5 Fakta galaknya Jokowi lawan Singapura berebut dana orang Indonesia

Merdeka.com - Hubungan Indonesia dengan Singapura sempat memanas setelah disahkannya UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Niat pemerintah Jokowi-JK menarik dana orang Indonesia di luar negeri dikabarkan dijegal oleh Singapura dengan kebijakan anyarnya.

Salah satu kebijakan Singapura untuk menggagalkan tax amnesty Indonesia adalah dengan menawarkan kewarganegaraan kepada anggota keluarga Indonesia yang menyimpan uang di Singapura.

Dengan menjadi warga Singapura, ketika era keterbukaan informasi AEoI diberlakukan, pemerintahan Jokowi tidak bisa menjatuhkan sanksi denda pajak hingga 48 persen sekalipun. Akibatnya, Indonesia akan terus menjadi negara miskin dan tidak mampu mengalahkan Singapura seperti yang diinginkan antek-antek di dalam negeri.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro kala itu mengaku tidak takut dengan Singapura. "Saya tidak takut dengan Singapura. Negara kecil begitu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7).

Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura, K Shanmugam menanggapi sindiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan bahwa Indonesia tidak takut pada Singapura yang hanya negara kecil. Polemik ini muncul akibat kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang baru saja diberlakukan di Indonesia.

Dikutip dari Channel News Asia, Shanmugam menulis dalam laman Facebooknya bahwa dia mengakui bahwa Singapura memang negara kecil dan hanya sebuah titik dibanding Indonesia. Namun, dia menegaskan bahwa Singapura dihormati dan sebuah negara sukses.

"Betul, kami hanya titik kecil. Kami mungkin kecil tapi kami dihormati dan sukses. Dan juga penduduk kami hidup bahagia. Tidak hidup dalam ketakutan," tuturnya.

Dia heran ada pejabat Indonesia yang ingin menjatuhkan derajat negaranya dengan mengatakan bahwa Singapura hanya negara kecil.

Padahal, menurutnya, Singapura dan Indonesia sudah menjalin hubungan baik dalam 50 tahun terakhir. Kerjasama kedua negara pun berjalan menguntungkan dalam banyak hal.

"Tetapi sekarang, seseorang di Indonesia mengatakan bahwa kita harus tahu diri. Kita hanya sebuah titik merah kecil," tulisnya.

Sindiran dan galaknya Jokowi pada Singapura tak habis di situ saja. Berikut faktanya:

Jokowi lobi pengusaha pulangkan dana ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut semua negara di dunia saat ini bersaing untuk mendatangkan uang masuk. Salah satunya Indonesia yang baru saja mengesahkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dengan harapan orang Indonesia bisa mengembalikan uangnya ke dalam negeri.

Menurut Jokowi, Indonesia sebenarnya punya banyak uang. Namun, tak sedikit pula pengusaha atau konglomerat yang justru memilih untuk menyimpan uangnya di luar negeri.

"Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hongkong, ada yang ditaruh di BPI, ada yang ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantong saya," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi Tax Amnesty di Sumatera Utara seperti ditulis situs Setkab di Jakarta, Jumat (22/7).

Jokowi mengingatkan kepada pengusaha dan orang Indonesia bahwa mereka hidup dan makan di Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia. Para pengusaha juga diberi kemudahan oleh pemerintah mencari rezeki di Indonesia. Karena itu, Presiden menilai, kalau ada uang ditempatkan di luar negeri tidak pantas sebetulnya.

"Enggak apa apa sebetulnya dalam bisnis biasa tetapi dalam saat ini negara membutuhkan partisipasi dari saudara semuanya, sehingga kita carikan payung hukumnya," katanya.

Karena itu, Presiden mengajak para pengusaha memanfaatkan payung hukum yang sangat kuat yaitu UU Pengampunan Pajak dengan sebaik baiknya.

Jokowi sebut Indonesia baru pemanasan

Pemerintah Jokowi-JK telah menjalankan aturan tax amnesty atau pengampunan pajak untuk masyarakat. Namun, hingga 9 Agustus 2016, deklarasi harta masyarakat yang memanfaatkan tax amnesty baru mencapai Rp 9,27 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masih kecilnya angka ini karena karena masyarakat yang kaya masih banyak menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kedua.

"Jadi ini memang kita sudah mengeluarkan PMK, tapi PMK-nya itu belum mengakomodir wajib pajak yang ingin merepatriasi dananya. Karena apa? Memang ini kecil-kecil, ini teknis kecil-kecil, tapi kalau nggak kita dengar semuanya, nggak kita dengar mereka, bisa hilang itu. Sehingga ini dengan cepat Bu Menteri Keuangan langsung mengeluarkan lagi 2 PMK. Nah, nanti kita lihat," kata Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Selasa (9/8).

Jokowi mengakui, semua masyarakat yang ingin deklarasi harta pakai kalkulasi, pakai hitung-hitungan buku, tidak langsung ada tax amnesty-nya datang. "Mereka kan masih membuat buku dulu, menyiapkan kalkulasinya dulu, menyiapkan perhitungan-perhitungan dulu, dilihat, diteliti benar, baru maju ke Pajak, ke kantor Pajak. Memang prosesnya seperti itu."

