5 Kepretan pedas Menko Rizal soal kasus pencatutan nama Jokowi

Merdeka.com - Nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicatut dalam upaya perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pencatut nama Jokowi dan JK adalam pejabat penting di tanah air yaitu Ketua DPR Setya Novanto.

Setya Novanto diduga mencatut nama Jokowi untuk meminta saham dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Timika, Papua. Setnov meminta Freeport memberikan 49 persen saham proyek itu, sekaligus Freeport diminta menjadi offtaker atau pembeli listrik yang dihasilkan PLTA tersebut.

Atas dasar itulah, Menteri ESDM Sudirman Said langsung melapor ke Jusuf Kalla. JK meminta pencatutan namanya diusut tuntas. Akhirnya Sudirman Said langsung melaporkan kelakuan Setnov ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Dalam laporan yang diserahkan ke MKD, Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD karena melakukan perbuatan tercela. Sudirman pun mengakui bahwa nama politisi yang mencatut nama Presiden adalah Setya Novanto.

"Di situ ada kop surat kementerian, ada paraf saya. Saya kira ini laporan saya ke MKD," ujar Sudirman Said dalam wawancara dengan Najwa Sihab di MetroTV yang dikutip merdeka.com, Senin (16/11). Dalam wawancara tersebut Najwa Shihab mengklarifikasi apa betul surat yang diserahkan ke MKD tercantum nama Setya Novanto (SN).

Akan tetapi, Setnov membantah tudingan Sudirman Said. Dia mengatakan tak pernah mencatut nama Presiden Jokowi untuk kepentingan pribadi.

Melihat hal itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli ikut komentar. Rizal juga pernah bersitegang dengan Sudirman Said soal megaproyek 35.000 megawatt (MW).

Berikut komentar Rizal Ramli soal kasus pencatutan nama Jokowi oleh Setnov seperti dirangkum merdeka.com:

Seperti sandiwara TV

Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, turut memberi komentar terkait polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dia menyebut kisruh pencatutan nama presiden dan wakil presiden di renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia bak sandiwara di layar kaca.

"Kadang perang kadang berdamai," ujarnya kepada wartawan di acara Core Economic Outlook 2016 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (18/11).

Dia menambahkan kisruh yang terjadi antara pihak legislatif dan eksekutif sekarang ini jadi hiburan bagi rakyat Indonesia. Apalagi ada bumbu-bumbu intrik laiknya sebuah acara telenovela yang sedang marak belakangan di televisi.

"Anggap saja rakyat Indonesia sedang melihat sinetron antar geng," seloroh Rizal.

Seperti diketahui, Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak terlapor mengatakan, tidak patut anggota DPR meminta saham ke PT Freeport dengan dalih saham itu akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam transkrip pembicaraannya terdengar ada lobi-lobi yang dilakukan dalam renegosiasi perpanjangan kontrak. Beberapa pembicaraan ikut menyebutkan nama Luhut Panjaitan, Darmo dan pengusaha berinisal R.

Pejabat RI mudah disogok

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui masih banyak campur tangan elit pemerintahan dan politik terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Apalagi, kisruh baru yang terkuak melibatkan pimpinan DPR Setya Novanto.

Dibongkarnya kelakuan elit politik menurut Rizal perlu dilakukan untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia dan mengoreksi kesalahan yang terjadi di masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

"Supaya kebuka semua, agar kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di masa lampau dalam mengelola SDA. Ini adalah momentum untuk menulis ulang sejarah pengelola sumber daya alam," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/11).

Di sisi lain, Rizal menilai selama ini bangsa Indonesia banyak dirugikan dengan kehadiran perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Freeport yang telah mengeruk tambang selama hampir 40 tahun membayar royalti yang sangat kecil kecil, kerap membuang limbah sembarangan, dan tidak melakukan divestasi.

"Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia elitnya itu gampang disogok, gampang dilobi, jadi jubir kepentingan asing. Ya menurut saya ini perlu supaya kita bisa memanfaatkan SDA ini buat anak cucu kita, sesuai dengan pasal 33," jelas dia.

Banyak elit politik brengsek

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengakui banyaknya elit pemerintah dan politik di Indonesia yang brengsek. Hal ini menyusul terbongkarnya lobi-lobi yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto kepada petinggi PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak di Indonesia.

"Nah semakin terbuka ini semakin bagus buat Indonesia. Pelajaran bahwa elit kita ini banyak yang brengsek lah, enggak boleh ya ngomong brengsek," ucap Rizal sambil tersenyum usai memberi sambutan dalam acara Core Economic Outlook 2016, di Hotel J.S Luwansa, Jakarta, Rabu (18/11).

