5 Megaproyek triliunan fokus pemerintahan Jokowi di tahun ayam api

Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Tujuannya tak lain untuk pemerataan perekonomian di semua lini. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan beberapa proyek pun tergolong besar. Saking besarnya membuat pemerintahsampaiharus berutang dari negara lain.

Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di 2017, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan beberapa hal.

Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah akan mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan availability payment, mendorong pengadaan yang lebih transparan untuk mendorong investasi asing.

"Juga meningkatkan peran BLU LMAN untuk mendanai pengadaan tanah proyek yang merupakan proyek strategis nasional," kata Wahyu di Hotel Bidakara, Jakarta.

Untuk infrastruktur kereta, pemerintah akan meningkatkan kapasitas perencanaan, pengembangan, dan manajemen proyek, serta meningkatkan investasi swasta asing di sektor perkeretaapian dan transportasi perkotaan.

Di infrastruktur bandara, pemerintah akan mendorong pengembangan bandara dengan skema KPBU melalui sekuritisasi aset. Untuk pelabuhan, pemerintah akan mempersiapkan pembangunan pelabuhan termasuk pelabuhan HUB internasional untuk mendorong kegiatan ekspor dan meningkatkan investasi swasta asing di sektor pelabuhan.

"Infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah akan terus mempercepat the bottlenecking program 35.000 MW termasuk penyelesaian pengadaan tanah dan percepatan financial closing, mendorong kandungan dalam negeri untuk dimanfaatkan dalam proyek kelistrikan," imbuhWahyu.

Sementara, di sektor air bersih dan limbah, pemerintah akan memperjelas regulasi untuk mengurangi sektor swasta dan reformasi kelanjutan PDAM atau PT PAL serta mempersiapkan proyek percontohan air limbah dengan investasi swasta.

"Sedangkan di infrastruktur sosial, pemerintah akan mempersiapkan proyek percontohan dengan skema KPBU dan kontrak tahun zaman," jelas Wahyu.

Berikut ini ada beberapa proyek infrastuktur negara yang akan dimulai dan akan dilanjutkan oleh pemerintah di 2017 ini.

Pelabuhan Patimban

Pemerintah menetapkan proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai proyek strategis nasional. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan secara prinsip proyek pelabuhan Patimban telah diputuskan untuk dibangun mulai 2017.

"Presiden juga sudah memberikan arahan agar Menteri Perhubungan melakukan renegosiasi dengan pihak-pihak, tanpa harus menyebut satu pihak agar didapatkan hal yang menguntungkan bagi bangsa," kata dia.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pinjaman pembiayaan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat mencapai USD 3,1 miliar atau setara dengan Rp 42 triliun.

"Ini proyek yang cukup besar, tepatnya USD 3,088 miliar yang akan membuat perekonomian di Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," kata Luhut di Jakarta.

Manko Luhut mengatakan, salah satu agenda dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada 20-21 Desember lalu adalah membahas finalisasi proyek pelabuhan pengganti Cilamaya itu. Luhut mengatakan proyek tersebut sudah masuk "bluebook" (daftar rencana pinjaman/hibah luar negeri).

Kementerian Perhubungan dan JICA (Japan International Cooperation Agency) juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk menyusun DED (detail engineering design).

Rencananya, pembangunan Pelabuhan Patimban dengan total kapasitas 7,5 juta TEUs dan daya tampung 250.000 mobil akan dibangun dalam beberapa tahap. Tahap pertama dengan kapasitas 1,5 juta TEUs ditargetkan akan selesai pada 2019 mendatang.

Proyek 35.000 megawatt

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) Sofyan Basyir membenarkan bahwa pihaknya membutuhkan 4.000-5.000 karyawan baru per tahun untuk mendukung program listrik 35 ribu megawatt (MW).

"Proyek 35.000 proyek besar, kami tambah 4.000-5.000 karyawan tetap untuk tunjang program 35.000 MW," kata Sofyan seperti ditulis Antara di Jakarta.

Sofyan mengatakan proyek 35.000 MW merupakan program prioritas pemerintah untuk menunjang ketahanan energi dan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. "Lebih baik listrik di depan untuk mendukung perkembangan ekonomi, bukan mengekor," katanya.

