Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

5 Fakta di balik makin banyak jumlah orang miskin di Indonesia

5 Fakta di balik makin banyak jumlah orang miskin di Indonesia Pengemis. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Masa kerja Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sebagai presiden hanya menyisakan beberapa bulan saja. Tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatan SBY sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Menjelang lengser, SBY harus menerima kenyataan pahit soal kinerja pengentasan kemiskinan yang tak berhasil. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik ( BPS ) menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia makin banyak.

Profil kemiskinan terbaru di Indonesia berdasarkan data hingga September 2013. Hasilnya, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 28,55 juta. Sebanyak 11,47 persen dari total penduduk Indonesia, masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Orang lain juga bertanya?

"Angka ini bertambah 480.000 orang dibanding survei terakhir pada Maret 2013," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis (2/1).

Jika mengacu pada Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, angka kemiskinan tahun depan atau di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditarget 8-10 persen. Dengan membandingkan target pemerintah dan data terbaru yang dilansir BPS , pemerintahan SBY - Boediono gagal menekan angka kemiskinan.

SBY sendiri mengakui, pengentasan kemiskinan tidak bisa tuntas pada masa kepemimpinannya. Indonesia baru bisa keluar dari jerat kemiskinan lima tahun mendatang. Anehnya, Mei lalu SBY justru diberi penghargaan oleh organisasi pangan dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) karena dianggap sukses menekan angka kemiskinan.

"Indonesia dianggap berhasil menjalankan MDGs di antaranya penurunan kemiskinan dan juga kelaparan. Indonesia salah satu yang sukses," kata Menteri Pertanian Suswono.

Dari profil terbaru data kemiskinan, BPS menyebutkan beberapa penyebab bertambah banyaknya angka kemiskinan di Indonesia. Merdeka.com mencoba merangkumnya. Berikut paparannya.

Gara-gara kenaikan harga BBM

Kepala BPS Suryamin memastikan pertambahan jumlah penduduk miskin terjadi akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pada periode Juni 2013.

"Inflasi akhir tahun kita 8,38 persen, sementara Maret sampai September sendiri menyumbang 5,02 persen, itu terjadi akibat kenaikan BBM," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).

Suryamin menilai dampak negatif kebijakan energi tahun lalu itu lebih baik dibanding periode 2005-2006, ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan 100 persen.

Pada periode 2006, penduduk miskin melonjak menjadi 39 juta orang, dari 35 juta orang pada 2005. Inflasi tertinggi waktu itu juga mencapai level 17,59 persen.

Orang Miskin banyak di Maluku-Papua

Wilayah Maluku-Papua menjadi wilayah dengan sebaran jumlah orang miskin paling banyak se-Indonesia. Meski secara kuantitas penduduknya tidak sebanyak pulau-pulau lain, namun di kedua kawasan Indonesia timur itu, persentase penduduk masuk kategori tidak mampu mencapai 24,81 persen.

Sebaliknya, Kalimantan berhasil memperoleh keuntungan dari populasi yang sedikit, sebagai pulau dengan sebaran penduduk miskin paling rendah se-Indonesia. "Kalimantan penduduk miskin hanya 6,6 persen, tapi itu karena penduduknya tidak banyak," kata Kepala BPS Suryamin.

Di Sumatera, penduduk miskin mencakup 11,53 persen dari populasi. Berikutnya, Jawa mencapai 10,98 persen, Sulawesi 11,75 persen, dan Bali-Nusa Tenggara 14,49 persen.

Jurang kaya miskin masih lebar

Kesenjangan kaya-miskin di Indonesia masih sama seperti 2012. BPS menyebut data yang terangkum dalam koefisien gini itu masih di angka 0,41, alias terjadi kesenjangan moderat, dan pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat masyarakat.

"Data koefisien gini masih sama seperti sebelumnya," kata Suryamin.

Isu ini seharusnya tetap jadi perhatian calon presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Kamis (2/1). Dia menilai, ada beberapa strategi pembangunan yang tetap harus dipertahankan meski pemerintahan berganti.

Pertama, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar. "Isu kesenjangan ini memang sangat penting Satu adalah infrastruktur dan pelayanan dasar yang namanya dasar harus tuntas, dan harus bisa mencakup terutama kepada masyarakat miskin," kata Armida.

Kedua, pelayanan dasar sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Strategi ketiga, kebijakan ekonomi harus menyentuh langsung penduduk miskin. Sehingga wujud lapangan kerja yang dibuka, sebisa mungkin berkaitan dengan sektor pertanian, termasuk perikanan atau peternakan.?

