5 Hal perlu Anda tahu dari rekrutmen CPNS periode II
Merdeka.com - Pemerintah kembali membuka lowongan gelombang kedua penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.
"Informasi resmi soal penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 5 September 2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id," ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur.
Selengkapnya informasi K/L dan pemerintah provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang berprestasi gemilang? Niquita Juan telah menyelesaikan studinya di IFA Paris, Prancis. Ia meraih gelar wisuda pada tanggal 13 Juli 2023, namun kabar bahagia ini baru diumumkan oleh keluarga pada hari ini, Selasa (8/8). Setelah upacara wisuda, Niquita Juan kini memegang gelar Sarjana (S1) dalam bidang Bisnis Fashion dan Manajemen Prancis dan Eropa.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas rekrutmen CPNS? Anas pun berjanji setelah formasi telah terkumpul sesuai dengan target nasional, maka proses rekrutmen akan segera berjalan.
-
Siapa saja yang masuk kategori pemilih khusus? Terdapat juga kategori khusus pemilih, yaitu pemilih yang berusia lanjut, pemilih difabel, dan pemilih yang sedang berada di luar negeri.
-
Siapa yang menerima SK Jabatan Fungsional? Mereka adalah guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang lolos seleksi CPNS tahun 2019 dan 2020.
Kementerian
1. Kementerian Keuangan, 2.880
2. Kementerian ESDM, 65
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
6. Kementerian Perindustrian, 380
7. Kementerian PUPR, 1.000
8. Kementerian Pariwisata, 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
10. Kementerian LHK, 700
11. Kementerian Perhubungan, 400
12. Kementerian Luar Negeri, 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91
14. Kementerian Kesehatan, 1.000
15. Kementerian Pertanian, 475
16. Kementerian Sosial, 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19. Kementerian PANRB, 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
23. Kementerian Agama, 1.000
24. Kementerian Perdagangan, 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
28. Kementerian BUMN, 25
29. Kementerian KUKM, 25
30. Kementerian Pertahanan, 50
Lembaga
31. Kejaksaan Agung, 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
40. Komisi Yudisial (KY), 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
43. Badan SAR Nasional, 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
48. Badan Ekonomi Kreatif, 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
53. Setjen DPR, 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70
57. Kepolisian Republik Indonesia, 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26
Pemprov
61. Kalimantan Utara, 500
Menteri Asman menjelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah poin penting perlu Anda tahu dari proses penerimaan CPNS gelombang II ini.
Alokasi penerimaan CPNS di 61 instansi samai satu kementerian
Pemerintah kembali membuka lowongan gelombang kedua sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini. Rinciannya, 17.428 lowongan di 60 kementerian/lembaga dan 500 lowongan di 1 Pemerintah Provinsi yaitu Kalimantan Utara."Informasi resmi soal penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 5 September 2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id," ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur di Jakarta.Angka ini hampir menyamai untuk alokasi Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) yakni 17.962 orang. Menteri Asman mengatakan besarnya kebutuhan untuk KemenkumHAM dikarenakan semakin banyaknya tahanan di Indonesia.
Penerimaan dibuka dengan alasan semakin banyaknya beban kerja
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, mengatakan kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun. Selain itu, karena adanya peningkatan beban kerja pada Kementerian/Lembaga dimaksud. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri Asman, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai. "Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428," ujarnya di Jakarta.
Pelamar gagal di periode I bisa kembali mendaftar
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. "Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya," tegas Menteri Asman Abnur.Menteri Asman menambahkan apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus atau final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Pendaftaran gelombang II dibuka 11 September
Pemerintah kembali membuka lowongan gelombang kedua sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini. Rinciannya, 17.428 lowongan di 60 kementerian/lembaga dan 500 lowongan di 1 pemerintah provinsi yaitu Kalimantan Utara."Jadwal pendaftaran mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 25 September 2017," terang Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman.Berikut urutan lengkap jadwal pendaftaran CPNS gelombang dua 2017:Pengumuman: 5-19 September 2017Pendaftaran Online dan Upload Dokumen: 11-25 September 2017Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi: 3 Oktober 2017Pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) dan Pelaksanaan SKD: 9-20 Oktober 2017Pengumuman Hasil SKD (Seleksi Kompetensi Dasar): 26 Oktober 2017Pelaksanaan Psikotes: 30 Oktober-3 November 2017Pengumuman Hasil Psikotes: 7 November 2017Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Kebugaran serta wawancara: 28 November 2017Pemberkasan Online: 4-7 Desember 2017Pemberkasan Fisik: 11-14 Desember.
Masyarakat diminta tak tergiur calo
Menteri Asman Abnur meminta agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya. "Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS," pungkasnya.
Â
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan catatan, SLTA/SMK yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.093 formasi akan ditempatkan di RRI dan 2.453 formasi di TVRI.
Baca SelengkapnyaSelain untuk lulusan cumlaude, formasi CPNS di PPATK juga ada yang khusus untuk masyarakat Papua dan penyandang disabilitas.
Baca SelengkapnyaSeleksi CPNS sempat tertunda yang seharusnya dimulai Juni-Juli.
Baca SelengkapnyaPemerintah buka 60.000 lowongan CPNS untuk penempatan di IKN.
Baca SelengkapnyaCalon pegawai Sekjen DPD akan mendapatkan gaji bulanan mulai dari Rp8,8 juta hingga Rp13,3 juta per bulan.
Baca SelengkapnyaAdapun formasi yang hingga saat ini belum ada peminatnya antara lain untuk kebutuhan umum Analisis Hukum 28 formasi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan surat tersebut, calon pelamar yang lolos akan mendapatkan penghasilan/gaji mulai dari Rp2.785.700 hingga Rp6.762.600 per bulan.
Baca SelengkapnyaPengadaan ini terbagi menjadi tiga kategori, yakni formasi umum, formasi penyandang disabilitas, dan formasi putra/putri Kalimantan (IKN).
Baca SelengkapnyaFresh graduate bisa mengikuti seleksi CPNS untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk talenta digital dan banyak sektor lainnya.
Baca Selengkapnyajumlah formasi yang disetujui itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca Selengkapnya