5 Jurus tekan dwelling time pelabuhan di era Menko Luhut

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta agar dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan diturunkan hingga menyentuh angka dua hari. Imbauan ini tidak hanya berlaku untuk Pelabuhan Tanjung Priok melainkan juga untuk Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Soekarno-Hatta (Makassar).

"Tidak hanya Tanjung Priok, saya minta Tanjung Perak, Belawan, Makassar, semua dwelling time diperbaiki. Di Belawan masih 7-8 hari, jangan sampai masih 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7-8 hari. Di Belawan coba, cara main-main seperti itu sudah tidak bisa lagi," tegas Presiden.

Pada masa Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dia memiliki 6 langkah untuk menekan dwelling time. Mulai dari pinalti dalam proses administrasi hingga manajemen pelayanan di mana yang pertama datang yang dilayani.

Sementara, kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengundang rapat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara membahas masalah dwelling time.

Apa saja langkah pemerintah dalam menekan dwelling time kali ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Aktifkan PTSP pelabuhan

Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, kementerian dan lembaga (K/L) yang berurusan dengan perizinan di pelabuhan diharuskan menempatkan petugasnya di kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sehingga, dapat mempercepat pelayanan di pelabuhan.Nantinya, koordinator PTSP adalah Otoritas Pelabuhan (OP) atau Bea Cukai. "Masing-masing departemen harus menugaskan person di empat pelabuhan besar itu dan person itu dalam kapasitas untuk memutuskan. Itu tidak perlu ke pusat lagi. Di daerah, Surabaya, Medan dan Makassar, banyak proses yang harus minta persetujuan itu. Makanya kita rumuskan, siapa operator di pre-clereance itu," ungkapnya.

Operasional pelabuhan terapkan sistem elektronik

Menteri Koordinator Kemaritim Luhut Binsar Panjaitan menetapkan pentingnya penerapan sistem elektronik pada operasional pelabuhan utama Indonesia."Itu akan kita buat, semua secara maksimal terhubung secara elektronik. Jadi mengurangi adanya personal contact. Misalnya, dirjen daglu semua aparat dia sudah masuk dalam sistem, bea cukai juga gitu. Jadi tak ada lagi yang musti kontak personal. Kalau ceklis udah ada, yaudah," ujar Menko Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta,.Dia menambahkan, nantinya sistem elektronik di tiap pelabuhan akan diintegrasikan. Sejauh ini, sistem berbasis elektronik masih dalam proses pembangunan di tiap pelabuhan. "Kita harapkan bisa terintegrasi dengan satu sistem," tuturnya.

Importir baik bebas pemeriksaan

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berencana menerapkan aturan baru bagi importir dengan reputasi baik. Jika barang yang dikirim sama setiap waktunya, dan masuk dalam pelabuhan yang sama maka kemungkinan akan dibebaskan dari pemeriksaan."Apabila suatu barang datang berulang-ulang di suatu tempat apakah iya departemen tertentu harus mengawasi sehingga tidak efektif, ya kita buat simple saja satu barang dari pabrik tertentu yang terkenal begitu satu barangnya dan benar, nah itu enggak perlu diperiksa," kata Budi ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta.Menurut Budi, ini adalah salah satu cara efisiensi yang bisa dilakukan. Namun, rencana aturan ini masih akan dibicarakan dengan pihak Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Pelabuhan besar diminta buka 24 jam

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan banyak pekerjaan rumah kepada PT Pelindo mulai I, II, III hingga IV. Hal itu sebagai upaya untuk menurunkan waktu bongkar muat pelabuhan (dwelling time).Salah satunya Pelindo diminta untuk mengoperasikan pelabuhan selama 24 jam. Hal itu guna memberikan pelayanan yang maksimal."Kami harapkan pelabuhan masing-masing yang besar untuk melakukan operasional 24 jam, itu mengandung dua arti. Satu, pelabuhannya buka. Kedua, pekerjanya ada. Pelabuhan buka bisa dilakukan, pekerja ada itu mesti dengan jaminan atau gaji yang memadai agar mereka mau bekerja 24 jam," ujar Menteri Budi Karya di Jakarta.Selanjutnya, Menhub Budi Karya meminta masing-masing otoritas melakukan pengecekan terkait peralatan penunjang pelayanan. Berikutnya, berkaitan dengan tarif pelayanan pelabuhan. Dirinya meminta para Pelindo untuk mencari strategi keuangan agar mampu memberikan tarif yang kompetitif.

Rajin lakukan sidak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai pelayanan perizinan satu atap di pelabuhan tidak berjalan efektif. Akibatnya, banyak barang yang tertahan lama di pelabuhan."Ya itu kita cek ulang, selama ini tidak jalan cek," ucap Luhut di kantornya, Jakarta.Luhut mengungkapkan, selama ini kantor kementerian yang memiliki wewenang memberi izin kerap kosong, tidak ada petugas yang melayani. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan tinjauan di Pelabuhan Tanjung Perak."Kita akan cek nanti tanggal 3 atau 4 Oktober. Sementara itu, kita membuat tim bekerja, misalnya nanti kita datangnya random. Cek biar mereka tidak tahu," jelasnya.