasi dengan harga wajar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah akan mencoba berbagai cara untuk dapat memiliki 51 persen saham perusahaan asal negeri Paman Sam tersebut."Intinya kalau kita mau ambil 51 persen dengan harga yang wajar. Kalau mau wajar ya dengan berbagai cara. Asal bisa dicapai dengan harga yang wajar," tegas Menteri Jonan.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membeli 40 persen participating interest (PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia."Yang kami tahu sampai sekarang proses negosiasi akuisisi atau pembelian dari Participating Interest Rio Tinto di dalam Freeport Indonesia yang bisa dikonversi menjadi saham sebesar 40 persen," ungkapnya.

10 Persen saham untuk Papua

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi."Papua dan Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen setelah divestasi," ujar Menteri Sri Mulyani.Menteri Sri Mulyani mengatakan porsi kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak operasional Freeport secara permanen. "Porsi atas kepemilikan saham itu termasuk mengakomodir masyarakat pemilik ulayat dan yang terkena dampak permanen," jelasnya.

Proses negosiasi ditarget selesai Juni 2018

Proses perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terus berjalan dan belum menemukan titik temu. Akibatnya, perundingan yang ditargetkan selesai pada tahun 2017 kemudian berlanjut hingga Juni 2018."Lalu Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Kedua yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 30 Juni 2018. Penyelesaian divestasi sampai sekarang belum selesai kita perpanjang lagi hingga Juni 2018," ungkap Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, di Kementerian ESDM, Jakarta."Yang sampai saat ini belum diselesaikan, isu divestasi yang saat ini dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kita masih menunggu hasilnya," kata dia.