BLSM tak efektif

Selepas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah mengandalkan paket kompensasi supaya warga miskin tak terpukul. Hasilnya, kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang jadi andalan, tak terlalu efektif, sehingga warga tak mampu malah bertambah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui, kebijakan bagi-bagi uang Rp 600.000 untuk masyarakat miskin empat bulan setelah BBM naik kurang efektif. Itupun diwarnai dengan pelbagai masalah di lapangan, terutama akibat kisruh pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang jadi dasar pembagian BLSM.

"Waktu persiapan program perlindungan sosial selepas kenaikan BBM sangat singkat, khususnya untuk koordinasi dan sosialisasi dengan aparat di daerah," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/1).

Kenaikan harga bahan pangan

Bahan makanan menjadi faktor utama. Rata-rata harga beras meningkat, pada Maret Rp 10.748 per kilo, sementara September sudah mencapai Rp 10.969 per kilo.

Harga eceran komoditas bahan pokok selama enam bulan turut naik signifikan, misalnya daging ayam ras (naik 21,8 persen), cabe merah (8,2 persen), serta, telur (15,1 persen).

Level upah minimum juga harus segera disesuaikan, bila pemerintah ingin mengurangi lonjakan jumlah penduduk miskin, saat harga pangan meningkat. Sebab, beras dan makanan lainnya, jadi penyedot utama belanja warga miskin.

"Itu pentingnya harga dikontrol, dan upah harus bisa ditingkatkan, agar kalangan bawah bisa meningkatkan taraf hidup," ucapnya.

Baca juga:Pengganti SBY punya PR kurangi kesenjangan kaya-miskinPemerintah akui BLSM tak efektif tekan angka kemiskinanKenaikan BBM bikin orang miskin di Indonesia tambah 480.000Jumlah orang miskin di Maluku-Papua terbanyak di Indonesia5 Nestapa warga miskin di dunia peradilan (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPS Ungkap Biang Kerok Jumlah Kelas Menengah di Indonesia Merosot
BPS Ungkap Biang Kerok Jumlah Kelas Menengah di Indonesia Merosot

Dalam catatan BPS, jumlah kelas menengah terbukti terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Deretan Bangunan Kumuh Memadati Bantaran Kali Ciliwung di Tengah Kemiskinan yang Semakin Bertambah
FOTO: Penampakan Deretan Bangunan Kumuh Memadati Bantaran Kali Ciliwung di Tengah Kemiskinan yang Semakin Bertambah

Bangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Tingkat Kemiskinan di Kota Lebih Tinggi dari Sebelum Pandemi Covid-19
Data BPS: Tingkat Kemiskinan di Kota Lebih Tinggi dari Sebelum Pandemi Covid-19

Namun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.

Baca Selengkapnya
Di Sidang PHPU MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Angka Kemiskinan di Indonesia
Di Sidang PHPU MK, Muhadjir Jelaskan Cara Pemerintah Hitung Angka Kemiskinan di Indonesia

Selain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.

Baca Selengkapnya
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 25,22 Juta Orang per Maret 2024
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Capai 25,22 Juta Orang per Maret 2024

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Baca Selengkapnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya
60,66 Persen Masyarakat Tempati Rumah Tak Layak Huni, Ini Sebabnya

Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.

Baca Selengkapnya
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang
Data PUPR: 12,7 Juta Orang Indonesia Tak Punya Rumah, Tiap Tahun Bertambah 740.000 Orang

Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.

Baca Selengkapnya
Jumlah Orang Miskin di Semua Pulau Indonesia Alami Penurunan, Kecuali Sulawesi
Jumlah Orang Miskin di Semua Pulau Indonesia Alami Penurunan, Kecuali Sulawesi

Peningkatan penduduk miskin di Sulawesi disebabkan rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?

Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Baca Selengkapnya
Tahun Depan, Jokowi Harap Tingkat Pengangguran Dapat Ditekan 4,5 hingga 5 Persen
Tahun Depan, Jokowi Harap Tingkat Pengangguran Dapat Ditekan 4,5 hingga 5 Persen

Angka pengangguran di Indonesia merupakan angka kedua tertinggi di negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem
10 Tahun Menjabat, Jokowi Dianggap Gagal Atasi Kemiskinan Ekstrem

Target tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.

Baca Selengkapnya