5 Fakta seputar rencana penyerahan BTN ke Bank Mandiri

Merdeka.com - Bank Tabungan Negara Tbk ( BTN ) dikabarkan bakal segera dibeli oleh Bank Mandiri pada semester pertama tahun ini. Peleburan tersebut disebut-sebut bertujuan untuk merampingkan industri perbankan nasional. Dengan demikian, perbankan nasional bisa gesit bergerak di kancah internasional.

Bank Mandiri dinilai cocok mengakuisisi BTN lantaran keduanya memiliki bisnis yang sejalan. Yaitu, pembiayaan perumahan. Saat ini pemerintah menguasai 60,14 persen saham di BTN , sedangkan 39,86 persen dimiliki oleh masyarakat. Bila aksi korporasi terwujud, maka tinggal tiga bank milik negara, yakni Bank Mandiri , PT Bank Nasional Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia .

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam  surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama BTN . Isinya menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar Mei 2014 persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.

Menurut sumber merdeka.com, rencana konsolidasi kedua bank tersebut telah dibahas sejak Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Alasan menjual ke Bank Mandiri , karena inti bisnis BTN yaitu pembiayaan perumahan sejalan dengan Mandiri. "Akan diambil BMRI, kan BMRI juga punya kredit rumah. Jadi masih inline (sesuai-red)," ujar sumber merdeka.com yang berada di pemerintahan, Selasa (15/4).

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Maryono mengaku telah menerima surat dari Kementerian BUMN. "Mengenai pemindahan saham itu kewenangan pemegang saham, manajemen fokus mengenai kinerja gitu," ujar Maryono.

Transformasi BTN akan tetap berlanjut meski pemerintah telah melepas sahamnya. Selepas itu, dia berharap, BTN tumbuh semakin baik. "Saat ini sedang berkembang cukup baik. Sehingga kita harapkan manajemen tetap melanjutkan daripada transformasi ini," jelasnya.

Serikat Pekerja PT. Bank Tabungan Negara Tbk ( BTN ) menyayangkan mekanisme 'penyerahan' atau pelepasan saham pemerintah di BTN ke Bank Mandiri yang dilakukan 'di bawah meja' atau secara tertutup. Padahal, Bank BTN merupakan perusahaan terbuka di mana aksi korporasi seharusnya dilakukan juga secara terbuka, bukan diam-diam sehingga memunculkan kecurigaan.

Ketua Umum Serikat Pekerja BTN Satya Wijayantara menyatakan penyerahan tersebut cacat hukum dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Dalam pandangannya, penjualan saham pemerintah di tahun pemilu persis seperti kasus Bank Century. Dia khawatir BTN akan bernasib seperti Bank Century.

"Jadi memang ini seperti perjanjian di bawah meja, yang memang ada oknum tertentu ingin melakukan pencurian. Ini mirip dengan century, BTN akan dibawa seperti Century," ujar Satya.

Merdeka.com mencatat beberapa fakta seputar rencana penyerahan BTN kepada Bank Mandiri . Berikut paparannya.

Direksi BTN tak diajak bicara

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Maryono membenarkan bahwa pemerintah akan melepas 60,14 persen sahamnya di bank tersebut pada 21 Mei 2014. Namun, dia tidak menyebut pihak mana yang akan mengambil saham pemerintah tersebut. Soalnya, santer disebut Bank Mandiri akan mengambil alih kendali BTN.

"Oh itu iya (pelepasan saham pemerintah). Itu inisiatif dari pemegang saham. Saya mau ketemu pak Gatot (deputi bidang jasa Kementerian BUMN)," katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (15/4).

Dahlan dan anak buah kompak bungkam

Ketika dikonfirmasi, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengetahui rencana pelepasan saham pemerintah di BTN dan penyerahan ke Bank Mandiri. Namun Dahlan enggan mengomentari lebih lanjut.

"Sebenarnya saya hampir tahu, tapi enggak tahu, enggak mau komentar," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Senada dengan Dahlan, Deputi bidang Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo enggan membenarkan rencana tersebut. Padahal, Gatot yang menandatangani surat yang ditujukan ke Dirut BTN.

"Ya, aku enggak tahu," ujar Gatot sebelum meninggalkan kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Rencana lama pemerintah

Kepala Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan tidak terkejut dengan munculnya rencana konsolidasi Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Itu didasarkan pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sejak lama mendesain agar jumlah bank di Tanah Air menciut.

Fauzi mengatakan, dalam rencana aksi API, target pemerintah mengurangi jumlah bank dari 120 unit saat ini, menjadi 80 unit saja. "Sehingga merger (BTN-Mandiri) itu sangat dibutuhkan, dan idealnya memang bisa diciutkan. Terutama yang berimplikasi dengan penyuntikan modal segar," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Belum izin DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengaku belum menerima proposal pelepasan saham pemerintah di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Padahal, Kementerian BUMN sudah mengagendakan pelepasan 60,14 persen saham pemerintah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei mendatang.

"DPR belum terima, dan kita juga belum memberikan persetujuan," ujar Ketua Komisi VI DPR-RI Airlangga Hartarto, saat dihubungi, Rabu (16/4).

Menurut politisi Golkar itu, berdasarkan aturan, Kementerian BUMN harus meminta persetujuan kepada DPR. Jika DPR setuju, Kementerian BUMN kemudian mengajukan aksi korporasi itu ke presiden untuk dibuatkan dasar hukumnya berupa Perpres.

"Kalau tidak ya nabrak aturan. Tapi biasalah Dahlan kan suka tabrak aturan," jelasnya.

Mandiri siap eksekusi

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku belum diberi mandat untuk mengakuisisi 60,14 persen saham Bank Tabungan Negara (BTN) sesuai rencana pemerintah. Budi belum mendapat surat pemberitahuan apapun dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah di perusahaan BUMN.

"Surat apa, surat ke siapa. Kepada pak Maryono (Dirut BTN) ya, saya belum dipanggil soalnya," ujar Dirut Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin di Kantor BPK pusat, Jakarta, Rabu (16/4).

Namun, jika diperintah pemegang saham untuk mengeksekusi, Bank Mandiri siap menjalankan aksi korporasi tersebut. "Sebelum ada kepastian, saya rasa memang pemegang saham yang menyimpulkan. Memang harus dilakukan secara formal. Apapun yang diperintahkan oleh pemegang saham pasti kita jalankan," jelasnya.

Budi memastikan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan informal. "Belum secara formal. Kalau formal pasti sudah ada penunjukannya dari pemegang saham. Kan sekarang belum," ucapnya.