Rizal berharap, kasus perpanjangan kontrak PT Freeport ini menjadi momentum keterbukaan informasi dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Apalagi dalam sejarahnya, kebanyakan elit mengakomodir kepentingan sendiri sesuai kesempatan yang ada.

"Kita nikmati saja semua proses karena ini bagaikan sinetron tentang perkelahian dua geng. Geng ini kadang-kadang bersahabat, bersekongkol. Di lain kesempatan mereka berantem," katanya.

Menurut Rizal, semakin menggelindingnya bola panas terkait pencatutan nama-nama di sekitaran Istana kian membuka mata masyarakat terkait perilaku elit di negeri ini.

Rizal menekankan pengalaman konflik antara swasta asing, legislatif, dan eksekutif belakangan jadi bagian koreksi kesalahan masa lampau dalam mengelola sumber daya alam. Dan bangsa bisa menulis ulang kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

"Banyak elit kita ini yang seenaknya saja, hanya mengurus kepentingannya, bukan kepentingan dari bangsa kita, kami sendiri menganggap sinetron ini diperlukan," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak terlapor mengatakan, tidak patut anggota DPR meminta saham ke PT Freeport dengan dalih saham itu akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam transkrip pembicaraannya terdengar ada lobi-lobi yang dilakukan dalam renegosiasi perpanjangan kontrak. Beberapa pembicaraan ikut menyebutkan nama Luhut Panjaitan, Darmo dan pengusaha berinisal R.

Sudirman dan Setnov main sinetron

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku belum percaya kebenaran laporan Menteri ESDM Sudirman Said soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Rizal mengatakan kedua tokoh itu sama-sama tengah bermain sinetron.

"Dua-duanya pemain sinetron menurut saya. Sutradaranya kamu-kamu semua," ujar dia sambil menunjuk wartawan di JS Luwansa, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut dia, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin juga harus terbuka dengan publik. Walaupun, kata dia, bos Freeport tersebut telah melaporkan adanya dugaan pencatutan nama Jokowi ke Sudirman Said.

"Ya kalau main buka-bukaan, bosnya Freeport juga bisa kena lah," kata dia.

Menurut dia, sejak 1980 Freeport tak memberikan manfaat untuk Indonesia. Termasuk dalam pembagian royalti dan pendapatan negara.

"Karena terjadi 'hengki pengki' antara bos Freeport Jim Moffet dengan Menteri Indonesia (dahulu)," tegas dia.

Terkait adanya nama Menkopolhukam Luhut Panjaitan dalam transkip pembicaraan, Rizal enggan berspekulasi. Mantan kepala Bulog ini juga tak mengetahui Menko Luhut bakal terkena reshuffle jilid II.

"Kalau soal reshuffle itu Presiden yang menentukan," pungkas dia.

Seperti diketahui, Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak terlapor mengatakan, tidak patut anggota DPR meminta saham ke PT Freeport dengan dalih saham itu akan diberikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam transkrip pembicaraannya terdengar ada lobi-lobi yang dilakukan dalam renegosiasi perpanjangan kontrak. Beberapa pembicaraan ikut menyebutkan nama Luhut Panjaitan, Darmo dan pengusaha berinisal R.

Dapat durian runtuh jika putus Freeport

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan Indonesia akan mendapatkan 'durian runtuh' apabila kontrak PT Freeport Indonesia tak diperpanjang. Menurut Rizal, keuntungan akan didapat Indonesia jika kontrak karya Freeport dikembalikan untuk dikelola pemerintah Indonesia.

"Tapi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau penuhi, kembalikan Kontrak Karyanya karena Indonesia akan dapat durian runtuh," ujar dia di Jakarta, Rabu (18/11).

Rizal menegaskan, cadangan emas yang dimiliki perusahaan tambang raksasa tersebut mencapai 16 juta kilogram (kg). Sementara, cadangan devisa emas yang dimiliki Bank Indonesia hanya 100.000 kg.

"Bayangin kalau setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per USD," tegas dia.

Untuk itu, dia meminta PT Freeport Indonesia mematuhi syarat-syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo apabila ingin kontrak diperpanjang hingga 2041. Adapun syarat-syarat yang diajukan Jokowi antara lain pembayaran royalti kepada pemerintah yang lebih tinggi, tidak membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan, melakukan pelepasan saham (divestasi), pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga (smelter), dan memperbaiki lingkungan.

"Kalau itu dipenuhi, bisa dilanjutkan (kontrak Freeport)," pungkas dia.