5 Jeritan rakyat uang belanja bertambah demi kantong plastik

Merdeka.com - Mulai bulan depan, masyarakat tidak bisa lagi menggunakan kantong plastik secara gratis. Alasannya, supermarket atau retail sejenisnya akan mengenakan tarif tambahan untuk penggunaan kantong plastik.

Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprino), Roy Mandey memastikan toko retail sudah siap memberlakukan kebijakan ini pada Februari mendatang. Hal ini guna mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup.

"Ritel setuju untuk mebuat kantong plastik yang reused (bisa digunakan kembali). Supaya bisa dipakai berkali-kali. Kami mendukung untuk membuat kantong plastik yang ramah lingkungan. Sebagian sudah ada yang reused, tapi tidak banyak," ujar Roy di Jakarta, Selasa (12/1).

Roy mengatakan, sampah plastik sangat sulit didaur ulang oleh alam. Oleh karena itu dia ingin nantinya kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup diberi waktu untuk bertransisi.

"Sampah oleh alam sulit terurai dan membahayakan lingkungan dan masyarakat. Ajakan kementerian lingkungan hidup, kami sambut baik. Oleh karena itu butuh waktu untuk sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat," jelasnya.

"Sosialisasi ini upaya agar tidak terjadi kekisruhan, karena dianggap ritel mengambil keuntungan. Minta waktu transisi," tambahnya.

Untuk tahap awal, toko retail nantinya akan menjual kantong plastik reused dan kantong plastik biasa. Harga kantong plastik hanya 30 persen dari kantong plastik reused atau bisa digunakan kembali.

"Tidak akan lebih dari Rp 5 ribu (kantong plastik biasa). Kantong (reused) yang dijual adalah yang ramah lingkungan dan kalau di luar itu USD 1," ujarnya.

Dengan begitu, para konsumen akan dibebankan uang belanja lebih untuk membeli kantong plastik. Beban tersebut dinilai memberatkan masyarakat.

Bahkan, banyak masyarakat yang bakal beralih ke pasar tradisional. Rakyat pun banyak yang menolak adanya uang tambahan tersebut.

Berikut jeritan rakyat keluarkan uang lebih demi kantong plastik seperti dirangkum merdeka.com:

Ibu rumah tangga pindah ke pasar tradisional

Rencana pengenaan biaya tambahan untuk kantong plastik di supermarket dan toko ritel mendapat penolakan dari ibu rumah tangga. Menurut mereka, biaya kantong plastik akan semakin membebani dana belanja kebutuhan sehari-hari.

Sunarsih, seorang ibu rumah tangga yang ditemui merdeka.com sedang berbelanja di salah satu supermarket, mengatakan enggan menerima kebijakan tersebut. Jika kebijakan ini jadi diterapkan maka dia lebih memilih berbelanja di pasar tradisional.

"Waduh, mending saya belanja di pasar saja atau di warung. Biaya lagi itu mah mas, kan lumayan biaya ekstra itu buat belanja kebutuhan di dapur," kata dia, Rabu (13/1).

Oleh karena itu, Sunarsih meminta pemerintah memberi solusi yang lebih baik jika nantinya kantong plastik akan dikenakan biaya tambahan.

"Memang baik tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik, tapi pemerintah juga harus kasih solusi yang lebih bijak lagi, kita kan kebutuhan banyak, repot ya bawa-bawa plastik dari rumah. Nanti saya pake daun saja deh," pungkasnya seraya bercanda.

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu rumah tangga lainnya, Evi. Dia meminta harga kantong plastik tidak terlampau mahal.

"Repot bawa-bawa, sebenernya tujuannya bagus mas, tapi harga Rp 4.000 buat pengenaan kantong plastik menurut saya terlalu mahal. Kalau mau, pengenaan biaya plastik Rp 1.000 saja, itu tidak akan banyak yang protes menurut saya," kata dia.

Pandangan lain datang dari seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Wardani Rosalina. Menurutnya, dia mendukung upaya menekan penggunaan kantong plastik saat berbelanja.

"Bagus sih, limbah plastik kan lama diolahnya sama tanah dan butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun, jadi dikuranginnya penggunaan plastik itu bagus," ujarnya.

Penggunaan kantong plastik butuh payung hukum

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai pengenaan biaya untuk kantong plastik membutuhkan payung hukum. Makanya, hal tersebut masih dalam pembicaraan dengan pemerintah.

"Yang pasti kami membutuhkan payung hukumnya dulu karena akan diterapkan katanya di daerah saja. Nah ini payung hukumnya apakah akan berlaku bagi semua toko ritel di Indonesia? Kami nanti akan rapat ke Kemenetrian Lingkungan Hidup," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Aprindo Satria Hamid, saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/1).

Satria meminta pemerintah ikut mengampanyekan gerakan penggunaan plastik go green. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah membentuk lembaga khusus.

"Perlu kerja sama semua pihak dari hulu sampai ke hilirnya. Pemerintah dan pengusaha terlibat! Aturan harus dibuat. Ini harus jadi gerakan bersama dan untuk kepentingan bersama," jelasnya.

"Kalau perlu harus dibuat lembaga khusus untuk memproduksi plastik ramah lingkungan yang murah."

