5 Gagasan berdikari ekonomi ala Jokowi-JK

Merdeka.com - Dua pasang kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Keduanya juga sudah menyerahkan dokumen visi misi disertai penjelasan dan penjabaran. Dalam dokumen tersebut, masing-masing tim pemenangan pasangan Joko Widodo ( Jokowi ) - Jusuf Kalla ( JK ) dan Prabowo - Hatta Rajasa memberi gambaran pemikiran jagoannya.

Visi misi pasangan Jokowi - JK mengusung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.

Berdaulat dipandang sebagai hakikat dari kemerdekaan, dimana hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.

Dalam pandangan Jokowi - JK , bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa diyakini tidak hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun pasangan ini menekankan pentingnya berdikari di bidang ekonomi.

Apa saja gagasan berdikari ekonomi ala Jokowi - JK? Merdeka.com merangkumnya dari dokumen visi misi pasangan capres-cawapres yang diusung 5 partai politik ini. Berikut paparannya.

Kurangi ketergantungan asing

Di era globalisasi, tingkat ketergantungan Indonesia pada negara lain semakin terasa. Kondisi ini menjadi isu utama yang diangkat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Keduanya mengusung visi misi kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Berdaulat mengacu pada mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Sedangkan kemandirian tercermin dari berkurangnya ketergantungan kepada sumber dari negara lain.

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi-JK, kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kebutuhan dasar (basic needs) maupun pelayanan-pelayanan dasar (basic services).

Untuk mengurangi dominasi asing terhadap Indonesia, keduanya menginginkan evaluasi kebijakan pasar bebas (free trade area/FTA). Tujuannya agar FTA yang dilaksanakan Indonesia memberikan keuntungan atau benefit sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Termasuk di dalamnya, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar dalam negeri maupun internasional. Fasilitas safeguards dalam FTA harus dimanfaatkan untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Di sektor perbankan, duet Jokowi-JK menyatakan komitmennya membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Konkretnya dilaksanakan dengan kebijakan pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari negara lain, pengalihan sumber energi dari BBM ke gas menjadi mutlak diterapkan. Perkiraan pengalihan 30 persen transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen.

Kemiskinan

Harus diakui, kemiskinan menjadi potret buram ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,7 persen atau 480.000 jiwa dari posisi Maret 2013.

Dalam visi-misinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2014-2019, Jokowi- JK sesumbar mampu menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ditargetkan, pada 2019 jumlah orang miskin hanya 5-6 persen dari total penduduk Indonesia.

Pintu masuk untuk menekan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan. Jokowi-JK yakin, dengan meningkatnya akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang gratis, penurunan tingkat kemiskinan bakal konstan terjadi.

Selain itu, agar jumlah penduduk miskin tidak semakin banyak, perlunya menjaga daya beli masyarakat miskin. Untuk itu pemerintahannya nanti memastikan bakal menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus penciptaan pasar bagi produksi usaha-usaha mikro.

Kedaulatan pangan

Pasangan Jokowi-JK menekankan pemecahan masalah bangsa mengacu pada tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia, kedaulatan energi dan kedaulatan pangan.

Perubahan menuju Indonesia yang berdikari dalam ekonomi dijanjikan akan diwujudkan melalui program kedaulatan pangan. Konkretnya penyusunan kebijakan pengendalian impor pangan dan pemberantasan mafia impor.

Pasangan ini juga menargetkan pembukaan 3 Juta hektar sawah, 1 Juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, serta pendirian Bank Petani dan UMKM. Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi juga menjadi program pasangan Jokowi-JK.

Kedaulatan energi

Untuk mewujudkan kedaulatan energi, pasangan ini menjanjikan terobosan dan strategi peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis teknologi. Persoalan utama di sektor energi adalah minimnya investasi migas serta rendahnya ketersediaan infrastruktur migas.

Untuk mencapai ketahanan energi nasional, Jokowi-JK berencana mendorong revisi UU Migas agar lebih merah putih. Dengan begitu akan terbangun industri migas yang kuat.

Untuk sektor pertambangan, Jokowi - JK menginginkan jumlah pengusaha tambang nasional semakin banyak untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga harus merasakan langsung dampak positifnya. Caranya, Jokowi - JK bakal mengeluarkan regulasi di mana masyarakat lokal berhak atas saham perusahaan tambang.

Berpihak pada buruh

Kelompok suara terbesar yang bakal menjadi bidikan dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah kaum buruh. Tidak dipungkiri, buruh kerap mengeluhkan pelbagai persoalan dan menuntut perbaikan kesejahteraan.

?Dalam dokumen visi misi Jokowi-JK, pasangan ini memiliki program pembangunan perumahan khusus buruh seperti yang saat ini tengah dijalankan.

Pasangan mantan Wali Kota Solo dan mantan Wakil Presiden ini juga bakal mengalokasikan anggaran negara untuk pelayanan hak-hak buruh. Jika terpilih jadi penguasa republik ini, Jokowi - JK bakal melarang perusahaan BUMN mempekerjakan buruh outsourcing.

Pasangan ini juga melihat perlunya mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja lokal saat pelaksanaan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai berlaku tahun depan.

Jokowi-JK sudah mengantongi daftar UU ketenagakerjaan yang bakal disahkan. Mulai dari UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan, UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media UU yang harus direvisi, UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, UU Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.