Mantan dirut BRI ini juga yakin proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada 2019 untuk mengejar rasio 98,4 persen dari saat ini baru mencapai 88,3 persen.

Untuk keberhasilan proyek ini, Sofyan mengatakan telah melakukan seleksi yang ketat terhadap kontraktor yang berkelas dan memiliki kekuatan modal yang cukup dalam proyek 35.000 MW ini.

"Jangan sampai ada bengkel mobil ikut tender proyek 35 ribu MW, semua kontraktor yang ikut tender harus punya kelas," katanya.

Sofyan menetapkan pengembang listrik swasta (IPP) dan kontraktor EPC proyek 35 ribu MW harus memiliki kecukupan modal minimal 10 persen. "Jadi kalau ada tender senilai Rp 40 triliun, kontraktor harus taruh uang Rp 4 triliun. Kalau tidak punya, ya enggak bisa ikut tender," paparnya.

Dia juga menegaskan PLN telah menunjuk kontraktor EPC berkelas asal Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) untuk menggarap proyek pembangkit yang jadi jatah perseroan. "Kalau ada yang dibangun China, itu yang bangun BUMN China. Kami belajar dari pengalaman yang lama, semoga kami tidak tercebur dua kali," katanya.

Pemerintah juga melakukan perjanjian pinjaman dengan pemerintah Hungaria sebesar USD 217 juta atau setara Rp 2,9 triliun. Pinjaman ini akan digunakan untuk membangun pembangkit listrik dalam proyek 35.000 megawatt (MW).

Pinjaman tersebut akan diberikan ke PT PLN (Persero) dalam mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan membeli 15 turbin gas dari perusahaan Hungaria GE Veresegyhaz sebagai bagian dari pengembangan proyek 35.000 MW bagi lebih dari 4 juta rumah Indonesia.

Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan proyek kereta semi cepat Jakarta- Surabaya akan mulai dikerjakan pada akhir 2017 mendatang. Diharapkan pada berakhirnya masa jabatan presiden Joko Widodo proyek tersebut sudah bisa di operasikan.

Selain itu, Luhut memberi sinyal bahwa proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium Jepang. "Kita berharap itu bisa mulai ya mungkin akhir tahun depan, itu bisa selesai 2019 akhir. Dua tahun sih," ujarnya di Gedung BPPT I, Jakarta.

Proyek kereta semi cepat disebut akan menciptakan lapangan kerja hingga ratusan ribu. Tidak hanya itu, kawasan industri yang melintasi jalur tersebut juga akan merasakan dampaknya.

Untuk investasinya, Menko Luhut memperkirakan jika proyek tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 80 triliun. Sementara untuk hitungan konsorsium Jepang, nilai investasinya mencapai Rp 102 triliun.

"Feasibility Studies (telah) dilakukan BPPT, PT Kereta Api Indonesia dan Jepang. Mereka ikut FS nya. Mengenai biaya, kita ikut detail engineering. Oleh karena itu, angka yang dikeluarkan pemerintah Jepang sekitar Rp 102 triliun, kami melihat angka itu bisa kurang dari Rp 80 triliun," ujar Luhut.

Perihal pendanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan melalui Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pertimbangan tersebut dilakukan mengingat anggaran proyek tersebut cukup besar dan tidak bisa dikuras melalui APBN.

"Kajian mengenai mekanisme pendanaan dilakukan Bappenas. Pak Bambang (Menteri Bappenas) memberikan pandangan, kita memilih PPP. Karena nilai proyek sangat besar, dan kita juga tidak memperhatikan UU yang menyebutkan bahwa jalur KA adalah aset milik negara. Jadi kita mencari kombinasi sehingga tidak memberatkan APBN kita. Keliatan Jepang sepakat dengan ini jadi tinggal finalisasi," imbuhnya.

Pelabuhan baru di Indonesia Timur

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan dua proyek pelabuhan baru di Indonesia Timur akan selesai pada 2019 mendatang. Dua pelabuhan baru tersebut akan dibangun di Sorong, Papua dan Kijing, Kalimantan Barat.

