5 Kado Jokowi di ulang tahun ke-2 sebagai presiden RI

Merdeka.com - Hari ini, tepat 2 tahun lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi didaulat oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Harapan besar penduduk Indonesia akan perubahan disematkan di pundak keduanya.

Tahun ini, Presiden Jokowi menyebut sebagai momentum percepatan pembangunan. Pada tahun ini, lanjutnya, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Ketiga langkah itu adalah pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

Analis Asia dari Verisk Maplecroft Hugo Brennan mengatakan pada tahun pertama memang belum terlihat adanya kemajuan dari program-program yang dicanangkan. Namun, di tahun kedua, sudah mulai terlihat adanya perbaikan, terutama dalam perekonomian Indonesia.

"Tahun pertama Jokowi memang sangat mengecewakan, sedangkan 12 bulan terakhir terlihat lebih menjanjikan. Kenyataannya, dia telah melakukan semuanya dengan baik," kata Brennan seperti dilansir CNBC.

Dia menambahkan, rencana Jokowi untuk menyehatkan keuangan negara sempat dianggap mustahil. Mengingat, Indonesia selalu mengalami defisit anggaran pada pemerintahan sebelumnya.

Namun, rencana ini terbukti dengan adanya penghapusan subsidi bensin di akhir tahun 2014. Selain itu, adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) juga membuktikan komitmen Jokowi-JK dalam memperbaiki ekonomi nasional.

Lalu apa saja sebetulnya yang sudah dicapai Jokowi untuk perubahan bagi rakyat Indonesia? Di tulisan ini, merdeka.com akan mencoba merangkum beberapa di antaranya khusus pada bidang ekonomi.

Harga BBM Papua turun

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden.

Presiden menjelaskan, kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian Barat dan Tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga nanti juga membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. "Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," ujarnya.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyoroti langkah Jokowi yang cepat mencari jalan keluar tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter.

"Kalau pencapaian yang besar, ya ini pencapaiannya bapak presiden, yaitu yang satu harga BBM. Itu bapak presiden top itu," ujar Jonan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta.

Tax Amnesty

Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode I resmi berakhir pada Jum'at (30/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyukseskan Tax Amnesty.

"Saya ingin sampaikan terima kasih pak presiden dukungan luar biasa semangat tidak ada habisnya kepada pegawai pajak," ungkapnya saat di kantor DJP beberapa hari yang lalu.

Tax Amnesty sejauh ini disebut menjadi yang terbaik di dunia. Menyalip rekor untuk program serupa yang sebelumnya dipegang oleh Italia.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini harta tax amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 3.622 triliun. Jumlah ini berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 372.523 dari 367.225 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari situs resmi Ditjen Pajak, jumlah harta Tax Amnesty tersebut berasal dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.534 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 951 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun.

Sementara uang tebusan yang telah terkumpul sebanyak Rp 89,2 triliun. Terdiri dari wajib pajak orang pribadi non Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 76,6 triliun, dan Rp 2,6 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM.

Sedangkan uang tebusan dari wajib pajak badan UMKM mencapai Rp 181 miliar, dan Rp 9,7 triliun dari wajib pajak badan non UMKM. Nantinya uang tebusan tersebut bisa akan dimasukkan dalam kas negara.

Sementara itu, komposisi realisasi harta berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima sebanyak Rp 97,2 triliun. Terdiri dari pembayaran tebusan sebesar Rp 93,7 triliun, pembayaran tunggakan sebesar Rp 3,06 triliun dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp 354 miliar.

Paket kebijakan

Menteri Perdagangan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Marie Elka Pangestu, memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi hanya dalam waktu 1 tahun. Padahal, di zaman Presiden Soeharto, untuk mengeluarkan satu paket kebijakan saja butuh waktu 10 tahun.

"Dulu keluarkan paket kebijakan itu butuh waktu dari tahun 1986 sampai 1996. Sekarang, ada 13 paket kebijakan, bahkan sudah mau paket ke-14 hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan," kata Marie di gedung LIPI, Jakarta.

Selain itu, dia juga memuji langkah Presiden Jokowi dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi guna menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan langkah ini, dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin meningkat.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersyukur saat ini pemerintah masih mendapatkan catatan baik melalui paket deregulasi. Sebab, 13 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan, membuat investasi tumbuh positif dari sebelumnya.

"Investasi kita tumbuh, itu sebagian dari deregulasi, hasil meyakinkan dari market dan menjadi hasil dari pertumbuhan ekonomi," jelas Darmin.

Bangun puluhan ribu hunian dan infrastruktur lainnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah pencapaian pembangunan infrastruktur dalam dua tahun masa pemerintahannya. Pertama, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m, atau sebanyak 160 jembatan.

"Pada tahun 2016 target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, telah menyelesaikan berbagai beberapa proyek infrastruktur. Seperti pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah 10.497 unit pada 2016 dari target sebesar 550.000 unit.

Meski demikian, selama 2 tahun ini pihaknya masih dihadapkan beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Seperti masih tingginya disparitas antar wilayah dan kawasan, juga urbanisasi yang tinggi antara penduduk pada kawasan perkotaan.

"Kemudian tantangan kita juga menyelesaikan masalah pembebasan lahan atau tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan," pungkas Basuki.

Bangun daerah perbatasan

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan negara akan terus hadir di pulau-pulau dan wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah perbatasan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Jokowi ingin warga perbatasan bangga dengan menjadi rakyat Indonesia.

"Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terdepan menjadi semakin bangga menjadi warga negara Indonesia, dan menjadi semakin semangat untuk menjaga Tanah Airnya," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan tiga bandara di wilayah Sulawesi yang acara peresmiannya dipusatkan di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (Sulut).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan di setiap wilayah di Indonesia untuk menunjukkan kehadiran negara. Pemerintah akan terus bertekad untuk terus membangun jalan di daerah perbatasan, pos perbatasan, termasuk pelayanan publik di wilayah terdepan akan terus diperbaiki.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir dalam bentuk yang paling konkret yakni menyediakan transportasi bagi warganya, menyediakan transportasi bagi penduduknya, menyediakan pelayanan publik terbaik bagi warganya, sampai ke wilayah-wilayah yang paling jauh dari Ibu Kota Negara," ujar Presiden.

Bandara Miangas memiliki landasan sepanjang 1.400m x 30m, dengan luas gedung terminal 356m2. Semuanya sudah dibangun dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 320 miliar.

"Dengan adanya bandara, Miangas bisa terhubung lebih cepat dengan Talaud, Tahuna, Kepulauan Siau, dan Manado," ujar Presiden.