5 Janji Jokowi dan menterinya jaga harga pangan tetap murah

Merdeka.com - Masyarakat kini tengah terbebani tingginya harga ayam. Permasalahan tingginya harga pangan seakan tak mau pergi usai beberapa waktu lalu masyarakat juga harus membeli daging sapi dengan harga selangit.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman sempat memuji pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah banyak menuai keberhasilan walaupun belum genap satu tahun. Namun, di tengah-tengah pidato sidang bersama DPD-DPR yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Irman menyebut kenaikan harga daging sapi dan beras membuat rakyat kecil menjerit.

"Beban masyarakat semakin naik karena kenaikan harga makanan pokok termasuk beras dan daging sapi," kata Irman dalam pidatonya.

Kementerian Pertanian sendiri memastikan harga ayam potong akan kembali normal dalam dua hari ke depan atau paling lama minggu depan. Maklum saja, saat ini harga ayam masih melambung tinggi hingga mencapai Rp 38.000 - Rp 40.000 per ekor.

"Saya sudah koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, janjinya 1-2 hari dan paling lama minggu depan kembali normal harga ayam," ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menurut Amran, melonjaknya harga ayam potong di pasar tradisional lantaran kekosongan stok ayam di peternakan. "Memang ada kenaikan karena sewaktu Lebaran serapan bibitnya berkurang," jelas dia.

Sejumlah strategi toh sudah dikeluarkan pemerintah, namun, tetap tak bisa membendung kenaikan harga ini. Berikut merdeka.com mencoba mengungkap apa saja jurus yang telah digembar-gemborkan pemerintah guna menjaga harga tetap murah.

Bentuk tim khusus pencari fakta kenaikan harga pangan

Kementerian Pertanian dan beberapa asosiasi membentuk sebuah tim khusus pengendali harga sembako. Tim ini nantinya sebagai informan pemantau pergerakan harga sembako dengan terjun langsung ke lapangan.Menteri Pertanian Amran Sulaiman berharap dengan adanya tim ini dapat mengidentifikasi permasalahan melambungnya harga pangan untuk segera dicarikan solusi penstabilan."Jadi tim khusus ini akan berkomunikasi mengenai persoalan yang ada, dengan kementerian pertanian," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta.Menteri Amran menambahkan tim khusus ini beranggotakan 4 sampai 5 orang. Tugas perdana tim ini nantinya memeriksa persoalan terkait impor jagung dan daging sapi.

Keluarkan perpres pengendali harga pangan

Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar itu diteken pada tanggal 15 Juni 2015."Dengan keluarnya Perpres ini, Presiden Joko Widodo berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera," kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, Jakarta.Teten menjelaskan pada salah satu butir Perpres menyebut adanya larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Perpres ini, jelas Teten adalah hasil pertanian seperti beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai dan bawang merah. Selanjutnya hasil industri seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, dan hasil peternakan dan perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.Sedangkan untuk barang penting yang dimaksud dalam Perpres itu seperti benih padi, jagung, kedelai, pupuk, gas elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan."Melalui Perpres ini, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting," jelas Teten."Misalnya jika terjadi gangguan pasokan atau harganya berada di atau atau di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan."Teten menambahkan Perpres ini juga memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar, dan penetapan harga subsidi.

Tindak tegas penimbun bahan makanan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah selalu dihadapkan pada persoalan klasik naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Saat menggelar operasi pasar di Cimahi, Jawa Barat, Senin (15/6), Presiden Joko Widodo 'menebar ancaman' kepada pihak-pihak yang mencoba mengambil untung dengan mempermainkan harga bahan pokok masyarakat."Saya ingatkan jangan ada yang bermain menjelang Lebaran, kalau ada kenaikan tidak wajar, bermain harga, pasti akan saya kejar," tegas Presiden Jokowi seperti dilansir Antara.Presiden menginstruksikan anak buahnya untuk 'memelototi' pergerakan harga bahan kebutuhan pokok. Apabila ada kenaikan tidak wajar. presiden menginstruksikan agar langsung bertindak dengan memasok barang.

Pemerintah ingin langsung beli ke petani

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui kerap melonjaknya harga komoditas di pasar disebabkan panjangnya rantai distribusi. Pemerintah segera memerintahkan Perum Bulog untuk menyelesaikan masalah tersebut."Selama ini persoalan pertanian kita adalah distribusi, terlalu panjang rantai pasokannya. Sehingga terkadang harga tidak dinikmati oleh petani," kata Amran seperti dilansir Antara di Jakarta, kemarin.Amran menuturkan, adapun cara yang bakal dipakai, yakni dengan mendatangi langsung para petani untuk membeli produk bahan pangan. Hal itu dianggap mampu memutus panjangnya rantai distribusi."Dari petani hingga ke konsumen, itu melalui beberapa pedagang dan pengepul. Komponen biaya melonjak dari situ, akan lebih baik kalau kita potong komponen biaya itu," ujarnya.Cara ini bakal dilakukan Amran lantaran margin harga yang terpaut jauh antara tingkat petani dan konsumen. Sehingga pihaknya merasa perlu sebuah inovasi pemasaran untuk menghentikan kenaikan harga yang kerap terjadi setiap tahun.

Saat harga naik, pemerintah tetap bakal guyur operasi pasar

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memilih melakukan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga bahan pokok. Menurutnya, itu lebih baik ketimbang mencari kambing hitam."Itu lebih baik bila dibandingkan tunjuk-tunjuk pelaku. Dengan price control, mendingan kami operasi pasar. Itu yang namanya market friendly," ujar Thomas kepada wartawan di Kantornya, Jakarta.Operasi pasar, kata Thomas, kerap dilakukan negara maju, seperti Amerika Serikat, dalam mengatasi lonjakan harga. Sekedar ilustrasi, pemerintah AS bakal melepas stok bensin dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) bila harga bahan bakar melonjak tinggi.Dengan kata lain, operasi pasar merupakan mekanisme standar untuk stabilisasi harga di banyak negara."Tentunya perekonomian kita berbeda dengan mereka. Mereka ekonominya yang banyak ke otomotif, semua orang naik mobil. Sehingga harga bensin menjadi sangat sangat penting," katanya."Kalau di kita pangan. Jadi, layak sekali pemerintah punya badan seperti Bulog untuk bisa masuk ke pasar, bila diperlukan." (mdk/bim)