"Selesainya 2019 insya Allah sampai dengan 2019 akan ada dua proyek yang dituntaskan," jelas Elvyn di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Lebih lanjut, Elvyn menegaskan proyek yang akan dijalankan di 2017 ini, nantinya bukan hanya difokuskan pada pembangunan pelabuhan, melainkan akan dibangun suatu kanal untuk mengatasi kemacetan.

"Dari Tanjung Priok ke Bekasi. Dengan cara ini maka distribusi barang dari pelabuhan ke pabrikan akan lebih cepat dan ongkosnya jadi lebih murah sehingga kemudian daya saing kita bisa lebih baik, terus logistik kita bisa lebih rendah," jelasnya.

Nilai investasi untuk dua proyek tersebut mencapai Rp 50 triliun. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua tahap yaitu Rp 25 triliun untuk infrastruktur dan Rp 25 triliun untuk suprastruktur.

"Jadi total sekitar Rp 50 triliun. Yang Rp 25 triliun untuk infrastruktur kita akan sediakan dari internal kas Pelindo II. Tahun depan pada tahap pertama kita akan alokasikan sekitar Rp 6 triliun," imbuhnya.

Selain dari kas internal, Pelindo II juga menerapkan konsep pembiayaan dengan partnership dan obligasi. Bahkan, di beberapa proyek sudah ada peminatnya yaitu perusahaan dari Eropa dan Asia Timur.

"Kita juga bekerja sama dengan strategic partner untuk ikut serta dalam proyek-proyek tersebut. Konsep kita untuk pembiayaan itu satu tentu dengan partnership, strategic partner. Yang kedua dengan pembiayaan dalam bentuk dana yang akan kita kembalikan lagi. Polanya bisa dengan cara terbitkan bond, bisa dengan cara banking financeship," pungkasnya.

Megaproyek kereta Trans Sulawesi

Kementerian Perhubungan melanjutkan proyek pembangunan Kereta Trans Sulawesi rute Makassar-Pare-pare. Pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan 30 kilometer (Km) pengerjaan rel dari total jarak Makassar-Pare-Pare sepanjang 146 Km.

"Kita pastikan untuk terus melanjutkan proyek ini. Anggaran APBN dan APBD 'confirmed' (dipastikan) untuk terus melaksanakan proyek ini sampai akhir 2019," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Menteri Budi mengatakan proyek yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tersebut, hingga saat ini telah menyelesaikan pembangunan jalur kereta sepanjang 16,1 kilometer. Menteri Budi ingin, pada 2019 awal, target 30 kilometer rampung dan langsung bisa beroperasi.

"Saya sudah berdiskusi dengan Pemerintah Daerah agar sesegera mungkin dapat menyelesaikan hingga kilometer tertentu pada tahun 2019. Ini akan kita jadikan 'quick win'. Sebagai modal, agar masyarakat langsung dapat menikmati," ujarnya.

Agar proyek ini bisa terus berlangsung, dia mengatakan akan melakukan cara-cara baru yang berbeda. Untuk mempercepat proses pembangunannya, Menteri Budi meminta untuk dilakukan reengineering (pengkajian ulang teknis) dan value engineering baik terhadap model konstruksinya maupun terhadap hasil apa yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan kereta tersebut.

"Contoh, adanya rel elevated (dibangun di atas) sungai dalam rencana pembangunannya, itu kan per satu kilometernya bisa sekitar Rp 500 miliar. Alangkah bagusnya kita bisa buat rel yang tidak elevated. Selain itu, kita juga harus mengkaji dampak ekonomi sosial yang dirasakan masyarakat dari hasil pembangunan ini," katanya.

 

Menteri Budi mengatakan, setelah diselesaikannya pembangunan jalur kereta sepanjang 30 kilometer yang menggunakan anggaran APBN dan APBD, selanjutnya pemerintah akan membuka peluang bagi swasta nasional atau asing untuk melanjutkan sisa proyek pembangunan kereta Makassar - Pare-Pare yaitu sekitar 116 kilometer, dari total 146 kilometer 

"Kalau sekarang ini kan APBN dan APBD kita pakai untuk investasi. Tapi yang akan datang, bisa digunakan jaminan PSO (kewajiban pelayanan publik) bagi swasta yang akan investasi. Jadi kalau sekarang kita sudah investasi sejauh 30 sampai 40 kilometer, sekitar 100 kilometernya itu adalah swasta," ujarnya.