5 Hal penting dari pidato kenegaraan dan nota keuangan Jokowi di DPR

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hadiri sidang tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Menariknya, Jokowi-JK yang didampingi sang istri mengenakan baju adat, tak seperti biasanya pakai setelan jas.

Pantauan merdeka.com, Jokowi-JK hadir langsung disambut oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Jokowi dan istri mengenakan pakaian ada Makassar dan JK mengenakan pakaian adat Jawa.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan alasan keduanya bertukar baju adat. Jokowi sendiri merupakan orang Jawa, sedangkan Jusuf Kalla merupakan orang Bugis.

"Bagus dong. Itu kan menunjukkan kekompakan Presiden dan Wapres. Itu sudah dirancang sebelumnya," kata Teten.

Selain itu, Teten menjelaskan alasan keduanya tak mengenakan pakaian adat dari daerah asal mereka, yaitu ingin menunjukkan bahwa orang Jawa tak harus selalu mengenakan pakaian adat Jawa.

"Kita sekarang sudah mencair. Tidak harus orang Jawa harus pakai baju Jawa. (Tidak harus) orang Makassar pakai baju Makassar. Semua sebagai bangsa Indonesia," ujarnya.

Pemakaian pakaian adat oleh Presiden dan Wakil Presiden sekaligus cara untuk mengingatkan kehidupan di masa lalu. Teten mengatakan, dahulu kala masyarakat Indonesia lebih sering mengenakan pakaian adat dalam kegiatan sehari-hari. Keduanya mengenakan pakaian adat untuk pula memperingati HUT RI.

"Ini kan hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu dulu diperjuangkan segala bangsa yang dulu kita bersuku-suku dan saya kira pakaian Presiden dan Wapres mengingatkan ingatan kita ke masa lalu di mana kita memang bersuku-suku dan menjadi bersatu, menjadi kekuatan," ujarnya.

Meski telah dipersiapkan, Teten mengaku ide bertukar pakaian adat antara Jokowi dan Jusuf Kalla tak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. "Prosesnya enggak pernah panjang tuh kalau soal itu. Beliau punya ide sendiri. Ide Presiden dan Wapres samalah idenya," ujarnya.

Terlepas dari hal unik yang dilakukan, Presiden Jokowi turut menyampaikan sejumlah hal penting terkait perekonomian bangsa ini pada pidatonya kemarin. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Indonesia masih berkutat masalah tanah saat negara lain bahas luar angkasa

Presiden Joko Widodo menyindir kondisi Indonesia yang memasuki usia kemerdekaan ke-72 besok. Di mana, Indonesia masih berkutat pada urusan sertifikasi lahan sementara negara dunia sudah mengurusi luar angkasa."Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga," ujarnya saat pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta.Akibatnya, lanjut Presiden Jokowi, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Maka dari itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250.000 bidang.Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707.000 hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. "Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka."

Tahun depan, Jokowi masih berikan subsidi di sektor ini

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah berencana menganggarkan dana belanja pada 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun. Dana tersebut utamanya akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satu caranya dengan pemberian subsidi. "Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik," ujarnya saat pidato nota keuangan di Gedung DPR, Jakarta."Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya," tuturnya.

Strategi pengelolaan utang Jokowi tahun depan

Presiden Joko Widodo mengatakan peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah."Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," kata Presiden Jokowi.Dalam RAPBN 2018, defisit anggaran direncanakan menjadi Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari PDB. Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB.Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman/utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional.Selain itu, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang.

Jokowi ingin warga perbatasan bangga jadi WNI

Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, namun juga oleh seluruh rakyat Indonesia.Oleh sebab itu, pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan namun juga di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan."Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," kata Presiden Jokowi.Dia menambahkan, PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang diharapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.

Jokowi kejar pendapatan dari sektor ini

Presiden Joko Widodo menyatakan pada tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun.Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan. Antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information)."Namun demikian, Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan," ujarnya saat pidato nota keuangan di Gedung DPR, Jakarta.Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, serta pengenaan objek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di kepabeanan.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara, serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP.