5 Kritik dan pandangan Jokowi soal pangan dan impor

Merdeka.com - Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi semakin rajin blusukan. Tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, Jokowi kini sibuk berkelana dan menyapa masyarakat di pelbagai kota demi memuluskan misinya menjadi presiden periode 2014-2019.

Di Jakarta Jokowi blusukan untuk melihat dan mengevaluasi langsung fasilitas pelayanan publik. Tapi kali ini berbeda. Jokowi kini banyak menemui petani dan nelayan. Pembicaraannya pun kini menyinggung masalah ekonomi. Ada yang mengklaim Jokowi membawa angin segar bagi perekonomian nasional.

Pandangan ini kerap dikait-kaitkan dengan fenomena melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan menguatnya nilai tukar Rupiah sesaat setelah Jokowi secara resmi menyatakan bakal maju sebagai capres. Namun, ada pula yang menyangsikan kemampuan Jokowi dalam mengelola ekonomi nasional.

Sebagai calon pemimpin bangsa, tentu saja Jokowi harus berhadapan dengan pelbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi. Di beberapa kesempatan, Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai perekonomian nasional.

Semisal, saat blusukan ke Kabupaten Bogor, Jokowi bicara soal swasembada pangan nasional. Isu yang selama ini selalu didengungkan pemerintah namun pada kenyataannya Indonesia justru makin terjerat impor bahan pangan.

Merdeka.com mencatat pandangan Jokowi soal perekonomian nasional. Berikut paparannya.

Swasembada pangan 5 tahun ke depan

Bicara soal ketahanan pangan, Jokowi bermimpi mewujudkan swasembada pangan nasional dalam 4-5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional, Jokowi mengatakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah membenahi atau merevitalisasi pasar tradisional yang rusak.

"Bahkan, banyak sekali yang sudah rusak dan dibiarkan begitu saja. Padahal keberadaan pasar bisa dijadikan penopang perekonomian kerakyatan di Indonesia," kata Jokowi saat menyambangi lahan pertanian di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Minggu (27/4).

Kartel impor gula

Masih soal swasembada pangan, Jokowi ingin merevitalisasi semua pabrik gula yang ada di Indonesia. Langkah merevitalisasi pabrik gula dilakukan agar kapasitas produksi gula meningkat.

Dia menyadari bahwa saat ini rata-rata produksi gula nasional masih rendah, sehingga masih harus mengandalkan impor. "Untuk merealisasikan yang satu ini, kami harus menghilangkan kartel-kartel impor gula yang masih bergentayangan. Ini juga harus didukung peran dari Bulog," jelas dia.

Bikin Bank Tani

Indonesia negara agraris dengan kondisi alam yang subur dan kaya raya. Tapi pada kenyataannya Indonesia justru mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

"Karena nilai impor bahan pangan seperti beras, daging, bawang masih tinggi makanya dengan membentuk Bank Petani diharapkan bisa menekan hal itu sehingga inflasi bahan pokok yang sering terjadi ke depan tidak akan terulang kembali," ujar Jokowi di Bogor, Minggu (27/4).

Dalam pandangannya, Bank Tani juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup petani lokal. "Bank Petani harus didirikan di sini untuk memberikan penghidupan bagi petani lokal. Ini juga untuk menambah permodalan yang mudah bagi petani," katanya.

Kedaulatan pangan dan energi

Jokowi menilai Indonesia masih belum berani menentukan sikap bangsa ke depan khususnya dalam hal pertanian. Sebab, masalah terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah tak adanya fokus dari program-program yang dijalankan.

"Ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama. Apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya dua yang harusnya kita fokuskan, pertanian sehingga terjadi kedaulatan pangan dan kedua, energi," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Kebijakan pertanian tak maksimal

Jokowi mengkritik pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kebijakan pertanian di Indonesia tidak berjalan maksimal karena pemerintah tidak berani menyatakan kalau Indonesia adalah negara pertanian dan kelautan dengan mengoptimalkan kebijakan di dua sektor tersebut.

"Kalau kita sudah berani menyatakan kita ini negara pertanian maka kebijakan di sumber daya manusia, sumber daya mineral akan mengarah ke sana. Anggaran juga mengarah ke sana. Negara harus bisa manajemen," tegas Jokowi.