5 Fakta jumlah orang miskin sulit turun di era Presiden Jokowi

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 di Indonesia yang mencapai 27,77 juta orang. Angka ini sekitar 10,64 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang atau sekitar 10,70 persen.

"Hampir stagnan dibandingkan September 2016 lalu. Ini menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin jauh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta.

Secara tahunan, penduduk miskin ini hanya turun tipis. Di mana, pada periode yang sama, tercatat warga miskin pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara, dibanding Maret 2015, warga miskin mencapai 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,22 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui pemerintah masih sulit menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. "Memang makin lama makin susah itu menurunkannya karena orang miskinnya tidak seperti dulu kan. Satu, itu kalau turun ke bawah 10 persen, sudah kita tidak mudah turunkan. Tapi ya memang kebijakan pemerataan harus bisa kita push," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta.

Lalu apa saja fakta di balik sulit turunnya jumlah penduduk miskin di era Presiden Joko Widodo? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Distribusi rastra terhambat

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan salah satu faktor penghambat sulitnya menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang bulan September hingga Maret 2017 adalah pendistribusian beras sejahtera (rastra)."Awal tahun ini ada sedikit hambatan dalam penyaluran beras sejahtera (rastra). Ini diduga menghambat penurunan angka kemiskinan," katanya.

Industri padat karya terhambat masalah gaji

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menegaskan industri memiliki pengaruh besar dalam pemangkasan kemiskinan. Dia menuturkan program padat karya yang dicanangkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran menemui hambatan, terutama terkait upah. "Program padat karya kita dorong pada sektor alas kaki (sepatu), hambatan utama terkait pada upah," tuturnya.

Penarikan utang asing belum beri dampak positif

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, membeberkan alasan sulitnya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah penambahan utang luar negeri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat."Utang pemerintah itu kan banyak arahnya ke infrastruktur. Tergantung tahapnya kalau infrastruktur itu, kalau tahapnya baru pinjaman dibuat tapi belum ada pembangunan ya enggak akan menurunkan kemiskinan," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta.

Musim hujan tidak menentu

Menko Darmin juga mengungkapkan musim hujan tidak menentu beberapa waktu lalu turut mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas petani. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan petani."Musim panen tahun ini kan nggak begitu bagus kan, hujannya enggak banyak. Sehingga dia terganggu penghasilan petaninya. Sehingga kenaikannya sedikit naik. Itu mestinya bukan perubahan struktural. Persoalan musim, persoalan yang nggak bisa dianggap remeh," pungkasnya.

Program pemerataan ekonomi Jokowi belum maksimal

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui pemerintah masih sulit menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebab, kebijakan pemerataan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah belum berjalan maksimal.Menko Darmin mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat realisasi kebijakan pemerataan ekonomi. Hal tersebut akan terus didorong agar mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia."Nah itu (kebijakan pemerataan ekonomi) kan belum jalan, masih sedikit. Tapi bulan bulan Agustus ini akan mulai kita percepat," jelas Menko Darmin.