5 Fakta gerak cepat Pemerintah Jokowi atasi langka & mahalnya garam

Merdeka.com - Keberadaan garam dapur di beberapa daerah di Indonesia mulai langka dan sulit didapat. Selain langka, harganya di tingkat pedagang naik hingga dua kali lipat.

Kelangkaan garam dapur berimbas pada melonjaknya harga di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat. Harga garam naik mencapai Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 2.000 per bungkus.

Sementara, di pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, salah satu pedagang Khusnul Fauziah menegaskan, sejak sebulan terakhir harga garam dapur mengalami kenaikan.

"Kalau biasanya satu bungkus kecil hanya Rp 1.000, sekarang menjadi Rp 2.000 di tingkat pengecer," kata Khusnul.

Fenomena ini sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Dirinya telah menerima sejumlah keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah ikhwal kelangkaan garam ini. Dari keluhan yang disampaikan itu, kelangkaan salah satunya disebabkan karena produksi yang tengah menurun.

"Masalah garam memang disampaikan banyak oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Kita ingat bahwa musim hujan sekarang ini juga agak mundur sehingga produksi garam di petani juga agak turun," ujar presiden.

Pemerintah pun telah bertindak cepet atas langkanya salah satu kebutuhan dapur ini. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Identifikasi ada pemain nakal

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, menyebut adanya unsur kesengajaan dalam kelangkaan garam yang berakibat melambungnya harga. Mahalnya garam disinyalir akibat pengurangan pasokan di pasaran."Tingginya harga garam ini memang ada akibat produksinya turun karena faktor cuaca. Tapi di lapangan yang kita lihat harganya lebih tinggi dari yang diperkirakan," ujar Syarkawi.Syarkawi menduga ada kesengajaan untuk mengurangi pasokan garam. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena rantai distribusi garam sangat panjang. "Selain itu, ada orang-orang tertentu yang menguasai rantai distribusi garam yang sengaja mengurangi pasokan garam sehingga harga menjadi tinggi," katanya.

Jokowi kumpulkan menteri dan BUMN

Presiden Joko Widodo memastikan akan turun langsung untuk mengecek kelangkaan pasokan garam yang dalam beberapa waktu terakhir terjadi. Presiden Jokowi, sapaan akrabnya, akan menanyakan langsung ke menteri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait soal kelangkaan garam ini."Saya nanti akan cek langsung ke beberapa menteri dan BUMN terkait. Saya akan lihat masalahnya apa. Kalau ada masalah di pasokan, distribusi, ya itu yang akan kita selesaikan," kata Presiden Jokowi.Saat ini, seluruh wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan garam konsumsi. Akibatnya, harga garam meroket tajam hingga dua kali lipat dari harga normal.

Pemerintah bentuk tim atasi kelangkaan

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan review dan verifikasi terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi nasional.Tim tersebut terdiri Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bareskrim Polri, dan Badan Pusat Statistik (BPS)."Hasil verifikasi tim ini nanti akan menjadi dasar kita dalam merekomendasi impor garam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi pada 2017," ujar Brahmantya.

Keran impor siap dibuka

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait kelangkaan garam yang saat ini terjadi. Susi mengatakan, pihaknya terpaksa akan melakukan impor karena petani garam belum bisa panen."Selama musim panen petani belum ada, kita akan minta PT Garam untuk impor lagi. Itu saja," kata Menteri Susi.Meski demikian, tidak semua jenis garam akan diimpor. Impor garam hanya untuk garam konsumsi masyarakat. "Kan aturan untuk bantu petani, jadi mengatur masa impor. Ya industri urusan perdagangan. Kita mengatur yang konsumsi," tegasnya.

Pemerintah susun regulasi pengendalian impor

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti mengatakan KKP tengah menyusun regulasi pengendalian impor komoditas garam dengan berkoordinasi, serta memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait lain."Saat ini KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri KP tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam," katanya.