5 Fakta ketimpangan RI, termasuk harta 4 orang terkaya setara 100 juta warga miskin

Merdeka.com - Ketimpangan ekonomi di dunia saat ini semakin meningkat. Tak hanya dialami oleh negara miskin, tetapi juga maju dan menengah. Persoalan itu muncul lantaran manfaat pertumbuhan ekonomi suatu negara tak terdistribusi merata ke seluruh penduduk.

Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Siti Khoirun Nimah mengatakan, data dan fakta menunjukkan saat ini dunia sedang mengalami ketimpangan tertinggi sepanjang masa.

"Hanya segelintir orang memiliki kekayaan setara dengan separuh penduduk dunia. Kondisi yang sama tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Walaupun ketimpangan yang diukur dari rasio gini pendapatan terus menurun. Tidak demikian dengan kekayaan," kata dia.

Siti menegaskan, selama lima tahun terakhir, kekayaan 50 persen penduduk di Indonesia terus turun dari 3,8 persen dari total kekayaan nasional menjadi 2,8 persen. Sementara 1 persen penduduk terkaya memiliki 45 persen dari kekayaan nasional.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang dapat merusak nilai Bhineka Tunggal Ika. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat membuat bangsa Indonesia bergejolak.

"Ancaman kita saat ini adalah faktor ekonomi. Rakyat bisa memutuskan kontrak ketika pemerintah tidak bisa menjalankan kewajibannya menyejahterakan rakyatnya," ujar Tito.

Tito mengutip Teori Kontrak Sosial J.J. Rousseau yang menyebut bahwa Pemerintah dan Rakyat memiliki kontrak sosial, dimana pemerintah wajib atau berhak memberikan perintah kepada rakyat, tapi berkewajiban memenuhi kesejahteran dan keamanan rakyat.

"Rakyat berhak menuntut kesejahteraan dan keamanan tapi juga mereka wajib mengikuti perintah dari pemerintah. Kontrak ini bisa diputuskan oleh rakyat ketika pemerintah tidak dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan," katanya.

Lalu bagaimana sebenarnya potret ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Tingginya ketimpangan saat ini warisan pemerintah lama

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar pemerintah saat ini. Salah satu penyebab melebarnya ketimpangan antara kaya-miskin dan daerah tersebut diwariskan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, seperti bunga penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terlalu tinggi.

"Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR, waktu saya 10 sampai 11 persen. Tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil," ujar Wapres JK.

Wapres JK mengatakan, pemerintah Jokowi kini tengah berusaha memperkecil ketimpangan tersebut dengan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen sampai 7 persen. "Kita buat kebijakan lagi menekan kezaliman yang terjadi. Memang banyak bank BPR mati tidak bisa kerja, tapi lebih baik dari pada rakyat enggak bisa kerja," ungkapnya.

Perbedaan gaji buat ketimpangan sulit hilang

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui tingkat ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapatan antara profesi pekerja kelas bawah, seperti petani dan buruh, dengan profesi pekerja kelas atas, seperti dokter dan pejabat."Kalau di Indonesia, antara pendapatan terendah dengan pendapatan tertinggi bisa ratusan kali perbedaannya. Antara UMR dengan gaji profesional yang tinggi mungkin bisa 100 kali perbedaannya. Itu tentu jadi perhatian kita, bahwa berapa jauh tentu kita harus laksanakan seperti itu," kata Wapres JK.Menurutnya, untuk menghilangkan ketimpangan dari sisi pendapatan, maka diperlukan peningkatan produktivitas dari seluruh profesi pekerja. Diantaranya melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sosial, dan subsidi pemerintah.

Ketimpangan bertahan karena banyak penduduk miskin sejak lahir

Menteri Sri Mulyani saat masih menjabat direktur pelaksana Bank Dunia menyatakan ada aspek lain, selain kesenjangan pendapatan, yang menyebabkan tingginya ketimpangan. Diantaranya, keterbatasan kesempatan penduduk untuk memerbaiki kesejahteraan."Sekedar contoh, bukti terkini di negara saya, Indonesia, menunjukkan sepertiga ketimpangan ekonomi disebabkan oleh keadaan saat orang dilahirkan," kata Sri Mulyani."Di banyak wilayah, terutama pedesaan, jika orangtuanya miskin, maka si anak punya sedikit kesempatan untuk memerbaiki hidup."Dengan kata lain, kata Sri Mulyani, keterbatasan kesempatan bakal menghambat mobilitas ekonomi. Kemudian, mengabadikan kemiskinan lintas generasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi suatu negara."Itulah mengapa kami menolong banyak negara untuk menyediakan pelayanan dasar yang bisa menjangkau semua penduduk, terutama 40 persen populasi termiskin."

Harta 4 orang terkaya RI setara milik 100 juta warga miskin

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal."Ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal, yang terlihat bahwa 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin," ujar Anthony.Kesenjangan ini disebabkan oleh penguasaan aset yang sebagian besar masih dimiliki oleh segelintir orang atau pengusaha. Salah satunya terjadi di penguasaan lahan perkebunan dan pertambangan."Kepemilikan lahan perkebunan dan pertambangan dikuasai segilintir kelompok pengusaha dan dikuasai asing dan konglomerat CPOnya. Jalan raya semuanya berbayar. Jalan tol juga ditawarkan ke investor," jelasnya.

Pemerintah Jokowi klaim ketimpang sudah kategori aman

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa penanganan masalah ketimpangan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah mulai menunjukkan tren membaik. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pencapaian koefisien gini yang mulai ada tanda perbaikan.Menteri Bambang menyebut, pada tahun 2012-2014 koefisien gini berada di angka 0,413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,39 atau menjauh dari 0,40.Secara konsep kalau koefisien gini 0,40 berarti tingkat ketimpangan sudah perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tentunya tidak diinginkan."Namun, dengan perbaikan yang terus menerus, saat ini koefisien gini berada di 0,391 dan tentunya kita harapkan trennya terus membaik," ujar Menteri Bambang.