Satria mengaku belum tahu berapa besar harga bakal dikenakan per kantong plastik.

"Masih belum tahu apakah nanti semua retail harganya sama atau nanti harganya dikembalikan sesuai kebijakan retail masing-masing."

Pasar tradisional tak akan pungut biaya kantong plastik

Kendati hanya berlaku di supermarket dan toko retail modern, pedagang pasar tradisional enggan mengikuti langkah pengenaan biaya tambahan untuk kantong plastik. Alasannya, pihaknya khawatir ditinggal dan dihujani kritik oleh konsumen.

"Aduh mas, kita mah pedagang kecil tidak pengen neko-neko. Jualan bisa laris saja syukur, tidak usah kasih biaya tambahan buat plastik. Nanti mereka (konsumen) mikir aneh-aneh, padahal tujuannya baik," ujar Maman kepada merdeka.com di Pasar Baru, Bekasi, Rabu (13/1).

Pedagang yang sehari-harinya berjualan sayuran ini mengaku jika pada dasarnya dirinya mendukung langkah pemerintah untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan. Namun, pengenaan biaya tambahan dianggap tidak tepat.

"Langkahnya bagus, kita juga mendukung. Tapi pakai plastik harus bayar pembeli pasti mikir, apalagi 1 kresek Rp 5 ribu, protes pasti. Kalaupun suruh bawa plastik sendiri pasti mereka tidak mau, belanja saja sudah repot apalagi buat bawa-bawa kresek," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang bahan pokok, Priyanto, juga mengatakan hal senada dengan Maman. Dia lebih memilih tetap memberikan kantong plastik gratis dibanding kehilangan pelanggannya. "Kalau saya sih mending kasih gratis saja lah daripada pelanggan kabur," ucapnya singkat.

Priyanto menilai pemerintah harus bijak dalam mengambil sikap. Sebab, dia mengkhawatirkan nantinya daya beli masyarakat akan berkurang. "Keinginannya baik untuk go green, tapi solusinya juga harus disesuaikan," tandasnya.

Pengusaha akui sudah tak gunakan kantong plastik sejak 1997

Corporate communication General Manager PT. Trans Retail Indonesia, Satria Hamid mengatakan pihaknya telah lama menjadi pionir penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan. Alasannya, potensi dari plastik yang tidak ramah lingkungan akan sangat berbahaya untuk masyarakat.

"Saya sudah sejak tahun 1997 menggunakan plastik belanja yang ramah lingkungan. Sudah mengandung degradable dan oksium, artinya ini bisa terurai secara lebih cepat di tanah, 2 tahun sudah bisa terurai. Kita juga menyediakan greenbag, kita juga selalu menghimbau untuk bawa tas sendiri," ujar dia saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/1)..

Bahkan, lanjut Satria, Trans Retail pernah mencoba melakukan pengenaan biaya tambahan untuk 1 kantong plastik. Kampanye tersebut dilakukan guna menstimulus masyarakat agar mandiri membawa tas belanjaan dari rumah.

"Kalau saya pelaku usaha yang mempelopori itu bayar, kita coba bayar untuk pakai plastik sama tapi kita mengedukasi konsumen untuk membeli kantong plastik. Dari situ konsumen kita lakukan kampanye membawa tas sendiri. Kalau tidak bawa kita sediakan greenbag. Ternyata konsumen belum siap menerima berbayar. Kita lakukan ini di Jakarta, Bali, Surabaya, Medan dan Jogja," jelas dia.

Sayangnya, program tersebut tidak dilanjutkan. Lantaran, program tersebut tidak dilakukan bersamaan dengan perusahaan retail lainnya. Selain itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan insentif kepada retailer yang bisa menerapkan kantong plastik ramah lingkungan.

"Gerakan ini harus bersama, tapi kalau toko ritel lain ada yang belum melakukan itu tidak bisa sepihak. Yang sudah melakukan harusnya diberikan insentif, misalnya keringan pajak," pungkas dia.

Pemerintah berdayakan UKM tinggalkan kantong plastik

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), I Wayan Dipta, mengungkapkan jika pihaknya mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Dia mengaku pihaknya telah sejak lama mendorong pengusaha kecil untuk meninggalkan kantong plastik.

"Kita sudah lama mendorong UKM kita untuk go green. Kita sangat setuju sekali karena plastik itu puluhan tahun dicernanya oleh alam, merusak lingkungan," ujarnya kepada merdeka.com di Kantornya, Jakarta, Rabu (13/1).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkop adalah dengan memakai kemasan kertas untuk setiap produk UKM. Dia optimistis langkah ini bisa membuat masyarakat akan meninggalkan ketergantungan terhadap kantong plastik sebagai kemasan sehari-hari.

"UKM kita secara umum packingnya menggunakan kertas. Itu upaya dari UKM untuk tidak menggunakan plastik lagi," ucap dia.

Justru Wayan yakin di masa mendatang kemasan kertas bisa menjadi model bisnis baru para pengusaha kecil. "UKM akan semakin kreatif jika menggunakan packing dengan kertas. Ini peluang bisnis dari UKM untuk menggunakan packing kertas," kata dia. (mdk/sau)