Jokowi optimis, deklarasi harta masyarakat akan datang banyak pada akhir Agustus atau awal September, karena hitung-hitungannya sudah selesai.

Menurut Presiden, keluhan yang ada di luar sekarang adalah kekurangan konsultan pajak. Banyak orang membutuhkan konsultan pajak, sehingga konsultan pajak kurang, karena harus menyiapkan buku-buku serta waktunya mepet.

"Kalau saya, pada angka tadi Rp 9 triliun buat saya biasa aja, memang belum, ini baru pemanasan. Bahwa aliran dana ini sudah masuk, iya. Bagus," terang Presiden.

Jokowi pangkas tarif pajak

Presiden Joko Widodo berencana memangkas tarif pajak untuk memperkuat daya saing ekonomi menghadapi Singapura. Presiden akan mengkaji revisi Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (PPh) khususnya PPh Badan dan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

"Pikiran sederhana saya mengatakan seperti ini. Kalau di Singapura PPh Badan kena 17 persen, kenapa kita harus 25 persen. Kita ini mau bersaing. Gimana kita mau bersaing, sana (Singapura) kena 17 persen, sini kena 25 persen. Ya lari ke sana semua," ucap Presiden Jokowi dikutip dari laman Setkab.go.id saat menjawab harapan penurunan tarif pajak dari salah satu peserta sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Rama Shinta Ballroom, Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8) malam.

Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah masih menghitung dan mengkalkulasi, apakah penurunan akan dilakukan secara langsung misalnya dari 25 persen ke 17 persen, atau dilakukan secara bertahap misalnya dari 25 persen, ke 20 persen, baru kemudian 17 persen. "Kalau negara lain bisa, kita harus bisa," tegasnya.

Harapan penurunan tarif pajak sendiri disampaikan salah satu peserta karena ada kecenderungan orang akan menghindar ketika tarifnya mahal.

"Daripada nanti dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mendingan diturunkan juga agar semua jadi mudah, murah dan transparan. Selain itu dunia usaha juga semakin bergairah," jelas salah satu peserta yang menanyakan apakah ada rencana Pemerintah untuk menurunkan tarif pajak.

Presiden menjelaskan, dalam era kompetisi yang sangat ketat, Indonesia dituntut untuk cepat melakukan perubahan dan penyesuaian. Jika tidak mampu mengikuti, akan ditinggal bangsa lain.

Jokowi buat satu pulau surga pajak

Presiden Joko Widodo membuka lagi wacana untuk membentuk suatu pulau surga pajak (tax haven) di Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara tetangga Malaysia dengan Labuan-nya.

"Kita juga punya pulau banyak, buat satu pulau untuk tax heaven, kenapa tidak, misalnya. Ini juga sedang dalam proses semua," ungkap Presiden dikutip dari laman Setkab.go.id di Rama Shinta Ballroom, Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8) malam.

Bambang Brodjonegoro, saat masih menjabat menteri keuangan, menyatakan di wilayah yang nantinya ditetapkan sebagai suaka pajak, pemerintah bakal memberikan insentif menarik. Seperti tarif pajak rendah.

"Nanti kami lihat apakah pajak bisa sampai nol persen."

Sejumlah wilayah sudah menawarkan diri untuk dijadikan wilayah offshore financial center (OFC) untuk menjalankan tax haven. Namun demikian, pemilihan tersebut tidak bisa sembarang diputuskan, ada beberapa kriteria agar sebuah wilayah atau area layak dijadikan sebagai OFC.

"Sudah ada yang menawarkan diri. Tapi kita punya kriteria sendiri seperti infrastruktur di kota tersebut harus baik, akses transportasinya bagus, kemudian bisa dijangkau dengan apa saja. Kira-kira begitu. Ini juga pembahasannya masih menunggu sampai tax amnesty rampung," kata Bambang.

Jokowi tak takut upaya negara lain jegal tax amnesty

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan animo masyarakat terhadap program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sangat tinggi. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengikuti sosialisasi Tax Amnesty yang kerap melebihi target undangan.

Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi mengimbau kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Tax Amnesty. Sehingga, wajib pajak bisa mudah mengerti mengenai Tax Amnesty dan tertarik untuk merepatriasi uangnya ke Indonesia.

"Tiga hari lalu saya kumpulkan kepala kantor wilayah Ditjen Pajak untuk memilih (petugas) yang bisa menerangkan (Tax Amnesty) dengan baik, bisa tersenyum, bisa merangkul orang. Sehingga semua akan sadar bahwa membayar pajak itu untuk negara," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8).

Presiden Jokowi pun optimistis program ini bisa berhasil. Meski banyak negara yang ikut mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan uang warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negara mereka.

"Di sana (negara lain) ada strategi, di sini juga ada strategi. Asal petugas pajak, Ditjen Pajak bisa antisipasi, Kemenkeu bisa siapkan PMK yang baik sesuai dengan kehendak lapangan, saya kira tidak akan ada masalah," jelasnya.