5 Kebijakan Terbaru Pemerintah Selamatkan Ekonomi Wong Cilik dari Dampak Virus Corona

Merdeka.com - Pemerintah melakukan berbagai upaya menanggulangi virus corona di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan social distancing atau membatasi aktivitas sosial agar jaga jarak bisa diterapkan, hingga physical distancing atau membatasi kontak fisik.

Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang langkah tersebut dari pada harus mengambil keputusan mengunci suatu daerah dari berbagai aktivitas atau lockdown.

"Dan itu sudah saya pelajari saya memiliki analisa seperti ini. dari semua negara, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya apa, semuanya dari kementerian luar negeri dari dubes dubes yang ada terus kita pantau setiap hari," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun tak lupa berdoa agar Covid-19 di Tanah Air segera berlalu. "Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua diberi keselamatan," kata Presiden Jokowi.

Pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan lain guna meredam virus corona di Indonesia. Khususnya menjaga masyarakat menengah ke bawah. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah kebijakan tersebut.

1. Peserta Kartu Pra Kerja Terima Rp1 Juta untuk 4 Bulan Selama Ada Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan insentif penerima kartu pra kerja yang mulanya Rp650.000 menjadi Rp1 juta selama 4 bulan ke depan. Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk kartu pra kerja.

"Sehingga nanti setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan," ujar Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).

"Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp10 triliun," sambungnya.

Presiden Jokowi menyatakan akan mempercepat penyaluran kartu pra kerja. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," jelas dia.

2. Ada Virus Corona, Pemerintah Tanggung Selisih Bunga & Uang Muka Rumah Subsidi Rp1,5 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan pada program rumah subsidi untuk membantu masyarakat kecil selama virus corona. Pemerintah menyiapkan 2 stimulus.

Pertama, pemerintah akan membayarkan selisih bunga. "Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah," kata Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).

Kedua, pemerintah juga memberikan subsidi berupa bantuan uang muka bagi masyarakat yang ingin mengambil kredit rumah bersubsidi. "Anggaran total yang disiapkan Rp1,5 triliun," ujar dia.

3. Larang Tagih Utang Gunakan Debt Collector

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang bank dan industri keuangan non bank untuk menagih utang menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Presiden juga memberikan relaksasi kepada 3 jenis debitur. Yakni pengemudi ojek online, nelayan, dan pengusaha kecil atau UMKM.

"Bank dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-mengejar angsuran apalagi menggunakan debt collector itu dilarang," kata Jokowi saat teleconference bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

4. Ojek Online Hingga UMKM Bisa dapat Penundaan Cicilan 1 Tahun

Presiden Jokowi sudah memerintahkan Oritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19. Hal tersebut kata Jokowi untuk para UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

"Keluhan dari UMKM kita kemarin sudah berbicara dengan OJK, OJK akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank," kata Jokowi saat memberikan arahan pada 34 Gubernur untuk menghadapi Pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, penundaan cicilan tersebut akan berlangsung selama satu tahun. "Penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," ungkap Presiden Jokowi.

5. Beri BLT dan Bansos

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat videoconfrence, Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, bantuan tunai ini diberikan bagi masyarakat yang mengikuti aturan main pemerintah. Artinya, masyarakat bekerja di sektor informal yang telah disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam upaya menangani virus corona berhak mendapatkan BLT ini.

"Yang bisa bantu tetap mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini namun tetap mendapatkan bahan pokok terutama bagi pekerja harian," tegasnya.

Bendahara Negara ini menambahkan, kebijakan ini nantinya akan masuk dalam social safety net.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat. "Tadi dibahas apakah jumlah keluarga ditambah dan dari sisi manfaat sedang dihitung dari sisi anggaran," kata dia.