5 Komentar pedas Menko Rizal soal bobroknya perekonomian RI

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, terus mendapat sorotan lantaran pernyataannya yang kerap ceplas ceplos. Tak ayal sejumlah pernyataannya membuat gaduh di dalam tubuh pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, Menko Rizal tak ambil pusing dengan gayanya. Dia menilai kegaduhan yang dibuatnya bukan kegaduhan biasa. "Saya bukan gaduh biasa. Gaduh saya ada isinya, tidak gaduh hanya di kulitnya saja. Kalau gaduh hanya di kulitnya saja itu adalah infotainment. Saya enggak tertarik dengan infotainment," kata Rizal.

Meski demikian, Rizal mengaku tidak sama sekali berniat membuat gaduh kabinet. Dia mengklaim hanya berniat mengungkap kebenaran dan fakta yang dilihatnya.

"Daripada kita diam-diam saja ternyata di dalamnya KKN, mendingan kita ungkap fakta saja," papar Rizal.

Menko Rizal sendiri sempat mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia ibarat benang kusut. Untuk bisa mengurainya dibutuhkan cara khusus dan tidak biasa.

"Masalah Indonesia ini sudah terlalu ribet. Benang kusut kalau kita tarik makin kusut lagi, jadi harus kita gunakan cara out of the box," ujar Menko Rizal.

Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menganggap, keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menempatkan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim ibarat dengan menaruh singa di kabinetnya sendiri. Namun langkah itu tepat untuk membenahi permasalahan internal.

"Presiden Jokowi ini pintar, dia sengaja menaruh singa di kandang kabinet karena dia enggak berani gebuk. Makanya dia taruh Rizal Ramli buat gebuk siapa saja. Pak Rizal Ramli ini berani lho," ujar Tjipta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Tjipta mengakui, dengan kehendak Presiden yang memberikan kewenangan pada Rizal Ramli untuk menempati posisi sebagai koordinator, hal itu justru akan menambah gairah Rizal untuk membongkar semua kebobrokan yang terjadi dalam kabinet kerja selama ini.

Berikut sejumlah pernyataan pedas Menko Rizal terhadap bobroknya kondisi perekonomian pemerintah Presiden Jokowi.

80 persen rakyat belum merdeka, makan saja susah

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli angkat bicara terkait kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Menurutnya, meski sudah 70 tahun merdeka, mayoritas masyarakat belum merasakan arti kemerdekaan.Rizal Ramli menyebut, sampai saat ini baru 20 persen rakyat Indonesia yang berada di kelas menengah ke atas. Mereka sudah bisa merasakan nikmatnya memiliki rumah, pendidikan, makan dan berlibur."Tapi 80 persen rakyat kita yang paling bawah belum bisa merasakan arti kemerdekaan, makan saja susah apalagi sekolahin anak," ujarnya di Balai Sudirman, Jakarta.Masalah ini menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan 80 persen warga Indonesia. Caranya, pemerintah hanya perlu memberdayakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah secara tepat sasaran."Ada yang nanya kenapa miskin? Rakyat miskin karena kita terlalu kaya. Kami percaya kalau lakukan perubahan-perubahan yakin Indonesia bisa tumbuh tinggi karena enggak ada negara di Asia yang berhasil kejar negara barat kalau pertumbuhan ekonomi cuma 6-6,5 persen," tegasnya.

Pemerintah tak punya kebijakan energi komprehensif

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui pemerintah belum serius menyusun kebijakan energi nasional komprehensif. Akibatnya, Indonesia masih mengalami krisis energi."Kami disibukkan dengan masalah jangka pendek dan respons adhoc dan tidak pernah berpikir solusi," ungkapnya dalam Seminar Kesiapan Bangsa dan Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional di Jakarta.Dia mencontohkan, bencana asap hasil pembakaran hutan Indonesia selalu berulang setiap tahun. Ini lantaran ketiadaan solusi dari pemerintah."Perlu berpikir out of the box, unconventional. Kalau pecahkan masalah secara biasa malah semakin kusut," katanya.

Sistem ekonomi Jokowi tak bisa sejahterakan rakyat

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pemerintahannya menganut sistem neoliberal. Sistem ini, menurutnya, tidak bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.Menko Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar, membuat pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Di mana tidak bisa mencapai di atas 10 persen."Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Pertama, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Apa itu? Pada dasarnya semua diserahkan kepada pasar," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta.Menurut dia, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahtaraan masyarakatnya. Negara, lanjutnya, justru akan terus bergantung dengan negara lain, seperti dalam hal utang."Tidak ada di seluruh dunia neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme," jelas dia.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia terendah di ASEAN

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, kata Menko Rizal, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia termasuk paling rendah di Asean."Kita tuh paling rendah walaupun negara kita sudah 70 tahun merdeka. Pertama Singapura, kedua Malaysia, ketiga Thailand, dan keempat Filipina," jelas dia.Dia mengilustrasikan, kue ekonomi hanya dinikmati sekitar 20 persen orang Indonesia. Sisanya, sebanyak 80 persen masih berada dalam lingkaran kemiskinan."Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia moderat tapi tingkat kesejahteraan rakyat nyaris flat. Tak membaik," ujarnya.

Kebiasaan berutang membuat pemerintah tak punya kedaulatan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali melempar kritik terkait kebiasaan pemerintah mencari utang untuk pembangunan nasional. Secara terang-terangan dia menceritakan mekanisme proses pemberian utang yang kerap merugikan Indonesia.Sebab, pemberian utang biasanya diikuti sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Tak terkecuali membuat Undang-Undang yang justru merugikan Indonesia dan menguntungkan lembaga keuangan asing."Biasanya dipinjemin utang luar negeri, tapi harus buat UU (Undang-Undang) dulu. Dulu Indonesia dipinjamkan USD 500 juta, tapi syaratnya harus buat UU Migas," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta.UU itu dinilai menguntungkan pihak asing dan tidak berpihak pada kepentingan nasional. Secara perlahan, kekayaan Indonesia dinikmati asing."UU-nya sendiri dimana pasal-pasalnya aneh bin ajaib. Salah satunya Indonesia tidak boleh menggunakan gas lebih dari 20 persen. Itu UU didesain oleh asing-asing. Saya ke India, itu bajajnya kok bunyinya tenang-tenang aja. Tidak keluar asap, ternyata gasnya dari Indonesia," jelas dia.